Polemik Usulan Anggaran, Formappi: DPRD DKI Harus Terbuka ke Rakyat
Kamis, 31 Oktober 2019 - 19:49 WIB
Polemik Usulan Anggaran, Formappi: DPRD DKI Harus Terbuka ke Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Polemik anggaran yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD 2020, perlu dijadikan bahan introspeksi bersama. Anggota Dewan di Kebon Serih tidak perlu saling menyalahkan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai langkah Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menegur politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, kurang tepat. Sebab tugas DPRD adalah menyampaikan apa yang semstinya kepada masyarakat.
Lucius Karus mengatakan, anggota Dewan yang notabene sebagai wakil rakyat, harus terbuka kepada rakyat. Ketika menemukan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perumusan anggaran RAPDB 2020, maka anggota Dewan adalah orang pertama yang harus menindak dengan tegas.
"Aneh bangat ya DPRD DKI yang malah menyalahkan langkah Aditya memberitahukan kejanggalan yang ada dalam RAPBD ke publik. Apalagi mengatakan langkah Aditya itu sesuatu yang tidak etis. justru tidak etis itu kalau membiarkan kejanggalan terus berlangsung dan dibiarkan begitu saja," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (31/10/2019). (Baca juga: Umbar Anggaran Lem Aibon, Pimpinan Komisi A DPRD DKI Tegur Politikus PSI)
Menurut Lucius, apa yang dilontarkan Inggard kepada William sejatinya membenarkan apa yang selama ini menjadi ketidak percayaan publik kepada anggota Dewan. Dengan kata lain, partai-partai lama di parlemen Kebon Sirih belum dapat menerima cara PSI untuk mengungkap permainan kepentingan parpol di DPRD DKI.
"Anggota DPRD lama memang pasti tak nyaman dengan keterbukaan ala PSI ini. Ini mungkin sesuatu yang baru buat mereka yang sekian lama menutup rapat DPRD dengan segala ketidakberesannya kepada publik," terangnya. (Baca juga: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Lucius mendukung apa yang saat ini tengah dilakukan PSI di tengah banyaknya permasalahan di Kota Jakarta. Sebab, jika anggaran RAPBD 2020 tidak dibuka ke publik maka tidak akan tercipta keseimbangan dalam menjadikan Jakarta sebagai kota yang menjunjung tinggi aspek good governance.
"Sudah benar itu PSI menyampaikan apa adanya RAPBD yang menyimpan kejanggalan itu. Anggota DPRD yang punya tabiat melakukan penyimpangan anggaran juga pasti terganggu dengan sepak terjang PSI yang ingin segala sesuatu di DPRD dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik," tandasnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai langkah Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menegur politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, kurang tepat. Sebab tugas DPRD adalah menyampaikan apa yang semstinya kepada masyarakat.
Lucius Karus mengatakan, anggota Dewan yang notabene sebagai wakil rakyat, harus terbuka kepada rakyat. Ketika menemukan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perumusan anggaran RAPDB 2020, maka anggota Dewan adalah orang pertama yang harus menindak dengan tegas.
"Aneh bangat ya DPRD DKI yang malah menyalahkan langkah Aditya memberitahukan kejanggalan yang ada dalam RAPBD ke publik. Apalagi mengatakan langkah Aditya itu sesuatu yang tidak etis. justru tidak etis itu kalau membiarkan kejanggalan terus berlangsung dan dibiarkan begitu saja," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (31/10/2019). (Baca juga: Umbar Anggaran Lem Aibon, Pimpinan Komisi A DPRD DKI Tegur Politikus PSI)
Menurut Lucius, apa yang dilontarkan Inggard kepada William sejatinya membenarkan apa yang selama ini menjadi ketidak percayaan publik kepada anggota Dewan. Dengan kata lain, partai-partai lama di parlemen Kebon Sirih belum dapat menerima cara PSI untuk mengungkap permainan kepentingan parpol di DPRD DKI.
"Anggota DPRD lama memang pasti tak nyaman dengan keterbukaan ala PSI ini. Ini mungkin sesuatu yang baru buat mereka yang sekian lama menutup rapat DPRD dengan segala ketidakberesannya kepada publik," terangnya. (Baca juga: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Lucius mendukung apa yang saat ini tengah dilakukan PSI di tengah banyaknya permasalahan di Kota Jakarta. Sebab, jika anggaran RAPBD 2020 tidak dibuka ke publik maka tidak akan tercipta keseimbangan dalam menjadikan Jakarta sebagai kota yang menjunjung tinggi aspek good governance.
"Sudah benar itu PSI menyampaikan apa adanya RAPBD yang menyimpan kejanggalan itu. Anggota DPRD yang punya tabiat melakukan penyimpangan anggaran juga pasti terganggu dengan sepak terjang PSI yang ingin segala sesuatu di DPRD dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik," tandasnya.
(thm)
