Item Anggaran Disdik DKI di Website APBD Tak Bisa Diakses, Ada Apa?
Rabu, 30 Oktober 2019 - 20:30 WIB
Item Anggaran Disdik DKI di Website APBD Tak Bisa Diakses, Ada Apa?
A
A
A
JAKARTA - Anggaran pengadaan untuk lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan pulpen Rp120 miliar, sudah tidak bisa diakses lagi melalui website apbd.jakarta.go.id. Masyarakat yang hendak melihat detail rincian anggaran item-item yang diajukan Dinas Pendidikan DKI kini harus dibuat penasaran, karena banyaknya anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang saat ini ditutup atau take down.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan, tidak bisa diaksesnya anggaran melalui web resmi DKI bukan karena saat ini ada permasalahan terkait banyaknya temuan anggaran yang dianggap janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA PPAS) 2020.
"Kalau itu mungkin saya akan coba cek dulu," kata Syaefuloh saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). (Baca juga: Anggaran Pengadaan Pulpen Rp120 Miliar, Disdik DKI Akan Lakukan Revisi)
Setelah adanya kejadian ini, Syaefuloh menuturkan, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam penyusunan pengadaan anggaran. Dia pun berjanji akan lebih memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap sekolah di DKI Jakarta.
"Kami di Disdik selalu ingin memastikan bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan masing-masing sekolah harus dilakukan sesuai kebutuhan," ucapnya. (Baca juga: Anggarkan Lem Aibon Rp82,8 M, Disdik DKI: Kita Akan Cek Dulu )Syaefulloh menyatakan, dalam proses penyusunan anggaran, sejatinya pihak Disdik DKI telah melibatkan semua pihak yang kompeten di masing-masing bidang disetiap Suku Dinas yang ada di wilayah DKI Jakarta.
"Proses (penyusunan anggaran) melibatkan banyak pihak. Kepala sekolah, para wakil kepsek, para guru juga harus terlibat sehingga betul-betul sesuai perhitungan dan semua juga tahu termasuk para orang tua murid," tandasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan, tidak bisa diaksesnya anggaran melalui web resmi DKI bukan karena saat ini ada permasalahan terkait banyaknya temuan anggaran yang dianggap janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA PPAS) 2020.
"Kalau itu mungkin saya akan coba cek dulu," kata Syaefuloh saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). (Baca juga: Anggaran Pengadaan Pulpen Rp120 Miliar, Disdik DKI Akan Lakukan Revisi)
Setelah adanya kejadian ini, Syaefuloh menuturkan, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam penyusunan pengadaan anggaran. Dia pun berjanji akan lebih memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap sekolah di DKI Jakarta.
"Kami di Disdik selalu ingin memastikan bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan masing-masing sekolah harus dilakukan sesuai kebutuhan," ucapnya. (Baca juga: Anggarkan Lem Aibon Rp82,8 M, Disdik DKI: Kita Akan Cek Dulu )Syaefulloh menyatakan, dalam proses penyusunan anggaran, sejatinya pihak Disdik DKI telah melibatkan semua pihak yang kompeten di masing-masing bidang disetiap Suku Dinas yang ada di wilayah DKI Jakarta.
"Proses (penyusunan anggaran) melibatkan banyak pihak. Kepala sekolah, para wakil kepsek, para guru juga harus terlibat sehingga betul-betul sesuai perhitungan dan semua juga tahu termasuk para orang tua murid," tandasnya.
(thm)
