Simbol politik, Syahrul kukuh bangun wisma negara

Sindonews.com - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersikukuh tetap membangun mega proyek wisma negara yang terletak dalam kawasan center point of Indonesia (CPI).

Meski dianggap bukan sebagai program prioritas dan tidak mendapat pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2014, namun Gubernur dua periode ini tidak patah semangat terhadap program yang telah dicanangkannya sejak tahun 2009.

“Wisma negara tidak masuk prioritas. Tapi tidak apa yang penting programnya jalan. Kita akan mencari sumber dana lain selain APBD dan APBN, misalnya mengundang sektor privat untuk masuk,” ungkapnya seusai rapat koordinasi analisis implikasi pencapaian opini WTP Pemrov Sulsel, di Hotel Clarion, Senin (23/9/2013).

Menurut Syahrul, wisma negara adalah symbol dan pengikat bagaimana peranan Provinsi Sulsel bagi Indonesia. Selain itu, mengukuhkan stigma nasional, bahwa Makassar terletak di posisi yang strategis, memiliki posisi penting yang harus diperhatikan.

“Intinya disitu. Simbol politiknya di situ. Kita orang Sulsel adalah orang penting di negara ini. Dwikora pusatnya di sini. Pembebasan Irian Barat dari sini. Ini yang harus dikukuhkan,” tegasnya.

Pembangunan wisma negara diperkirakan akan menelan dana Rp200 miliar. Selain itu, Kawasan CPI yang menjadi lokasi berdirinya wisma negara sudah mendapatkan sertifikat kepemilikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel.

Dengan terbitnya sertifikat di atas lahan seluas 12 hektare tersebut, maka dasar hukum dan kekuatan hukum Pemprov ada.

Selain wisma negara rencananya dalam kawasan CPI juga akan dibangun taman New Karebosi. Bahkan Pemprov Sulsel telah menetapkan PT Yasmin Bumi Asri sebagai pemenang tender untuk melakukan reklamasi seluas 150 Hektare (Ha) Center Point Of Indonesia (CoI) di kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Rahmat, mengatakan akibat adanya pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, DPR RI akan melakukan pemangkasan Anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp11 Triliun yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, alokasi untuk pembangunan infrastruktur akan tetap sama. Karena itu dapat dipastikan, proyek-proyek seperti bandara Pongtiku di toraja, by pass mamminasata, dan underpass simpang lima bandara Hasanuddin akan tetap berjalan.

“Makanya akan lebih selektif untuk melihat program prioritas. Kalau wisma negara tidak dianggarkan berarti ada hal lain yag lebih prioritas,” katanya.