Ada 30 titik konflik agraria di Blitar
Senin, 26 November 2012 - 04:03 WIB
Ada 30 titik konflik agraria di Blitar
A
A
A
Sindonews.com - Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) merilis, saat ini ada sekira 30 titik konflik agraria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Enam diantara konflik tersebut, terjadi antara masyarakat dengan militer.
Staf Deputi Riset dan Kajian KPA Sidik Suhada menyatakan, ada sekira 6.000 hektare lahan yang menjadi sengketa di Blitar.
"Ada 30 titik lahan yang menjadi konflik," terangnya dalam pertemuan bersama ratusan petani Paguyuban Aryo Blitar (PPAB) di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Minggu (23/11/2012).
Dari konflik tersebut 6 titik diantaranya terjadi antara masyarakat dengan institusi militer. Kemudian 12 titik yang lain antara masyarakat dengan pihak perkebunan negeri dan swasta. Ada sekira 10 ribu lebih petani yang terlibat sengketa.
“Total lahan yang disengketakan seluas 6.000 hektare lebih," tegasnya.
Ia merinci, sengketa antara masyarakat dengan TNI 2.000 hektare, dengan perkebunan 3.000 hektare, kehutanan 1.000 hektare, dan dengan Pemda seluas 100 hektare,“ ujarnya
Mengingat status obyek sengketa sebagai tanah negara, harusnya, kata Sidik tanah sudah bisa diredis. Jika faktanya nasib petani masih terkatung-katung, pemerintah daerah setempat dapat dikatakan tidak serius dalam melaksanakan program reformasi agraria.
“Padahal ini sudah menjadi amanat UU PA No Tahun 1960 dan sudah ditetapkan dalam TAP MPR IX/2001. Namun kenyataanya dibawah tidak berjalan,“ keluhnya.
Lebih jauh Sidik menjelaskan, bahwa dalam setiap tahun selalu muncul kasus agraria baru. Sementara kasus lama tidak pernah selesai.
Misalnya tercatat pada bulan Januari-Oktober 2012 secara nasional terdapat 173 kasus agraria baru. Sedangkan tahun sebelumnya (2011) terdapat 163 kasus dan 105 kasus pada tahun 2010. Ironisnya, dari semua kasus agraria yang ditempuh jalur hukum nyaris tidak ada yang dimenangkan petani.
“Misalnya 13 gugatan pemilik modal terhadap ketetapan BPN atas tanah negara pada tahun 2012 ini, semuanya telah dimenangkan oleh pengadilan. Ini menunjukkan permainan mafia dalam kasus ini sangatlah besar. Hukum dan politik belum memihak ke rakyat,“ pungkasnya.
Staf Deputi Riset dan Kajian KPA Sidik Suhada menyatakan, ada sekira 6.000 hektare lahan yang menjadi sengketa di Blitar.
"Ada 30 titik lahan yang menjadi konflik," terangnya dalam pertemuan bersama ratusan petani Paguyuban Aryo Blitar (PPAB) di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Minggu (23/11/2012).
Dari konflik tersebut 6 titik diantaranya terjadi antara masyarakat dengan institusi militer. Kemudian 12 titik yang lain antara masyarakat dengan pihak perkebunan negeri dan swasta. Ada sekira 10 ribu lebih petani yang terlibat sengketa.
“Total lahan yang disengketakan seluas 6.000 hektare lebih," tegasnya.
Ia merinci, sengketa antara masyarakat dengan TNI 2.000 hektare, dengan perkebunan 3.000 hektare, kehutanan 1.000 hektare, dan dengan Pemda seluas 100 hektare,“ ujarnya
Mengingat status obyek sengketa sebagai tanah negara, harusnya, kata Sidik tanah sudah bisa diredis. Jika faktanya nasib petani masih terkatung-katung, pemerintah daerah setempat dapat dikatakan tidak serius dalam melaksanakan program reformasi agraria.
“Padahal ini sudah menjadi amanat UU PA No Tahun 1960 dan sudah ditetapkan dalam TAP MPR IX/2001. Namun kenyataanya dibawah tidak berjalan,“ keluhnya.
Lebih jauh Sidik menjelaskan, bahwa dalam setiap tahun selalu muncul kasus agraria baru. Sementara kasus lama tidak pernah selesai.
Misalnya tercatat pada bulan Januari-Oktober 2012 secara nasional terdapat 173 kasus agraria baru. Sedangkan tahun sebelumnya (2011) terdapat 163 kasus dan 105 kasus pada tahun 2010. Ironisnya, dari semua kasus agraria yang ditempuh jalur hukum nyaris tidak ada yang dimenangkan petani.
“Misalnya 13 gugatan pemilik modal terhadap ketetapan BPN atas tanah negara pada tahun 2012 ini, semuanya telah dimenangkan oleh pengadilan. Ini menunjukkan permainan mafia dalam kasus ini sangatlah besar. Hukum dan politik belum memihak ke rakyat,“ pungkasnya.
(ysw)
