Komisi C DPRD DKI Rampungkan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020
Kamis, 14 November 2019 - 17:29 WIB
Komisi C DPRD DKI Rampungkan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020
A
A
A
JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merampungkan pembahasan mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Menurut koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri alokasi anggaran yang semula Rp95,99 triliun direvisi menjadi Rp89,44 triliun karena adanya perimbangan daerah yang belum terealisasi. "Dalam pembahasan, kami akhirnya menyepakati pagu anggaran awal," kata Misan saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2019).
Misan menuturkan, dengan alokasi anggaran yang telah disepakati oleh dewan, maka secara otomatis harus dioptimalkan dengan baik dengan harap tidak lagi bergantung pada sektor pajak. "Ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya defisit neraca keuangan," ujarnya.
Selanjutnya dia menambahkan, pada saat agenda pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta disampaikan bahwa dana perimbangan daerah kemungkinan akan dicairkan di tahun 2020.
"Pak Sekda sebagai Ketua TAPD mengatakan dana itu akan masuk pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan. Terlepas dari itu, pihak Eksekutif tentu memerlukan langkah antisipatif," ungkapnya.
Terakhir, Misan meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus bisa optimal dalam mendapatkan profit. Sehingga, dividen sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga bisa semakin meningkat.
"Saya kira Penyertaan Modal Daerah itu perlu untuk mengembangkan usaha BUMD. Rasio kecukupan modal itu penting agar BUMD kita punya daya saing tinggi. Kalau sudah dapat tambahan modal menurut hemat saya ya dividen yang diberikan harus bisa ditingkatkan," pungkasnya.
Menurut koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri alokasi anggaran yang semula Rp95,99 triliun direvisi menjadi Rp89,44 triliun karena adanya perimbangan daerah yang belum terealisasi. "Dalam pembahasan, kami akhirnya menyepakati pagu anggaran awal," kata Misan saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2019).
Misan menuturkan, dengan alokasi anggaran yang telah disepakati oleh dewan, maka secara otomatis harus dioptimalkan dengan baik dengan harap tidak lagi bergantung pada sektor pajak. "Ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya defisit neraca keuangan," ujarnya.
Selanjutnya dia menambahkan, pada saat agenda pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta disampaikan bahwa dana perimbangan daerah kemungkinan akan dicairkan di tahun 2020.
"Pak Sekda sebagai Ketua TAPD mengatakan dana itu akan masuk pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan. Terlepas dari itu, pihak Eksekutif tentu memerlukan langkah antisipatif," ungkapnya.
Terakhir, Misan meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus bisa optimal dalam mendapatkan profit. Sehingga, dividen sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga bisa semakin meningkat.
"Saya kira Penyertaan Modal Daerah itu perlu untuk mengembangkan usaha BUMD. Rasio kecukupan modal itu penting agar BUMD kita punya daya saing tinggi. Kalau sudah dapat tambahan modal menurut hemat saya ya dividen yang diberikan harus bisa ditingkatkan," pungkasnya.
(ysw)
