PKL Ditata, F-PKS DKI Minta Relokasi Tak Ganggu Seniman di Kota Tua
Jum'at, 13 Desember 2019 - 21:08 WIB
PKL Ditata, F-PKS DKI Minta Relokasi Tak Ganggu Seniman di Kota Tua
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat. Alasannya, Kota Tua adalah salah satu destinasi wisata di Jakarta yang memiliki potensi besar sebagai pusat perekonomian UMKM.
"Menangani kesemerawutan PKL di Kota Tua harus ada koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaannya," kata Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).
Dia menuturkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta juga tidak bisa disalahkan. Pasalnya, kata dia, pengeloaan PKL ini juga harus melibatkan Satpol PP hingga Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, serta Perdagangan (KUKMP) dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kita melihat pengelolaan PKL di kawasan Kota Tua ini masih banyak yang belum tertata dengan baik. Padahal di satu pihak pengunjung ini juga kan maunya belanja, tapi mereka senangnya yang tertata," tuturnya.
Lebih lanjut dia meminta, agar dalam pengeloaan Kota Tua sepatutnya mengedepankan aspek kehati-hatian. Sebab, di Kota Tua banyak para seniman yang kerap mengekspresikan kesenian budaya di lokasi tersebut. (Baca juga: Tertibkan PKL, Pemprov DKI Tata Kota Tua sebagai Etalase Wisata Jakarta )
"Jangan sampai kegiatan relokasi PKL yang dilakukan menghambat kegiatan seni di sana. Karena terus terang pegiat seni juga banyak di sana, dan mereka harus banyak tempat dan mereka harus dapat panggung di situ," tuturnya.
Terakhir, dia mangatakan, guna memastikan kelancaran kegiatan seni budaya dan kegiatan usaha kecil para PKL dapat terus berlangsung dan berjalan seirama, pihaknya pun tidak segan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Tua.
"Mungkin kita akan coba lihat langsung ke lapangan dengan UPT Kota Tua dan juga Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), sehingga kita bisa memberi masukan-masukan yang positif lagi. Seandainya perlu perbaikan, kalau ada yang kurang baik tentu akan kita tegur," pungkasnya.
"Menangani kesemerawutan PKL di Kota Tua harus ada koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaannya," kata Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).
Dia menuturkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta juga tidak bisa disalahkan. Pasalnya, kata dia, pengeloaan PKL ini juga harus melibatkan Satpol PP hingga Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, serta Perdagangan (KUKMP) dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kita melihat pengelolaan PKL di kawasan Kota Tua ini masih banyak yang belum tertata dengan baik. Padahal di satu pihak pengunjung ini juga kan maunya belanja, tapi mereka senangnya yang tertata," tuturnya.
Lebih lanjut dia meminta, agar dalam pengeloaan Kota Tua sepatutnya mengedepankan aspek kehati-hatian. Sebab, di Kota Tua banyak para seniman yang kerap mengekspresikan kesenian budaya di lokasi tersebut. (Baca juga: Tertibkan PKL, Pemprov DKI Tata Kota Tua sebagai Etalase Wisata Jakarta )
"Jangan sampai kegiatan relokasi PKL yang dilakukan menghambat kegiatan seni di sana. Karena terus terang pegiat seni juga banyak di sana, dan mereka harus banyak tempat dan mereka harus dapat panggung di situ," tuturnya.
Terakhir, dia mangatakan, guna memastikan kelancaran kegiatan seni budaya dan kegiatan usaha kecil para PKL dapat terus berlangsung dan berjalan seirama, pihaknya pun tidak segan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Tua.
"Mungkin kita akan coba lihat langsung ke lapangan dengan UPT Kota Tua dan juga Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), sehingga kita bisa memberi masukan-masukan yang positif lagi. Seandainya perlu perbaikan, kalau ada yang kurang baik tentu akan kita tegur," pungkasnya.
(mhd)
