Sulit akur, Rudy persilakan penghuni keraton angkat kaki
A
A
A
Sindonews.com - Konflik yang terjadi di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) membuat Wali kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, geram. Kali ini Rudi mempersilakan keluarga keraton untuk hijrah dari Kota Solo jika mereka tidak segera menyelesaikan konflik tersebut.
Pria yang akrab disapa Rudy tersebut menegaskan tugasnya sebagai mediator dalam konflik tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi hal itu diperkuat dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang meminta Pemerintah Kota Solo untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di keraton tersebut.
“Tugas pemerintah kota itu untuk menenangkan mereka agar konflik tidak meluas. Jika mereka itu tidak mau didamaikan ya silakan meminta bantuan orang lain, tetapi jangan di Kota Solo, keluarlah dari Solo,” ucap Rudy ketika ditemui SINDO, Jumat (11/10/2013) siang.
Ia menegaskan jika masih mau menyelesaikan konflik, maka Rudy memberikan waktu hingga 28 Oktober mendatang. Hal itu sesuai kesepakatkan yang terjadi dalam mediasi awal yang dilakukan oleh pihak keraton dan Pemerintah Kota Solo serta jajaran Muspida Kota Solo pada Jumat pekan lalu.
“Sesuai kesepakatan awal, Raja Hangebehi harus dikirab pada 28 Oktober mendatang tanpa adanya konflik, akan tetapi setelah adanya kesepakatan itu konflik masih terus terjadi,” sambungnya
Pihaknya menyayangkan konflik yang terus berkepanjangan tersebut. Apalagi sampai saat ini konflik masih terus berlangsung. Selain itu konflik tersebut juga dinilai memcoreng citra Kota Solo yang dikenal dengan kota sopan dan memiliki pusat kebudayaan di Keraton Solo.
Sebelum mengeluarkan pernyataan mengejutkan tersebut, pada Rabu (9/10) lalu, Rudy juga melarang para tamu VIP yang datang dalam pertemuan Forum Trasit VII yang digelar di salah satu hotel di Solo untuk datang ke keraton. Menurutnya keraton tidak perlu dikunjungi karena sedang dirundung konflik.
Sementara itu ketua Lembaga DewanAdat Keraton Kasunanan Surakarta GKR Wandansari atau Gusti Moeng, belum bisa dimintai keterangan terkait hal ini.
Pria yang akrab disapa Rudy tersebut menegaskan tugasnya sebagai mediator dalam konflik tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi hal itu diperkuat dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang meminta Pemerintah Kota Solo untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di keraton tersebut.
“Tugas pemerintah kota itu untuk menenangkan mereka agar konflik tidak meluas. Jika mereka itu tidak mau didamaikan ya silakan meminta bantuan orang lain, tetapi jangan di Kota Solo, keluarlah dari Solo,” ucap Rudy ketika ditemui SINDO, Jumat (11/10/2013) siang.
Ia menegaskan jika masih mau menyelesaikan konflik, maka Rudy memberikan waktu hingga 28 Oktober mendatang. Hal itu sesuai kesepakatkan yang terjadi dalam mediasi awal yang dilakukan oleh pihak keraton dan Pemerintah Kota Solo serta jajaran Muspida Kota Solo pada Jumat pekan lalu.
“Sesuai kesepakatan awal, Raja Hangebehi harus dikirab pada 28 Oktober mendatang tanpa adanya konflik, akan tetapi setelah adanya kesepakatan itu konflik masih terus terjadi,” sambungnya
Pihaknya menyayangkan konflik yang terus berkepanjangan tersebut. Apalagi sampai saat ini konflik masih terus berlangsung. Selain itu konflik tersebut juga dinilai memcoreng citra Kota Solo yang dikenal dengan kota sopan dan memiliki pusat kebudayaan di Keraton Solo.
Sebelum mengeluarkan pernyataan mengejutkan tersebut, pada Rabu (9/10) lalu, Rudy juga melarang para tamu VIP yang datang dalam pertemuan Forum Trasit VII yang digelar di salah satu hotel di Solo untuk datang ke keraton. Menurutnya keraton tidak perlu dikunjungi karena sedang dirundung konflik.
Sementara itu ketua Lembaga DewanAdat Keraton Kasunanan Surakarta GKR Wandansari atau Gusti Moeng, belum bisa dimintai keterangan terkait hal ini.
(rsa)