Ketua DPRD akui Depok tidak ramah anak
Senin, 26 Agustus 2013 - 15:45 WIB
Ketua DPRD akui Depok tidak ramah anak
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Rintis Yanto mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pernyataan Wali Kota Depok dalam keterangan resminya yang menyatakan bahwa Kota Layak Anak (KLA) tidak identik dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Padahal, sepatutnya KLA harus bebas dari kasus kekerasan anak.
"Menurut saya pribadi tidak seharusnya terlontar. Padahal kita (legislatif) sedang mengembangkan kota yang ramah anak," kata Rintis, Senin (26/08/2013).
Diakui dia, kondisi yang terjadi saat ini bahwa Depok memang tidak ramah anak. Dia juga membenarkan omongan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa Depok tidak ramah terhadap anak.
Terbukti dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak. Bahkan dikatakan dia, kekerasan tersebut terjadi karena tidak ada lingkungan yang nyaman terhadap anak. "Sehingga muncul potensi kekerasan terhadap anak," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Forum KLA Depok Retno Wijayanto mengatakan, beberapa indikasi pencanangan KLA adalah adanya aturan terkait hal itu. Kemudian, anggaran, lembaga serta sistem yang mengatur. Namun, sejak dicanangkan pada tahun 2008 hingga kini Depok belum memiliki aturan apapun terkait hal itu.
"Ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan aturan yang dimaksud adalah secara menyeluruh," kelitnya.
"Menurut saya pribadi tidak seharusnya terlontar. Padahal kita (legislatif) sedang mengembangkan kota yang ramah anak," kata Rintis, Senin (26/08/2013).
Diakui dia, kondisi yang terjadi saat ini bahwa Depok memang tidak ramah anak. Dia juga membenarkan omongan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa Depok tidak ramah terhadap anak.
Terbukti dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak. Bahkan dikatakan dia, kekerasan tersebut terjadi karena tidak ada lingkungan yang nyaman terhadap anak. "Sehingga muncul potensi kekerasan terhadap anak," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Forum KLA Depok Retno Wijayanto mengatakan, beberapa indikasi pencanangan KLA adalah adanya aturan terkait hal itu. Kemudian, anggaran, lembaga serta sistem yang mengatur. Namun, sejak dicanangkan pada tahun 2008 hingga kini Depok belum memiliki aturan apapun terkait hal itu.
"Ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan aturan yang dimaksud adalah secara menyeluruh," kelitnya.
(ysw)
