Galian C Liar Merajalela, Warga Pasuruan Desak Jokowi Turun Tangan
Sabtu, 29 Februari 2020 - 11:47 WIB
Galian C Liar Merajalela, Warga Pasuruan Desak Jokowi Turun Tangan
A
A
A
JAKARTA - Tambang galian C ilegal kian merajalela di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga pun meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menghentikan kegiatan ilegal tersebut.
Salah satu lokasi penambangan ilegal tersebut terjadi di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Proses penambangan ilegal yang terjadi hampir empat tahun terakhir tersebut hingga kini masih tetap berjalan. Alat berat milik oknum pengusaha galian C ilegal ini terus mengeruk tanah-tanah di Desa Bulusari.
Kondisi ini membuat ekosistem di wilayah tersebut rusak parah. Bukit-bukit yang sebelumnya rindang, kini berubah menjadi cekungan-cekungan kolam. Rusaknya akses ke Dusun Jurangpelem I dan Jurangpelem II Desa Bulusari, juga kian parah dengan hilir mudik ratusan dump truk pengangkut hasil tambang.
Penolakan 37 kepala keluarga yang menolak menjual lahan mereka ke oknum pengusaha tak menyurutkan aksi penambangan. Para pengusaha tambang ini justru menggali tanah-tanah di kiri dan kanan lahan yang tak dijual, sehingga menyulitkan warga dalam beraktivitas.
"Kondisi penambangan di Bulusari memang sangat mengkhawatirkan, selain telah merusak ekosistem di sana, aksi penambangan juga kian mengancam keselamatan jiwa warga di sana karena tingginya potensi lonsor di sekitar lokasi penambangan," kata Sekretaris LBH Ansor Jawa Timur Jafar Sodiq yang menjadi kuasa hukum warga Bulusari saat dihubungi wartawan, di Surabaya, Jumat (28/2/2020).
Dia menjelaskan berbagai upaya untuk menghentikan penambangan ilegal telah dilakukan warga bersama LBH Ansor sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari mengirimkan surat ke Pemkab Pasuruan, Pemrov Jawa Timur, hingga berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun berbagai upaya tersebut tak kunjung berhasil menghentikan penambangan ilegal di kawasan Desa Bulusari.
"Kami berharap Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut karena sudah membahayakan keselamatan jiwa warga Bulusari," katanya.
Jafar mengungkapkan aksi penolakan warga dan berbagai upaya dari LBH Ansor untuk menghentikan proses penambangan ilegal tersebut justru berujung pada adanya tekanan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab. Warga maupun LBH Ansor kerap menerima ancaman, bahkan aksi unjuk rasa.
"Adanya presure dari oknum-oknum itu semakin menunjukkan bahwa ada yang salah dari aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Harusnya, kalau tambang itu berizin, mereka tidak perlu demo seperti kemarin, cukup mengirimkan bukti izin pertambangan saja. Kami tahu, itu tanah hak milik, tapi aktivitas pertambangan itu diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh perizinannya harus dipenuhi," katanya.
Salah satu lokasi penambangan ilegal tersebut terjadi di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Proses penambangan ilegal yang terjadi hampir empat tahun terakhir tersebut hingga kini masih tetap berjalan. Alat berat milik oknum pengusaha galian C ilegal ini terus mengeruk tanah-tanah di Desa Bulusari.
Kondisi ini membuat ekosistem di wilayah tersebut rusak parah. Bukit-bukit yang sebelumnya rindang, kini berubah menjadi cekungan-cekungan kolam. Rusaknya akses ke Dusun Jurangpelem I dan Jurangpelem II Desa Bulusari, juga kian parah dengan hilir mudik ratusan dump truk pengangkut hasil tambang.
Penolakan 37 kepala keluarga yang menolak menjual lahan mereka ke oknum pengusaha tak menyurutkan aksi penambangan. Para pengusaha tambang ini justru menggali tanah-tanah di kiri dan kanan lahan yang tak dijual, sehingga menyulitkan warga dalam beraktivitas.
"Kondisi penambangan di Bulusari memang sangat mengkhawatirkan, selain telah merusak ekosistem di sana, aksi penambangan juga kian mengancam keselamatan jiwa warga di sana karena tingginya potensi lonsor di sekitar lokasi penambangan," kata Sekretaris LBH Ansor Jawa Timur Jafar Sodiq yang menjadi kuasa hukum warga Bulusari saat dihubungi wartawan, di Surabaya, Jumat (28/2/2020).
Dia menjelaskan berbagai upaya untuk menghentikan penambangan ilegal telah dilakukan warga bersama LBH Ansor sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari mengirimkan surat ke Pemkab Pasuruan, Pemrov Jawa Timur, hingga berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun berbagai upaya tersebut tak kunjung berhasil menghentikan penambangan ilegal di kawasan Desa Bulusari.
"Kami berharap Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut karena sudah membahayakan keselamatan jiwa warga Bulusari," katanya.
Jafar mengungkapkan aksi penolakan warga dan berbagai upaya dari LBH Ansor untuk menghentikan proses penambangan ilegal tersebut justru berujung pada adanya tekanan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab. Warga maupun LBH Ansor kerap menerima ancaman, bahkan aksi unjuk rasa.
"Adanya presure dari oknum-oknum itu semakin menunjukkan bahwa ada yang salah dari aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Harusnya, kalau tambang itu berizin, mereka tidak perlu demo seperti kemarin, cukup mengirimkan bukti izin pertambangan saja. Kami tahu, itu tanah hak milik, tapi aktivitas pertambangan itu diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh perizinannya harus dipenuhi," katanya.
(amm)
