Tidak Ada Perubahan, Program Kotaku di Bulukumba Disorot
Jum'at, 15 Mei 2020 - 19:47 WIB
loading...
Gedung DPRD Bulukumba. Program KOTAKU di Kabupaten Bulukumba disoroti. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu daerah di Sulsel yang menerima bantuan untuk Program Pengentasan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (KOTAKU).
Di bawah kepemimpinan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto ini, kebagian anggaran untuk program pengentasan KOTAKU senilai Rp24 miliar lebih tahun 2019 lalu.
Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pengentasan KOTAKU juga bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.
Tak hanya itu, program ini juga bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Supriadi, menilai bahwa hasil dari program KOTAKU yang menelan anggaran Rp24 miliar lebih itu tidak begitu nampak membawa perubahan pada daerah yang masuk ketegori kumuh.
Di bawah kepemimpinan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto ini, kebagian anggaran untuk program pengentasan KOTAKU senilai Rp24 miliar lebih tahun 2019 lalu.
Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pengentasan KOTAKU juga bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.
Tak hanya itu, program ini juga bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Supriadi, menilai bahwa hasil dari program KOTAKU yang menelan anggaran Rp24 miliar lebih itu tidak begitu nampak membawa perubahan pada daerah yang masuk ketegori kumuh.
Lihat Juga :
