Diduga Selewengkan Dana PKBM, Anggota Dewan di Bima Dilaporkan ke Polisi

BIMA - Seorang anggota dewan di Kabupaten Bima , Nusa Tenggara Barat, dilaporkan ke polisi atas dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran negara pada Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) miliknya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polres Bima Kota, lebih dari satu pelapor yang telah melaporkan pemilik PKBM Karoko Mas sekaligus pemilik Yayasan Al- Madinah, Boimin SE, yang merupakan salah satu anggota dewan di DPRD Bima.

Dalam laporan tersebut, bahwa Boimin diduga kuat menyelewengkan dana PKBM senilai Rp1,080 miliar pada tahun anggaran 2018, 2019, dengan berbagai program kegiatan yang ada didalamnya melalui bantuan APBN.

Beberapa program yang terindikasi penyimpang berdasarkan hasil investigasi pelapor diantaranya yakni adanya manipulasi data (fiktif) Warga Belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut. Selain itu melakukan pencaplokan pada bengkel bengkel yang bukan binaan PKBK yang dia kelola, melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Sementara di beberapa program lainnya seperti pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dan gedung yang dibangun dengan menggunakan uang negara tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan.

"Lebih dari satu pelapor telah kami terima laporannya di Unit Tipidkor Polres Bima Kota. Untuk identitas semua pelapor masih kami rahasiakan demi lancarnya proses perkara pidana yang saat ini kami tangani. Hingga sejauh ini, proses yang kami lakukan dalam tahap penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo, saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di Polres Bima Kota pada Kamis (07/11/2019) siang.

Diakui Hilmi, dalam proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan korupsi oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima tersebut, sejumlah saksi sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tipidkor setelah mennerima laporan beberapa pekan lalu.

Sebagai bentuk keseriusan pula dalam menuntaskan kasus korupsi, pihak kepolisian hingga saat ini terus mengejar beberapa saksi lainnya untuk diperiksa dan diambil keterangannya.

"Karena ini kasus baru dilaporkan, maka progres kedepannya tentu kita akan memanggil beberapa saksi lain yang tentu mengetahui tentang PKBM ini. Dan rencananya, tim penyidik tipidkor akan terjun langsung ke lokasi (sekolah) yang dimaksud guna mengecek beberapa data yang dibutuhkan berdasarkan keterangan pelapor," ungkap Hilmi

Ditegaskannya, dalam penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polres Bima Kota pihaknya tak pandang bulu. Jika benar ada unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan laporan sejumlah pelapor, maka tak segan menyeret pelaku meski itu seorang anggota dewan.

Hingga kini pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan pihak pelapor untuk terus mengungkap kasus ini. Hanya saja belum bisa dipastikan kapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota dewan ini akan tuntas. Hilmi berjanji, jika proses kasus ini sudah dalam tahap penyidikan, maka bisa dipastikan prosesnya tak akan lama.

"Semuanya tergantung dari keterangan saksi. Jika semua saksi komperatif maka dipastikan kasus ini akan cepat selesai. Dan saya berharap awak media terus memantau perkembangan kasus ini agar supaya menekan intervensi dari pihak pihak lain," pungkasnya.

Sementara itu menanggapi dirinya dilaporkan atas dugaan kasus korupsi, Boimin justeru tak gentar menghadapi proses hukum. Dia pun membantah jika dirinya telah menyimpang dan menyelewengkan anggaran PKBM sesuai yang dilaporkan oleh pelapor atas dirinya.

"Semua laporan yang dituduhkan itu tidak benar dan siapapun pelapornya saya akan tuntut balik atas pencemaran nama baik," kata Boimin.