Di KBS ada brankas berisi uang?
Rabu, 22 Januari 2014 - 19:04 WIB
Di KBS ada brankas berisi uang?
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Untuk melengkapi laporan ke KPK, Risma menyerahkan laporan hasil audit dari Universitas Airlangga (Unair).
Fakta mengejutkan di KBS terdapat brankas yang diduga berisi uang. Risma mengaku tidak berani membuka brankas tersebut.
"Di brankas itu ada tiga gembok. Gembok-gembok itu diperkirakan milik para perkumpulan di KBS. Saya enggak berani membuka karena secara hukum tidak punya kewenangan," kata Risma saat bertemu dengan awak media di Gedung Balai Kota Surabaya, Rabu (22/1/2014).
Risma juga mengaku fakta tersebut digunakan sebagai data pendukung agar KPK segera terjun ke KBS. Ada beberapa hal yang dilaporkan ke KPK, di antaranya adanya pertukaran satwa yang tidak wajar.
"Ada dugaan satwa di KBS ditukar dengan sepeda motor dan mobil. Tentunya, kondisi ini tidak wajar jika mengacu pada regulasi yang ada. Pasalnya, setiap pertukaran satwa harus mendapat izin dari menteri untuk pertukaran antar daerah. Namun jika pertukaran antar negara tentu harus mendapat izin dari presiden," jelas Risma.
Risma tidak dapat memastikan kasus yang ditangani oleh KPK itu tuntas.
"Bisa jadi sekarang KPK sudah turun ke KBS untuk mendalami laporan Pemkot," jelasnya.
Sementara, pasca pertemuan dengan presiden, pihaknya akan mengevaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) di KBS. Evaluasi bertujuan agar tidak ada lagi kelompok-kelompok di KBS.
Menurutnya, semua harus tunduk kepada Pemkot Surabaya, termasuk seleksi jabatan tertentu. Jabatan tertentu akan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan.
"Yang paling penting, gap (pemisah) antar kelompok bisa dihilangkan. Saya tidak setuju ada gap-gap itu," pungkas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Untuk melengkapi laporan ke KPK, Risma menyerahkan laporan hasil audit dari Universitas Airlangga (Unair).
Fakta mengejutkan di KBS terdapat brankas yang diduga berisi uang. Risma mengaku tidak berani membuka brankas tersebut.
"Di brankas itu ada tiga gembok. Gembok-gembok itu diperkirakan milik para perkumpulan di KBS. Saya enggak berani membuka karena secara hukum tidak punya kewenangan," kata Risma saat bertemu dengan awak media di Gedung Balai Kota Surabaya, Rabu (22/1/2014).
Risma juga mengaku fakta tersebut digunakan sebagai data pendukung agar KPK segera terjun ke KBS. Ada beberapa hal yang dilaporkan ke KPK, di antaranya adanya pertukaran satwa yang tidak wajar.
"Ada dugaan satwa di KBS ditukar dengan sepeda motor dan mobil. Tentunya, kondisi ini tidak wajar jika mengacu pada regulasi yang ada. Pasalnya, setiap pertukaran satwa harus mendapat izin dari menteri untuk pertukaran antar daerah. Namun jika pertukaran antar negara tentu harus mendapat izin dari presiden," jelas Risma.
Risma tidak dapat memastikan kasus yang ditangani oleh KPK itu tuntas.
"Bisa jadi sekarang KPK sudah turun ke KBS untuk mendalami laporan Pemkot," jelasnya.
Sementara, pasca pertemuan dengan presiden, pihaknya akan mengevaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) di KBS. Evaluasi bertujuan agar tidak ada lagi kelompok-kelompok di KBS.
Menurutnya, semua harus tunduk kepada Pemkot Surabaya, termasuk seleksi jabatan tertentu. Jabatan tertentu akan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan.
"Yang paling penting, gap (pemisah) antar kelompok bisa dihilangkan. Saya tidak setuju ada gap-gap itu," pungkas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
(lns)
