Intoleransi, pekan perdamaian Aceh mendadak dibatalkan
Senin, 13 Agustus 2012 - 10:07 WIB
Intoleransi, pekan perdamaian Aceh mendadak dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) meminta maaf pada seluruh masyarakat Aceh karena terpaksa membatalkan penyelenggaraan pekan perdamaian Aceh.
Pembatalan tersebut menyusul surat dari Pemerintah Kota Banda Aceh bernomer 450/0892 yang ditandatangani Plt Wali Kota Banda Aceh, T. Saifuddin TA, Sabtu 10 Agustus. Padahal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beberapa hari sebelumnya telah menyetujui bahkan menyatakan mendukung pagekaran pekan perdamaian Aceh.
“Anehnya saat Illiza pergi ke Jepang surat dari Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dikeluarkan, padahal saat audiensi, pihak pemko memberi masukan-masuk untuk kesuksesan acara,” jelas Azriana, Ketua Panitia menjelaskan Minggu 12 Agustus 2012.
Menurut Azriana, pihak Pemkot Banda Aceh meminta pembatalan acara hanya karena JMSP mengagendakan pementasan Liong Barongsai yang akan dimainkan anak-anak etnis Tionghoa di Banda Aceh.
Seharusnya hiburan rakyat itu akan dilaksanakan di Taman Sari, Rabu 14 Agustus 2012. Para aktivis yang tergabung dalam JMSP menilai larangan pementasan Liong Barongsai tidak logis serta instoleransi.
T. Saifuddin, lewat surat yang ditandatanganinya menyatakan penampilan agenda tersebut bertentangan dengan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh poin 9 dan 10. Dalam seruan itu disebutkan, warga yang bukan beragama Islam dan berdomisili di Aceh agar menghormati ibadah puasa.
“Dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama serta demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk menghormati bulan suci Ramadan,” jelas Azriana membacakan surat dari Pemko Banda Aceh, dalam konfrensi pers di sekrtetariat Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Neusu.
“Anak-anak etnis Tionghoa sekarang ketakutan, mereka telah latihan dan ini pementasan pertama meraka, saya tidak habis pikir alasan Pemko Banda Aceh. Pargelaran seni Liong Barongsai bukan ibadah jadi di mananya tidak menghormati bulan suci Ramadan?” timpal Azriana lagi.
Pada pargelaran seni juga ada pementasan rapai pasee, namun juga terpaksa dibatalkan.
Memperingati tujuh tahun perdamaian Aceh, JMSP menggelar sejumlah agenda, Senin (13/8/2012) dilangsungkan pasar murah, mimbar harapan, seni rebana, hikayat perdamaian serta tausiah Ramadan serta buka puasa bersama masyarakat miskin.
Sementara puncak acara akan dilakukan pembacaan manifesto perdamaian Aceh serta pencanangan rapai pase sebagai simbol perdamaian.
“Surat Pemko Banda Aceh sangat mencedarai perasaan masyarakat minoritas, di mana letak salahnya etnis Tionghoa berkontribusi memeriahkan perdamaian Aceh? Jika anak-anak main Liong Barongsai, apakah membatalkan puasa dan ibadah? Pementasannya tidak saat waktu salat dan tarawih, lalu dimana menganggu ibadahnya? Ini rezim intoleransi,” tegas Azriana.
Keputusan pembatalan agenda yang dilaksanakan JMSP oleh Pemko Banda Aceh itu, merupakan hasil rapat 11 orang di ruangan Sekda Kota Banda Aceh, Jumat 10 Agustus 2012. Peserta rapat di antaranya Asisten II, Kabag dan Kasubag di Pemko Banda Aceh.
“Sebelum surat dikeluarkan memang ada diminta dana kebersihan, namun setelah audiensi dengan wakil wali kota dana itu ditiadakan, mungkin juga karena dana kebersihan lalu politisir,” jelas Azriana.
Juanda Jamal, Sekjen ASCTF, mengatakan surat tersebut tidak hanya menunjukkan Pemko Banda Aceh intoleransi, tapi juga tidak mengakui agama-agama selain Islam di Aceh. Padahal sesama muslim saja sering terjadi disharmonisasi, khatib saja dipukul.
"Dalam surat disebutkan seni Liong Barongsai dan dialog perdamaian Aceh dalam perspektif agama-agama dengan pembicara non muslim menodai kesucian bulan Ramadan," jelas Juanda.
Hingga berita ini diturunkan Illiza Sa'aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh, tidak dapat dihubungi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dikabar sedang ada lawatan kerja ke Jepang.
Pembatalan tersebut menyusul surat dari Pemerintah Kota Banda Aceh bernomer 450/0892 yang ditandatangani Plt Wali Kota Banda Aceh, T. Saifuddin TA, Sabtu 10 Agustus. Padahal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beberapa hari sebelumnya telah menyetujui bahkan menyatakan mendukung pagekaran pekan perdamaian Aceh.
“Anehnya saat Illiza pergi ke Jepang surat dari Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dikeluarkan, padahal saat audiensi, pihak pemko memberi masukan-masuk untuk kesuksesan acara,” jelas Azriana, Ketua Panitia menjelaskan Minggu 12 Agustus 2012.
Menurut Azriana, pihak Pemkot Banda Aceh meminta pembatalan acara hanya karena JMSP mengagendakan pementasan Liong Barongsai yang akan dimainkan anak-anak etnis Tionghoa di Banda Aceh.
Seharusnya hiburan rakyat itu akan dilaksanakan di Taman Sari, Rabu 14 Agustus 2012. Para aktivis yang tergabung dalam JMSP menilai larangan pementasan Liong Barongsai tidak logis serta instoleransi.
T. Saifuddin, lewat surat yang ditandatanganinya menyatakan penampilan agenda tersebut bertentangan dengan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh poin 9 dan 10. Dalam seruan itu disebutkan, warga yang bukan beragama Islam dan berdomisili di Aceh agar menghormati ibadah puasa.
“Dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama serta demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk menghormati bulan suci Ramadan,” jelas Azriana membacakan surat dari Pemko Banda Aceh, dalam konfrensi pers di sekrtetariat Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Neusu.
“Anak-anak etnis Tionghoa sekarang ketakutan, mereka telah latihan dan ini pementasan pertama meraka, saya tidak habis pikir alasan Pemko Banda Aceh. Pargelaran seni Liong Barongsai bukan ibadah jadi di mananya tidak menghormati bulan suci Ramadan?” timpal Azriana lagi.
Pada pargelaran seni juga ada pementasan rapai pasee, namun juga terpaksa dibatalkan.
Memperingati tujuh tahun perdamaian Aceh, JMSP menggelar sejumlah agenda, Senin (13/8/2012) dilangsungkan pasar murah, mimbar harapan, seni rebana, hikayat perdamaian serta tausiah Ramadan serta buka puasa bersama masyarakat miskin.
Sementara puncak acara akan dilakukan pembacaan manifesto perdamaian Aceh serta pencanangan rapai pase sebagai simbol perdamaian.
“Surat Pemko Banda Aceh sangat mencedarai perasaan masyarakat minoritas, di mana letak salahnya etnis Tionghoa berkontribusi memeriahkan perdamaian Aceh? Jika anak-anak main Liong Barongsai, apakah membatalkan puasa dan ibadah? Pementasannya tidak saat waktu salat dan tarawih, lalu dimana menganggu ibadahnya? Ini rezim intoleransi,” tegas Azriana.
Keputusan pembatalan agenda yang dilaksanakan JMSP oleh Pemko Banda Aceh itu, merupakan hasil rapat 11 orang di ruangan Sekda Kota Banda Aceh, Jumat 10 Agustus 2012. Peserta rapat di antaranya Asisten II, Kabag dan Kasubag di Pemko Banda Aceh.
“Sebelum surat dikeluarkan memang ada diminta dana kebersihan, namun setelah audiensi dengan wakil wali kota dana itu ditiadakan, mungkin juga karena dana kebersihan lalu politisir,” jelas Azriana.
Juanda Jamal, Sekjen ASCTF, mengatakan surat tersebut tidak hanya menunjukkan Pemko Banda Aceh intoleransi, tapi juga tidak mengakui agama-agama selain Islam di Aceh. Padahal sesama muslim saja sering terjadi disharmonisasi, khatib saja dipukul.
"Dalam surat disebutkan seni Liong Barongsai dan dialog perdamaian Aceh dalam perspektif agama-agama dengan pembicara non muslim menodai kesucian bulan Ramadan," jelas Juanda.
Hingga berita ini diturunkan Illiza Sa'aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh, tidak dapat dihubungi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dikabar sedang ada lawatan kerja ke Jepang.
(azh)
