Korupsi dana gempa, warga minta Kades dicopot
Kamis, 04 Oktober 2012 - 17:34 WIB
Korupsi dana gempa, warga minta Kades dicopot
A
A
A
Sindonews.com – Ratusan warga Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, datangi Gedung DPRD Kabupaten Garut. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mencopot Kepala Desa mereka karena telah menyelewengkan dana bantuan korban gempa.
Tokoh masyarakat Kampung Babakan, Desa Cigedug, Maman Syaifulrahman (72) menuding, kepala desa mereka sudah melakukan tindak korupsi penyaluran dana bagi korban gempa, beras untuk warga miskin (raskin), dan pendistribusian e-KTP.
Di Desa Cigedug terdapat ratusan kepala keluarga (KK) yang menjadi korban gempa beberapa tahun lalu. Namun yang dicatat hanya sekitar 30 Kepala Keluarga (KK).
"Ke-30 KK ini pun hanya menerima dana bantuan 10 persen dari yang seharusnya,” katanya, Kamis (4/10/2012).
Diungkapkan Maman, setiap korban gempa setidaknya berhak menerima bantuan dana mulai Rp8 juta hingga Rp15 juta. Tergantung tingkat kerusakan rumah yang dialami.
Maman mengaku sebagai korban gempa yang seharusnya mendapat Rp10,2 juta tapi sampai sekarang sepeserpun ia tidak menerima. Sebagian korban gempa lainnya mendapat sekira Rp500 ribu hingga Rp1 juta.
Selama ini para korban yang berhak menerima bantuan tersebut sering mendapatkan ancaman dan intimidasi. Ia dan warga korban lainnya terpaksa tidak melaporkan masalah ini karena ancaman tersebut.
Terpisah, Pengawas Inspektorat Kabupaten Garut Indra Satria menjelaskan, telah menerima keluhan dari warga dan telah melakukan pemeriksaan ke Desa Cigedug.
“Hanya 20 dari 30 korban saja yang bisa memberi keterangan. Coba saja, bila saat itu yang 10 korban lainnya ikut memberikan keterangan, bisa didapat angka dugaan korupsinya,” jelasnya.
Indra tidak dapat menjanjikan target waktu penyelesaian laporan ratusan warga ini. Yang jelas, Inspektorat Kabupaten Garut masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut Elka Nurhakimah mengatakan, baru bisa memproses pencopotan jika inspektorat bisa membuktikan kesalahan kepala desa tersebut.
“Setelah SK pemberhentian tugas turun, baru jabatannya bisa dicopot," tandasnya.
Tokoh masyarakat Kampung Babakan, Desa Cigedug, Maman Syaifulrahman (72) menuding, kepala desa mereka sudah melakukan tindak korupsi penyaluran dana bagi korban gempa, beras untuk warga miskin (raskin), dan pendistribusian e-KTP.
Di Desa Cigedug terdapat ratusan kepala keluarga (KK) yang menjadi korban gempa beberapa tahun lalu. Namun yang dicatat hanya sekitar 30 Kepala Keluarga (KK).
"Ke-30 KK ini pun hanya menerima dana bantuan 10 persen dari yang seharusnya,” katanya, Kamis (4/10/2012).
Diungkapkan Maman, setiap korban gempa setidaknya berhak menerima bantuan dana mulai Rp8 juta hingga Rp15 juta. Tergantung tingkat kerusakan rumah yang dialami.
Maman mengaku sebagai korban gempa yang seharusnya mendapat Rp10,2 juta tapi sampai sekarang sepeserpun ia tidak menerima. Sebagian korban gempa lainnya mendapat sekira Rp500 ribu hingga Rp1 juta.
Selama ini para korban yang berhak menerima bantuan tersebut sering mendapatkan ancaman dan intimidasi. Ia dan warga korban lainnya terpaksa tidak melaporkan masalah ini karena ancaman tersebut.
Terpisah, Pengawas Inspektorat Kabupaten Garut Indra Satria menjelaskan, telah menerima keluhan dari warga dan telah melakukan pemeriksaan ke Desa Cigedug.
“Hanya 20 dari 30 korban saja yang bisa memberi keterangan. Coba saja, bila saat itu yang 10 korban lainnya ikut memberikan keterangan, bisa didapat angka dugaan korupsinya,” jelasnya.
Indra tidak dapat menjanjikan target waktu penyelesaian laporan ratusan warga ini. Yang jelas, Inspektorat Kabupaten Garut masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut Elka Nurhakimah mengatakan, baru bisa memproses pencopotan jika inspektorat bisa membuktikan kesalahan kepala desa tersebut.
“Setelah SK pemberhentian tugas turun, baru jabatannya bisa dicopot," tandasnya.
(ysw)
