Banyak Temuan Anggaran Siluman di 2020, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tegas
Kamis, 31 Oktober 2019 - 04:00 WIB
Banyak Temuan Anggaran Siluman di 2020, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tegas
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi angkat bicara terkait banyaknya temuan yang tidak masuk akal terkait anggaran yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Pras melihat ada ketidaktegasan dari sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI dalam menyusun anggaran. Dimana anggaran tersebut sejatinya harus berpihak pada warga Jakarta.
Pras mengatakan, jika sudah seperti ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut karena jika dibuat dengan ketidakseriusan akan berdampak pada roda Pemerintahan DKI sendiri.
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang menjadi skala prioritas buat masyarakat. Saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi hal-hal kecil yang akan saya coret, kaya masalah aibon lah terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Prastio menuturkan, apa yang termaktub dalam draf KUA-PPAS 2020 memang ada kejanggalan, sebab pengadaan anggaran yang dikeluarkan oleh sejumlah SKPD sudah di luar logika. Contoh seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar.
Kemudian adanya pengadaan anggaran mengenai antivirus dan pembelian data base yang notabene diperuntukkan bagi keterbukaan dalam segi informasi tentang DKI Jakarta pun masih menjadi tanda tanya besar bagi warga DKI. Karena website resmi soal APBD pun mengalami take down atau tidak bisa diakses.
Selanjutnya yang terbaru dan mencengangkan banya pihak yakni terkait anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 82 miliar hanya untuk sebuah pengadaan lem aibon saja. Lalu pengadaan pulpen yang mencapai Rp120 miliar.
Menanggapi hal itu, Pras menilai bahwa apa yang dilontarkan pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI sebagai jawaban yang kurang elok. Sebab setiap kesalahan yang ditutupi dengan alasan-alasan sama halnya seperti membuat lelucon di tengah masyarakat.
"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali nah kaya gitu saya enggak sependapat," tandasnya.
Terakhir Pras menyampaikan rasa bangganya pada semua anggota DPRD DKI yang baru, yang bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengungkap anggaran siluman yang diajikan dalam tiap SKPD.
"Alhamdulillah saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detail semua dari komisi per komisi itu detail melihat (anggaran) itu," pungkasnya.
Pras mengatakan, jika sudah seperti ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut karena jika dibuat dengan ketidakseriusan akan berdampak pada roda Pemerintahan DKI sendiri.
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang menjadi skala prioritas buat masyarakat. Saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi hal-hal kecil yang akan saya coret, kaya masalah aibon lah terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Prastio menuturkan, apa yang termaktub dalam draf KUA-PPAS 2020 memang ada kejanggalan, sebab pengadaan anggaran yang dikeluarkan oleh sejumlah SKPD sudah di luar logika. Contoh seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar.
Kemudian adanya pengadaan anggaran mengenai antivirus dan pembelian data base yang notabene diperuntukkan bagi keterbukaan dalam segi informasi tentang DKI Jakarta pun masih menjadi tanda tanya besar bagi warga DKI. Karena website resmi soal APBD pun mengalami take down atau tidak bisa diakses.
Selanjutnya yang terbaru dan mencengangkan banya pihak yakni terkait anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 82 miliar hanya untuk sebuah pengadaan lem aibon saja. Lalu pengadaan pulpen yang mencapai Rp120 miliar.
Menanggapi hal itu, Pras menilai bahwa apa yang dilontarkan pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI sebagai jawaban yang kurang elok. Sebab setiap kesalahan yang ditutupi dengan alasan-alasan sama halnya seperti membuat lelucon di tengah masyarakat.
"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali nah kaya gitu saya enggak sependapat," tandasnya.
Terakhir Pras menyampaikan rasa bangganya pada semua anggota DPRD DKI yang baru, yang bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengungkap anggaran siluman yang diajikan dalam tiap SKPD.
"Alhamdulillah saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detail semua dari komisi per komisi itu detail melihat (anggaran) itu," pungkasnya.
(kri)
