Raskin di Garut diduga diselewengkan
Kamis, 13 September 2012 - 19:15 WIB
Raskin di Garut diduga diselewengkan
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan warga yang tergabung dalam organisasi Barisan Anak Indonesia Satu (BAIS) datangi Gudang Bulog Tarogong Garut, Jawa Barat (Jabar). Aksi warga dipicu oleh penyelewengan beras untuk rakyat miskin (raskin) di Garut yang diduga terjadi sejak enam bulan lalu.
Koordinator warga, Asep Imam Susanto mengatakan, ratusan warga perwakilan dari sebagian wilayah Garut ini kecewa, karena sekitar 70 persen beras raskin di 2012 tidak sampai ke tangan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Asep pun mengklaim pihaknya memiliki 15 fakta bukti penyelewengan beras tersebut.
“Penyelewengannya sangat rapi. Melibatkan oknum bulog, aparat polisi, kejaksaan, LSM, hingga wartawan. Kami punya bukti dan akan segera dilaporkan,” katam Asep menjelaskan, Kamis (13/9/2012).
Diungkapkan Asep, dari 3 juta ton beras raskin untuk Garut setiap tahunnya, sekitar 70 persen di antaranya diselewengkan oknum-oknum tersebut untuk memperkaya diri. Berdasarkan pengakuan warga, biasanya setiap desa mendapat jatah raskin per bulan adalah sebanyak 10 ton.
“Namun kenyataannya, warga tidak mendapat raskin sebanyak itu. Biasanya hilang antara 1-5 ton. Penyelewengan ini biasanya terjadi langsung di gudang Bulog. Salah satunya dilakukan dengan modus operandi pemalsuan tandatangan dan setempel. Jadi, seolah-olah raskin dari gudang bulog sudah dikirim ke masyarakat, namun kenyataanya tidak sama sekali,” urainya.
Terpisah, Sekjen Garut Governance Watch (GGW) Agus Rustandi mengungkapkan, bentuk penyelewengan raskin di Garut dari tahun ke tahun dilakukan secara teroganisir. Sebagai contoh, sebut Agus, rekap data penyaluran raskin dari 2010 hingga 2011 selalu lengkap sedangkan kenyataan di lapangan sering kali berkurang dari jatah seharusnya.
“Bahkan ada beberapa desa tidak dikirimi raskin pada periode selanjutnya. Namun anehnya, data rekap yang ada di Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, melaporkan raskin dari gudang Bulog selalu didistribusikan setiap bulan dan sesuai jatah. Mungkin ini juga yang terjadi di 2012 sekarang. Sangat aneh bukan. Di sinilah sebenarnya tugas aparat penegak hukum untuk menyelidikinya,” ungkapnya.
Menurut Agus, laporan warga mengenai adanya dugaan penyelewengan raskin ini terjadi dari sejumlah kecamatan di Garut, yakni Kecamatan Cilawu, Cibatu, Malangbong, dan lainnya. Namun demikian, Agus enggan menyebutkan sejumlah desa mana saja yang pendistribusian raskinnya tersendat.
“Untuk melindungi warga dan aparat pemerintahan desa yang melaporkan penyimpangan raskin ini, mereka meminta agar identitas desa mereka tidak disebutkan. Soalnya, selalu ada intimidasi oleh sejumlah pihak dari oknum-oknum tertentu kepada mereka agar masalah ini tidak mencuat ke permukaan. Bila aparat kepolisian ingin menyelidiki masalah ini, kami sangat mempersilakan karena seluruh aduannya ada pada kami,” paparnya.
Kendati demikian, Agus merasa pesimistis bila masalah penyelewengan raskin ini dapat diusut tuntas. Pasalnya, sebagian dari kalangan aparat penegak hukum banyak yang terlibat dalam masalah ini.
Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Enjang Hasan Kurnia menyatakan kesiapannya untuk menindak oknum polisi yang terlibat dalam masalah penyelewengan raskin ini. Ia pun menyarankan kepada siapapun agar segera melapor kepada pihaknya secara langsung terkait penyelewengan tersebut.
“Saya akan lindungi warga atau siapapun yang melapor. Bila ada anggota saya yang terlibat, sudah barang tentu akan saya tindak sesuai hukum pidana yang berlaku. Namun, bila pengaduannya hanya berupa laporan kaleng, saya tidak bisa memprosesnya karena tidak ada bukti,” pungkasnya.
Koordinator warga, Asep Imam Susanto mengatakan, ratusan warga perwakilan dari sebagian wilayah Garut ini kecewa, karena sekitar 70 persen beras raskin di 2012 tidak sampai ke tangan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Asep pun mengklaim pihaknya memiliki 15 fakta bukti penyelewengan beras tersebut.
“Penyelewengannya sangat rapi. Melibatkan oknum bulog, aparat polisi, kejaksaan, LSM, hingga wartawan. Kami punya bukti dan akan segera dilaporkan,” katam Asep menjelaskan, Kamis (13/9/2012).
Diungkapkan Asep, dari 3 juta ton beras raskin untuk Garut setiap tahunnya, sekitar 70 persen di antaranya diselewengkan oknum-oknum tersebut untuk memperkaya diri. Berdasarkan pengakuan warga, biasanya setiap desa mendapat jatah raskin per bulan adalah sebanyak 10 ton.
“Namun kenyataannya, warga tidak mendapat raskin sebanyak itu. Biasanya hilang antara 1-5 ton. Penyelewengan ini biasanya terjadi langsung di gudang Bulog. Salah satunya dilakukan dengan modus operandi pemalsuan tandatangan dan setempel. Jadi, seolah-olah raskin dari gudang bulog sudah dikirim ke masyarakat, namun kenyataanya tidak sama sekali,” urainya.
Terpisah, Sekjen Garut Governance Watch (GGW) Agus Rustandi mengungkapkan, bentuk penyelewengan raskin di Garut dari tahun ke tahun dilakukan secara teroganisir. Sebagai contoh, sebut Agus, rekap data penyaluran raskin dari 2010 hingga 2011 selalu lengkap sedangkan kenyataan di lapangan sering kali berkurang dari jatah seharusnya.
“Bahkan ada beberapa desa tidak dikirimi raskin pada periode selanjutnya. Namun anehnya, data rekap yang ada di Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, melaporkan raskin dari gudang Bulog selalu didistribusikan setiap bulan dan sesuai jatah. Mungkin ini juga yang terjadi di 2012 sekarang. Sangat aneh bukan. Di sinilah sebenarnya tugas aparat penegak hukum untuk menyelidikinya,” ungkapnya.
Menurut Agus, laporan warga mengenai adanya dugaan penyelewengan raskin ini terjadi dari sejumlah kecamatan di Garut, yakni Kecamatan Cilawu, Cibatu, Malangbong, dan lainnya. Namun demikian, Agus enggan menyebutkan sejumlah desa mana saja yang pendistribusian raskinnya tersendat.
“Untuk melindungi warga dan aparat pemerintahan desa yang melaporkan penyimpangan raskin ini, mereka meminta agar identitas desa mereka tidak disebutkan. Soalnya, selalu ada intimidasi oleh sejumlah pihak dari oknum-oknum tertentu kepada mereka agar masalah ini tidak mencuat ke permukaan. Bila aparat kepolisian ingin menyelidiki masalah ini, kami sangat mempersilakan karena seluruh aduannya ada pada kami,” paparnya.
Kendati demikian, Agus merasa pesimistis bila masalah penyelewengan raskin ini dapat diusut tuntas. Pasalnya, sebagian dari kalangan aparat penegak hukum banyak yang terlibat dalam masalah ini.
Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Enjang Hasan Kurnia menyatakan kesiapannya untuk menindak oknum polisi yang terlibat dalam masalah penyelewengan raskin ini. Ia pun menyarankan kepada siapapun agar segera melapor kepada pihaknya secara langsung terkait penyelewengan tersebut.
“Saya akan lindungi warga atau siapapun yang melapor. Bila ada anggota saya yang terlibat, sudah barang tentu akan saya tindak sesuai hukum pidana yang berlaku. Namun, bila pengaduannya hanya berupa laporan kaleng, saya tidak bisa memprosesnya karena tidak ada bukti,” pungkasnya.
(azh)
