75 KK terancam pembangunan lapangan terbang
Senin, 18 Maret 2013 - 14:17 WIB
75 KK terancam pembangunan lapangan terbang
A
A
A
Sindonews.com - Pembangunan lapangan terbang (lapter) di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar mengancam 75 kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal di sana.
Karena dengan rencana tersebut, dipastikan 75 KK yang ada di wilayah tersebut akan pindah. Sebab selain tanah kosong seluas lapangan bola, calon lokasi lapter termasuk di dalamnya lahan yang telah menjadi permukiman penduduk.
Karuan saja, para warga tersebut melakukan aksi protes dan merasa keberatan dengan pembangunan lapangan terbang yang dalam waktu dekat akan dibangun itu.
"Selama ini semua orang mengira calon lapter itu hanya lahan kosong itu. Padahal permukiman warga termasuk didalamnya" ujar Juru Bicara warga, Suwondo, di lokasi lapangan terbang, Senin (18/3/2013).
TNI AU selaku pemegang hak guna pakai (HGP) lahan seluas 32 hektar pernah menyepakati relokasi untuk warga. Janji itu, kata Suwondo saat militer mengajukan syarat HGP.
"Itu berlangsung sekira tahun 90an. Ada pertemuan antara warga, BPN, DPRD dan TNI AU," terangnya.
Maka itu, menurut Suwondo, pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) kemudian akhirnya mengeluarkan Hak Guna Pakai (HGP) untuk TNI.
Dengan adanya HGP, tanah yasan atau bengkok yang dalam sejarahnya dikuasai Belanda dan ditinggalkan karena kalah perang, secara hukum berada dalam pengelolaan TNI AU.
Namun, lanjut Suwondo, dalam catatan HGP tertulis HGP bisa dipertimbangkan jika lahan beralih fungsi atau tidak terpakai.
"Dalam faktanya lahan yang ada memang tidak terpakai. Artinya HGP sudah cacat hukum," tegasnya.
Informasi yang diterima warga, tanah yang dibutuhkan tidak hanya 32 hektar. Tapi melebar hingga menelan tanah bengkok desa ratusan meter lagi. Lebar lokasi calon lapter panjang 2 kilometer dan lebar 160 meter. Proyek lapter akan dimulai tahun 2013.
Menurut Suwondo, jika memang proyek lapter ini dipaksakan harus jadi, warga menuntut adanya proses relokasi yang manusiawi. "Sebab selama ini tawaran relokasi tidak pernah ada tindak lanjut," pungkasnya.
Sementara Wakil Bupati Blitar Rijanto sebelumnya mengatakan proyek lapter memang telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini pemkab telah memperoleh lampu hijau dari TNI AU.
"Intinya pembangunan lapter ini telah mendapat persetujuan. Saat ini kita tengah melengkapi syarat administrasinya," ujarnya.
Karena dengan rencana tersebut, dipastikan 75 KK yang ada di wilayah tersebut akan pindah. Sebab selain tanah kosong seluas lapangan bola, calon lokasi lapter termasuk di dalamnya lahan yang telah menjadi permukiman penduduk.
Karuan saja, para warga tersebut melakukan aksi protes dan merasa keberatan dengan pembangunan lapangan terbang yang dalam waktu dekat akan dibangun itu.
"Selama ini semua orang mengira calon lapter itu hanya lahan kosong itu. Padahal permukiman warga termasuk didalamnya" ujar Juru Bicara warga, Suwondo, di lokasi lapangan terbang, Senin (18/3/2013).
TNI AU selaku pemegang hak guna pakai (HGP) lahan seluas 32 hektar pernah menyepakati relokasi untuk warga. Janji itu, kata Suwondo saat militer mengajukan syarat HGP.
"Itu berlangsung sekira tahun 90an. Ada pertemuan antara warga, BPN, DPRD dan TNI AU," terangnya.
Maka itu, menurut Suwondo, pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) kemudian akhirnya mengeluarkan Hak Guna Pakai (HGP) untuk TNI.
Dengan adanya HGP, tanah yasan atau bengkok yang dalam sejarahnya dikuasai Belanda dan ditinggalkan karena kalah perang, secara hukum berada dalam pengelolaan TNI AU.
Namun, lanjut Suwondo, dalam catatan HGP tertulis HGP bisa dipertimbangkan jika lahan beralih fungsi atau tidak terpakai.
"Dalam faktanya lahan yang ada memang tidak terpakai. Artinya HGP sudah cacat hukum," tegasnya.
Informasi yang diterima warga, tanah yang dibutuhkan tidak hanya 32 hektar. Tapi melebar hingga menelan tanah bengkok desa ratusan meter lagi. Lebar lokasi calon lapter panjang 2 kilometer dan lebar 160 meter. Proyek lapter akan dimulai tahun 2013.
Menurut Suwondo, jika memang proyek lapter ini dipaksakan harus jadi, warga menuntut adanya proses relokasi yang manusiawi. "Sebab selama ini tawaran relokasi tidak pernah ada tindak lanjut," pungkasnya.
Sementara Wakil Bupati Blitar Rijanto sebelumnya mengatakan proyek lapter memang telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini pemkab telah memperoleh lampu hijau dari TNI AU.
"Intinya pembangunan lapter ini telah mendapat persetujuan. Saat ini kita tengah melengkapi syarat administrasinya," ujarnya.
(rsa)
