Dikritik soal kekerasan anak, wali kota cuek
Selasa, 27 Agustus 2013 - 11:38 WIB
Dikritik soal kekerasan anak, wali kota cuek
A
A
A
Sindonews.com - Kendati sudah mendapat kritik keras dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) namun Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tetap çueki. Justru dia meminta Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait juga ikut bertanggung jawab atas permasalahan anak di Depok.
"Arist Merdeka adalah teman saya, warga saya juga. Seharusnya dia juga turut bertanggung jawab untuk mengurangi dan meminimalisir permasalahn anak yang terjadi di kota Depok," kata Nur Mahmudi, Selasa (27/8/2013).
Sebelumnya, Komnas PA mengusulkan untuk mencabut status Depok sebagai Kota Layak (KLA). Dengan alasan penentuan Depok sebagai KLA itu tidak berdasar karena indikator penetapan sebagai KLA pun tidak terpenuhi oleh banyaknya masalah anak.
Dikritik seperti itu, Nur Mahmudi justru menuturkan, jika dirinya tidak perlu melakukan argumentasi terhadap pernyataan itu. Dia berkelit, yang berhak memberikan predikat kota layak anak itu adalah tim penilai independen dari pusat. "Jadi bukan forum saya untuk berdebat dengan Arist Merdeka Sirait," kelitnya.
Tim independen itu, kata Nur Mahmudi, juga memiliki tim audit. Mereka dapat penilaian karena ada tim auditor. Tugas Pemkot Depok adalah tetap melanjutkan pembinaan terhadap element-elemen agar kota Depok memiliki kualifikasi sebagai kota layak anak. "Karena itu saya tak mau ngomong masalah itu. Saya tak mau masuk polemik itu," kata Nur menampik.
Menurut dia, penetapan KLA adalah bagian dari indikator sistem pemerintahan untuk menciptakan KLA. KLA bukan berarti, kota tanpa ada masalah terhadap anak. Tapi kota yang memiliki sistem mencegah, mengantisipasi sekaligus memecah problema yang terjadi pada anak.
"Arist Merdeka adalah teman saya, warga saya juga. Seharusnya dia juga turut bertanggung jawab untuk mengurangi dan meminimalisir permasalahn anak yang terjadi di kota Depok," kata Nur Mahmudi, Selasa (27/8/2013).
Sebelumnya, Komnas PA mengusulkan untuk mencabut status Depok sebagai Kota Layak (KLA). Dengan alasan penentuan Depok sebagai KLA itu tidak berdasar karena indikator penetapan sebagai KLA pun tidak terpenuhi oleh banyaknya masalah anak.
Dikritik seperti itu, Nur Mahmudi justru menuturkan, jika dirinya tidak perlu melakukan argumentasi terhadap pernyataan itu. Dia berkelit, yang berhak memberikan predikat kota layak anak itu adalah tim penilai independen dari pusat. "Jadi bukan forum saya untuk berdebat dengan Arist Merdeka Sirait," kelitnya.
Tim independen itu, kata Nur Mahmudi, juga memiliki tim audit. Mereka dapat penilaian karena ada tim auditor. Tugas Pemkot Depok adalah tetap melanjutkan pembinaan terhadap element-elemen agar kota Depok memiliki kualifikasi sebagai kota layak anak. "Karena itu saya tak mau ngomong masalah itu. Saya tak mau masuk polemik itu," kata Nur menampik.
Menurut dia, penetapan KLA adalah bagian dari indikator sistem pemerintahan untuk menciptakan KLA. KLA bukan berarti, kota tanpa ada masalah terhadap anak. Tapi kota yang memiliki sistem mencegah, mengantisipasi sekaligus memecah problema yang terjadi pada anak.
(ysw)
