Kabupaten Pasangkayu, Daerah Anti-Korupsi Terbaik Pertama di Sulbar

JAKARTA - Kabupaten Pasangkayu meraih peringkat pertama capaian Progres Monitoring Center For Prevention Provinsi Sulbar tahun 2019 dari Korsupgah KPK RI, dengan total nilai 77 persen. Peringkat berkutnya diraih Pemkab Mamuju 75 persen, Pemprov Sulbar 70 persen, Pemkab Mateng 68 persen, Pemkab Mamasa 67 persen, Pemkab Polman 66 persen dan Pemkab Majene 54 persen.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengatakan, sangat bersyukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak di lingkup Pemkab Pasangkayu karena telah mampu mengantarkan daerah penghasil sawit ini meraih peringkat pertama di Sulbar untuk MCP Korsupgah KPK RI tahun 2019.

"Indikator dari usaha pencegahan korupsi di pemerintah daerah dapat dilihat melalui capaian Monitoring Center of Prevention. Skor MCP Korsupgah KPK tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu," ungkap Bupati Agus Ambo Djiwa kepada Sindonews, di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai saat ini meraih skor MCP Korsupgah KPK dengan total 77 persen, atau dinyatakan sebagai Pemda Kabupaten dengan skor tertinggi di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Tim Korsupgah KPK, saat Kunjungan kerja Ketua KPK RI dan Rakor bersama para pimpinan daerah se-Sulbar di Mamuju, Rabu (22/1/2020).

Bupati dua periode ini juga menuturkan, skor MCP Korsupgah KPK merupakan cerminan upaya pencegahan yang dilakukan Pemda. Indikator MCP mencakup perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan aset dan dana desa.

Agus juga mengharapkan kepada seluruh OPD dalam lingkup Pemkab Pasangkayu, berusaha untuk bisa mempertahankan prestasi yang telah didapatkan dengan melakukan koordinasi baik antar OPD, menguatkan pengawasan, membuat inovasi yang ke depan nanti akan memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi dalam lingkup Pemkab Pasangkayu.