Guru ancam mogok mengajar

Sindonews.com - Sejumlah guru sertifikasi di Pemerintah Kabupten (Pemkab) Bulukumba mengancam akan mogok mengajar jika tunjangan sertifikasi yang menunggak dari triwulan I dan II tak segera dibayarkan.

Salah seorang guru SMP Zukrillah mengungkapkan, rencana akan mogok mengajar tersebut karena guru sudah lama menunggu pencairan sertifikasi.

“Guru sudah mulai konsolidasi tidak masuk mengajar awal tahun ajaran baru sebelum tunjangan mereka dibayarkan,” ungkap Zukrillah.

Menurut dia, banyak guru yang bertanya-tanya kenapa di Bulukumba pembayaran guru terlambat. Sedangkan di beberapa daerah lain sudah membayarkan tepat waktu.

“Saya kurang paham kenapa selalu menunggak. Sedangkan Kabupaten lain sudah lunas,” terangnya, Selasa (7/8/2012).

Dia berharap kepada pemerintah agar segera memberikan perhatian yang serius. Untuk mengantisipasi terjadinya mogok mengajar yang dijadwalkan pasca lebaran mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Sayye mengemukakan, pihaknya menduga uang sertifikasi guru itu didepositokan oleh pemerintah. Sebab, anggaran tersebut tidak diketahui kemana.

“Kami tidak percaya uang tidak ada. Sebab pusat mencairkan itu sebelum masuk triwulan berikutnya,” ungkap dia.

Dalam membuktikan, tambah Zulkifli, dirinya meminta agar rekening koran hasil transfer sebaiknya diserahkan ke Dewan. Alasannya, jika hanya melalui komentar sulit dipercaya karena pusat tidak mungkin menunda pencairan apalagi itu adalah hak guru.

“Saya akan panggil Keuangan Pemkab. Kami ingin membuktikan apakah memang tidak atau didepositokan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba Muhammad Rifai mengemukakan, pengusulan pembayaran sertifikasi guru triwulan tersebut, sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Hanya saja, hingga kini anggaran belum turun, sehingga pihaknya berharap guru bersabar sambil menunggu.

“Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat sudah turun. Saya juga berencana akan melakukan konsultasi langsung ke pemerintah pusat. Jumlah diusulkan berdasarkan jumlah sebelumnya yakni sekitar Rp19 miliar lebih,” ujar dia.