Tuntut dana bansos, warga mengamuk di kantor gubernur
Senin, 20 Januari 2014 - 14:29 WIB
Tuntut dana bansos, warga mengamuk di kantor gubernur
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan warga mengamuk di depan kantor Gubernur Provinsi Sumbar. Mereka tidak terima dengan penghentian dana bantuan sosial oleh Pemprov Sumbar. Mereka menuntut, pengembalian berkas dan surat-surat mereka saat pengurusan dana bansos di kantor itu.
Rosna, warga Ulu Gadut, Indarung, Kota Padang, ini tak bisa lagi menahan emosinya, Senin (20/1/2014). Dia mengamuk dan mendobrak pagar kantor Gubernur Pemprov Sumbar yang dikawal oleh petugas Satpol PP.
Tidak hanya Rosna, puluhan warga yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota Padang ini juga ikut protes dan mengamuk di depan kantor gubernur. Mereka tidak terima penghentian pengurusan dana bantuan sosial oleh gubernur.
Mereka menuntut, pihak biro Binsos Pemprov Sumbar mengembalikan surat-surat dan berkas mereka yang selama ini diterima oleh staf kantor tersebut dalam pengurusan dana bansos.
Warga kesal, selama ini telah banyak menghabiskan biaya dalam melakukan pengurusan dana bansos tersebut hingga membayar di kantor lurah.
Hingga 15 Januari 2014, Biro Bansos Gubernur Sumbar menerima sebanyak 2.800 lembar berkas proposal permohonan dana bansos dari warga. Sebaliknya, Pemrov Sumbar mengaku tidak pernah memberitahukan pemberian bantuan dana sosial kepada warga.
Rosna, warga Ulu Gadut, Indarung, Kota Padang, ini tak bisa lagi menahan emosinya, Senin (20/1/2014). Dia mengamuk dan mendobrak pagar kantor Gubernur Pemprov Sumbar yang dikawal oleh petugas Satpol PP.
Tidak hanya Rosna, puluhan warga yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota Padang ini juga ikut protes dan mengamuk di depan kantor gubernur. Mereka tidak terima penghentian pengurusan dana bantuan sosial oleh gubernur.
Mereka menuntut, pihak biro Binsos Pemprov Sumbar mengembalikan surat-surat dan berkas mereka yang selama ini diterima oleh staf kantor tersebut dalam pengurusan dana bansos.
Warga kesal, selama ini telah banyak menghabiskan biaya dalam melakukan pengurusan dana bansos tersebut hingga membayar di kantor lurah.
Hingga 15 Januari 2014, Biro Bansos Gubernur Sumbar menerima sebanyak 2.800 lembar berkas proposal permohonan dana bansos dari warga. Sebaliknya, Pemrov Sumbar mengaku tidak pernah memberitahukan pemberian bantuan dana sosial kepada warga.
(san)
