Tidak Ada Perubahan, Program Kotaku di Bulukumba Disorot
loading...
Gedung DPRD Bulukumba. Program KOTAKU di Kabupaten Bulukumba disoroti. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu daerah di Sulsel yang menerima bantuan untuk Program Pengentasan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (KOTAKU).
Di bawah kepemimpinan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto ini, kebagian anggaran untuk program pengentasan KOTAKU senilai Rp24 miliar lebih tahun 2019 lalu.
Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pengentasan KOTAKU juga bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.
Tak hanya itu, program ini juga bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Supriadi, menilai bahwa hasil dari program KOTAKU yang menelan anggaran Rp24 miliar lebih itu tidak begitu nampak membawa perubahan pada daerah yang masuk ketegori kumuh.
"Tidak ada perubahan apapun di kawasan katagori kumuh. Tidak ada perubahan," katanya, Jumat, (15/05/2020).
Baca Juga: Baca Juga: DPRD Bulukumba Serahkan Pokok Pikiran Aspirasi Masyarakat 10 Kecamatan
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali pun berharap agar masyarakat setempat agar membudayakan hidup bersih. Seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi menurut dia, pembangunan drainase dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir.
"Hujan sedikit banjir. Kalau sudah banjir maka muncul lagi di medsos bahwa tidak ada perhatian pemerintah," pungkasnya.
Di bawah kepemimpinan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto ini, kebagian anggaran untuk program pengentasan KOTAKU senilai Rp24 miliar lebih tahun 2019 lalu.
Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pengentasan KOTAKU juga bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.
Tak hanya itu, program ini juga bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Supriadi, menilai bahwa hasil dari program KOTAKU yang menelan anggaran Rp24 miliar lebih itu tidak begitu nampak membawa perubahan pada daerah yang masuk ketegori kumuh.
"Tidak ada perubahan apapun di kawasan katagori kumuh. Tidak ada perubahan," katanya, Jumat, (15/05/2020).
Baca Juga: Baca Juga: DPRD Bulukumba Serahkan Pokok Pikiran Aspirasi Masyarakat 10 Kecamatan
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali pun berharap agar masyarakat setempat agar membudayakan hidup bersih. Seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi menurut dia, pembangunan drainase dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir.
"Hujan sedikit banjir. Kalau sudah banjir maka muncul lagi di medsos bahwa tidak ada perhatian pemerintah," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
