Protes Uang Perjalanan Dinas, Anggota Dewan Bima Segel Ruangan Sekretariat
Protes Uang Perjalanan Dinas, Anggota Dewan Bima Segel Ruangan Sekretariat
A
A
A
BIMA - Seorang anggota dewan di Bima, Nusa Tenggara Barat, mengamuk dan melakukan aksi penyegelan dua ruangan di gedung sekretariat DPRD, Rabu (06/11/2019). Sontak, aksi ini pun mengundang perhatian pegawai yang sedang bekerja.
Aksi penyegelan ini dilakukan oleh Edy Mukhlis dari fraksi Nasdem yang juga didukung oleh sejumlah anggota dewan lainnya dari fraksi PAN, PKS, Gerindra serta beberapa aktivis.
Penyegelan dua ruangan yakni ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Ruangan Bagian Keuangan ini, merupakan aksi protes atas ketidak ada transparansi pengelolaan anggaran di sekretariat dewan, terlebih yang berkaitan penggunaan anggaran SPPD.
Menurut Edy Mukhlis, anggaran SPPD hanya diperuntukan bagi 4 orang unsur pimpinan yang ada dilembaga legislatif. Padahal, beberapa anggota dewan lainnya memiliki hak yang sama untuk melaksanakan Perjalanan Dinas guna kepentingan lembaga legislatif.
"Penyegelan ini sebagai bentuk protes karena pihak sekretariat tidak transparansi masalah administrasi terlebih yang berkaitan dengan SPPD anggota dewan. SPPD di Sekretariat dewan hanya dinikmati oleh unsur pimpinan saja. Sementara kita pun sama memiliki hak dengan tugas luar daerah, tidak pernah dikasih anggarannya dan bahkan beralasan uang sudah habis," kata edy mukhlis
Yang lebih disesali lagi, lanjutnya, empat unsur pimpinan dewan tersebut tak hanya melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dengan berangkat sendiri, namun beberapa oknum lainnya yang tidak penting juga turut dibawa dengan menggunakan SPPD.
Selain itu, Edy menilai ada managemen yang sangat tertutup dilembaga legislatif sehingga memancing timbulnya gejolak seperti aksi penyegelan. Diketahui pula, pasca pelantikan belum lama ini, anggaran SPPD justru didominasi oleh empat unsur pimpinan, dan bahkan empat kali keluar daerah dengan tugas luar yang tidak jelas dan bermanfaat.
"Saya berharap ada ruang komunikasi yang elegan dan segala bentuk administrasi tidak perlu ditutupi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi anggota dewan yang lain," sebutnya.
Diakui edy, meski aksi penyegelan sejak pukul 13.00 wita siang ini sangat menghambat pekerjaan bagi staf dan pegawai di DPR. Namun hal tersebut harus dilakukannya demi memberikan kesadaran bagi pegawai keuangan dilingkup DPRD.
terpantau hingga pukul 17.00 sore ini, kayu dan bambu yang dipakai segel belum juga dibuka. "Saya tidak akan membuka penyegelan ini sebelum semua sistem administrasi di DPRD Kabupaten Bima ditata dengan baik," pungkasnya.
Aksi penyegelan ini dilakukan oleh Edy Mukhlis dari fraksi Nasdem yang juga didukung oleh sejumlah anggota dewan lainnya dari fraksi PAN, PKS, Gerindra serta beberapa aktivis.
Penyegelan dua ruangan yakni ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Ruangan Bagian Keuangan ini, merupakan aksi protes atas ketidak ada transparansi pengelolaan anggaran di sekretariat dewan, terlebih yang berkaitan penggunaan anggaran SPPD.
Menurut Edy Mukhlis, anggaran SPPD hanya diperuntukan bagi 4 orang unsur pimpinan yang ada dilembaga legislatif. Padahal, beberapa anggota dewan lainnya memiliki hak yang sama untuk melaksanakan Perjalanan Dinas guna kepentingan lembaga legislatif.
"Penyegelan ini sebagai bentuk protes karena pihak sekretariat tidak transparansi masalah administrasi terlebih yang berkaitan dengan SPPD anggota dewan. SPPD di Sekretariat dewan hanya dinikmati oleh unsur pimpinan saja. Sementara kita pun sama memiliki hak dengan tugas luar daerah, tidak pernah dikasih anggarannya dan bahkan beralasan uang sudah habis," kata edy mukhlis
Yang lebih disesali lagi, lanjutnya, empat unsur pimpinan dewan tersebut tak hanya melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dengan berangkat sendiri, namun beberapa oknum lainnya yang tidak penting juga turut dibawa dengan menggunakan SPPD.
Selain itu, Edy menilai ada managemen yang sangat tertutup dilembaga legislatif sehingga memancing timbulnya gejolak seperti aksi penyegelan. Diketahui pula, pasca pelantikan belum lama ini, anggaran SPPD justru didominasi oleh empat unsur pimpinan, dan bahkan empat kali keluar daerah dengan tugas luar yang tidak jelas dan bermanfaat.
"Saya berharap ada ruang komunikasi yang elegan dan segala bentuk administrasi tidak perlu ditutupi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi anggota dewan yang lain," sebutnya.
Diakui edy, meski aksi penyegelan sejak pukul 13.00 wita siang ini sangat menghambat pekerjaan bagi staf dan pegawai di DPR. Namun hal tersebut harus dilakukannya demi memberikan kesadaran bagi pegawai keuangan dilingkup DPRD.
terpantau hingga pukul 17.00 sore ini, kayu dan bambu yang dipakai segel belum juga dibuka. "Saya tidak akan membuka penyegelan ini sebelum semua sistem administrasi di DPRD Kabupaten Bima ditata dengan baik," pungkasnya.
(nag)
Explore More