DPRD pangkas anggaran perbaikan jalan
Rabu, 18 Desember 2013 - 01:12 WIB
DPRD pangkas anggaran perbaikan jalan
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran pembangunan jalan utama yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam rancangan APBD 2014 sebesar Rp132 miliar dipangkas DPRD setempat.
DPRD Makassar hanya menyetujui anggaran untuk pembangunan jalan utama dalam APBD 2014 sebesar Rp70 miliar. Meski demikian, ini jauh lebih tinggi dibanding anggaran pembangunan jalan utama pada APBD 2013 yang hanya sekira Rp40 miliar.
Adanya pemotongan anggaran mengakibatkan, 41 ruas jalan rusak yang sebelumnya direncanakan dibangun 2014, terpaksa dipending sebagian. Anggaran Rp70 miliar yang disetujui hanya mengakomodir sekira 30 ruas jalan.
"Ini lebih tinggi dari tahun lalu. Kita usahakan cover jalan-jalan prioritas yang rusak berat," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, HM Hamka saat ditemui di ruang kerjanya di Makassar, Selasa (17/12/2013).
Hamka menyebut, dari 30 ruas jalan yang dibangun di 2014, sebanyak 15 ruas di antaranya sudah dipastikan masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD. Yang jelas, Dinas PU, lanjut dia, akan memprioritaskan pembangunan jalan utama menurut tingkat kerusakan.
15 ruas jalan yang dipastikan akan dibangun 2014 yakni, Jalan Manggala Raya, Asuloro, AMD Antang, Rappokalling Utara, Taman Makam Pahlawan, Mirah Seruni, Adhiyaksa, Toddopuli VII, Tentara Pelajar, Pelita Raya, Monumen Emmy Saelan, Muhammad Yamin, Mallombassang, Dg Tata III, Barombong, Sulawesi, Cokroaminoto, dan Tanjung.
Hamka menambahkan, pada APBD 2014 juga terdapat alokasi anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp8 miliar. Anggaran pemeliharaan rutin ditetapkan dalam APBD sama dengan usulan awal Dinas PU.
Dinas PU mencatat, saat ini sebanyak 15 persen atau sekitar 238 kilometer (km) dari total panjang jalan utama 1.593 km di Kota Makassar masih dalam kondisi rusak berat. Sebanyak 17 persen rusak sedang, 17 persen rusak ringan, dan 50 persen baik.
Jalan utama menjadi tanggujawab Pemerintah Kota Makassar. Selain jalan utama, di Makassar terdapat jalan nasional 35 km dibawa kendali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta jalan provinsi 13,4 km yang menjadi tanggungjawab Pemprov Sulsel.
Selain anggaran jalan, DPRD juga memangkas dana pembebasan lahan jalan lingkar tengah dalam APBD 2014. Pemkot Makassar mengusulkan anggaran pembebasan lahan jalan lingkar tengah sebesar Rp34 miliar, namun yang disetujui dewan hanya Rp19 miliar.
DPRD Makassar hanya menyetujui anggaran untuk pembangunan jalan utama dalam APBD 2014 sebesar Rp70 miliar. Meski demikian, ini jauh lebih tinggi dibanding anggaran pembangunan jalan utama pada APBD 2013 yang hanya sekira Rp40 miliar.
Adanya pemotongan anggaran mengakibatkan, 41 ruas jalan rusak yang sebelumnya direncanakan dibangun 2014, terpaksa dipending sebagian. Anggaran Rp70 miliar yang disetujui hanya mengakomodir sekira 30 ruas jalan.
"Ini lebih tinggi dari tahun lalu. Kita usahakan cover jalan-jalan prioritas yang rusak berat," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, HM Hamka saat ditemui di ruang kerjanya di Makassar, Selasa (17/12/2013).
Hamka menyebut, dari 30 ruas jalan yang dibangun di 2014, sebanyak 15 ruas di antaranya sudah dipastikan masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD. Yang jelas, Dinas PU, lanjut dia, akan memprioritaskan pembangunan jalan utama menurut tingkat kerusakan.
15 ruas jalan yang dipastikan akan dibangun 2014 yakni, Jalan Manggala Raya, Asuloro, AMD Antang, Rappokalling Utara, Taman Makam Pahlawan, Mirah Seruni, Adhiyaksa, Toddopuli VII, Tentara Pelajar, Pelita Raya, Monumen Emmy Saelan, Muhammad Yamin, Mallombassang, Dg Tata III, Barombong, Sulawesi, Cokroaminoto, dan Tanjung.
Hamka menambahkan, pada APBD 2014 juga terdapat alokasi anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp8 miliar. Anggaran pemeliharaan rutin ditetapkan dalam APBD sama dengan usulan awal Dinas PU.
Dinas PU mencatat, saat ini sebanyak 15 persen atau sekitar 238 kilometer (km) dari total panjang jalan utama 1.593 km di Kota Makassar masih dalam kondisi rusak berat. Sebanyak 17 persen rusak sedang, 17 persen rusak ringan, dan 50 persen baik.
Jalan utama menjadi tanggujawab Pemerintah Kota Makassar. Selain jalan utama, di Makassar terdapat jalan nasional 35 km dibawa kendali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta jalan provinsi 13,4 km yang menjadi tanggungjawab Pemprov Sulsel.
Selain anggaran jalan, DPRD juga memangkas dana pembebasan lahan jalan lingkar tengah dalam APBD 2014. Pemkot Makassar mengusulkan anggaran pembebasan lahan jalan lingkar tengah sebesar Rp34 miliar, namun yang disetujui dewan hanya Rp19 miliar.
(mhd)
