Ratusan mantan kuwu Cirebon minta bupati baru apresiatif
Rabu, 28 Agustus 2013 - 19:08 WIB
Ratusan mantan kuwu Cirebon minta bupati baru apresiatif
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan mantan kepala desa (kuwu) di Kabupaten Cirebon menuntut perhatian Pemkab Cirebon terkait peningkatan kesejahteraan mereka. Tuntutan tersebut terutama disampaikan menjelang pemilihan bupati yang sedianya bakal digelar pada 6 Oktober 2013 mendatang.
Menurut Ketua Ikatan Mantan Kuwu (Imanku) Kabupaten Cirebon, Mulyadi, tak sedikit diantara mereka yang sebenarnya telah berjasa dalam kemajuan Kabupaten Cirebon. Sayangnya, apresiasi Pemkab Cirebon selama ini dinilai tak memuaskan sehingga banyak mantan kuwu yang terpaksa menjalani profesi keras, seperti buruh kasar, penarik becak, tukang ojek, bahkan menganggur.
“Ada saja mantan kuwu yang sampai menjual rumah untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya,” ungkap dia usai halal bil halal Imanku di Bangsal Pagelaran Keraton Kasepuhan Cirebon, Rabu (28/8/2013).
Pemerosotan kesejahteraan itu terjadi setelah jabatan kuwu disebut sebagai dampak dari pemilihan kuwu langsung. Dia mengakui, untuk mengikuti pemilihan kuwu dibutuhkan dana yang besar hingga sekira Rp1miliar bagi setiap kuwu.
Untuk menyukseskan keterpilihannya, para calon kuwu pun kerap berlomba-lomba menyediakan dana sebesar-besarnya, bahkan sampai berhutang. Hutang itu kemudian baru terasa ketika jabatan kuwu telah habis. Bahkan banyak di antaranya yang masih harus menanggung hutang selepas masa jabatannya.
Selain sebagai ajang silaturahmi antar mantan kuwu, kegiatan yang dibuka Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat itu juga dihadiri pula tiga dari enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon.
Tiga pasangan calon yang hadir yakni Insyaf-Darusa, Muhamad Luthfi-Ratu Arimbi, dan Qomar-Subhan. Dalam kesempatan itu, berlangsung dialog yang diselipkan penyampaian program kerja serta visi misi masing-masing pasangan calon ketika terpilih kelak.
Salah satu calon bupati, Moh Insyaf Supriadi, menilai pemilihan kuwu berlebihan hingga tiap pasangan harus menghabiskan ratusan juta supaya terpilih.
“Pemilihan kuwu Cirebon harus kembali didasarkan aturan dan adat tradisi desa. Yang sekarang terjadi sudah melenceng jauh dari nilai-nilai budi luhur sehingga kami pandang mengenaskan,” ungkap dia.
Sementara pasangan Muhamad Luthfi-Ratu Arimbi berjanji menjadikan para kuwu, yang masih menjabat dan yang sudah tak menjabat sebagai barisan depan perubahan. “Merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Luthfi.
Calon bupati lainnya, Nurul Qomar menjanjikan pemberian jaminan kesehatan bagi kuwu yang masih aktif, juga yang sudah tidak menjabat. Bahkan, mereka akan diikutsertakan dalam asuransi jaminan kematian.
Hadir pula mantan Wakil Wali Kota Cirebon Agus Alwafier maupun Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. Sultan Arief sendiri meminta bupati mendatang lebih memperhatikan pembangunan di pedesaan.
“Dengan APBD Kabupaten Cirebon yang mencapai Rp2,3 triliun, seharusnya pemkab bisa mengalokasikan anggaran Rp1 miliar bagi setiap desa.
Di sisi lain, pihaknya meyakini proses pembelajaran untuk menciptakan masyarakat kabupaten Cirebon lebih cerdas memilih harus dilakukan. Jangan sampai, masyarakat kabupaten salah memilih pemimpin sehingga akhirnya merugikan daerah.
Menurut Ketua Ikatan Mantan Kuwu (Imanku) Kabupaten Cirebon, Mulyadi, tak sedikit diantara mereka yang sebenarnya telah berjasa dalam kemajuan Kabupaten Cirebon. Sayangnya, apresiasi Pemkab Cirebon selama ini dinilai tak memuaskan sehingga banyak mantan kuwu yang terpaksa menjalani profesi keras, seperti buruh kasar, penarik becak, tukang ojek, bahkan menganggur.
“Ada saja mantan kuwu yang sampai menjual rumah untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya,” ungkap dia usai halal bil halal Imanku di Bangsal Pagelaran Keraton Kasepuhan Cirebon, Rabu (28/8/2013).
Pemerosotan kesejahteraan itu terjadi setelah jabatan kuwu disebut sebagai dampak dari pemilihan kuwu langsung. Dia mengakui, untuk mengikuti pemilihan kuwu dibutuhkan dana yang besar hingga sekira Rp1miliar bagi setiap kuwu.
Untuk menyukseskan keterpilihannya, para calon kuwu pun kerap berlomba-lomba menyediakan dana sebesar-besarnya, bahkan sampai berhutang. Hutang itu kemudian baru terasa ketika jabatan kuwu telah habis. Bahkan banyak di antaranya yang masih harus menanggung hutang selepas masa jabatannya.
Selain sebagai ajang silaturahmi antar mantan kuwu, kegiatan yang dibuka Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat itu juga dihadiri pula tiga dari enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon.
Tiga pasangan calon yang hadir yakni Insyaf-Darusa, Muhamad Luthfi-Ratu Arimbi, dan Qomar-Subhan. Dalam kesempatan itu, berlangsung dialog yang diselipkan penyampaian program kerja serta visi misi masing-masing pasangan calon ketika terpilih kelak.
Salah satu calon bupati, Moh Insyaf Supriadi, menilai pemilihan kuwu berlebihan hingga tiap pasangan harus menghabiskan ratusan juta supaya terpilih.
“Pemilihan kuwu Cirebon harus kembali didasarkan aturan dan adat tradisi desa. Yang sekarang terjadi sudah melenceng jauh dari nilai-nilai budi luhur sehingga kami pandang mengenaskan,” ungkap dia.
Sementara pasangan Muhamad Luthfi-Ratu Arimbi berjanji menjadikan para kuwu, yang masih menjabat dan yang sudah tak menjabat sebagai barisan depan perubahan. “Merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Luthfi.
Calon bupati lainnya, Nurul Qomar menjanjikan pemberian jaminan kesehatan bagi kuwu yang masih aktif, juga yang sudah tidak menjabat. Bahkan, mereka akan diikutsertakan dalam asuransi jaminan kematian.
Hadir pula mantan Wakil Wali Kota Cirebon Agus Alwafier maupun Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. Sultan Arief sendiri meminta bupati mendatang lebih memperhatikan pembangunan di pedesaan.
“Dengan APBD Kabupaten Cirebon yang mencapai Rp2,3 triliun, seharusnya pemkab bisa mengalokasikan anggaran Rp1 miliar bagi setiap desa.
Di sisi lain, pihaknya meyakini proses pembelajaran untuk menciptakan masyarakat kabupaten Cirebon lebih cerdas memilih harus dilakukan. Jangan sampai, masyarakat kabupaten salah memilih pemimpin sehingga akhirnya merugikan daerah.
(rsa)
