Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi
Kamis, 26 September 2019 - 23:35 WIB
Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi
A
A
A
PONTIANAK - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Penguatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut antara Badan Restorasi Gambut (BRG) RI bersama Stakeholder Provinsi Kalbar. Rapat yang digelar di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kota Pontianak ini dalam rangka untuk mensinergikan kinerja BRG RI dan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh stake holder pemegang konsesi pada lahan Gambut dengan visi dan misi Gubernur Kalbar.
Rapat koordinasi dibuka oleh Gubernur, H Sutarmidji, yang dihadiri Kepala BRG RI, Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Kapolda Kalbar, Danlantamal XII/Pontianak, Danlanud Supadio, Sekda Provinsi Kalbar, Kajati Kalbar, Kapengti Kalbar, para Bupati/Wali Kota se-Kalbar serta seluruh stake holder terkait.
Adapun tema kali ini, Koordinasi Penanggulangan Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Bersama Stake Holder Pada Lahan Gambut serta Mensinergikan Kinerja Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad saat menjadi narasumber menyampaikan, untuk upaya pencegahan dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan di wilayah Kalbar diperlukan adanya kolaborasi dan sinergi dari goverment, akademisi, bisnis, comunity dan media (GABCM).
Dengan mengkolaborasi kearifan nilai-nilai luhur yang ada di Kalimantan Barat dengan mengedepankan peran Pemerintah, Akademisi, Perusahaan, Tokoh masyarakat dan peran media diharapkan kemakmuran rakyat di Kalbar akan tercapai.
Dijelaskan Pangdam XII/Tpr, peran Government atau Pemerintah, saat ini pemerintah mempunyai anggaran di BPBD, BRG, TNI-Polri dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, anggaran ini perlu disatukan dalam satu wadah sehingga semua dana yang ada itu dapat menjadi kekuatan untuk menanggulangi karhutla tahun depan.
"Istilahnya kita serbu atau keroyok ramai - ramai sehingga harapan gubernur dan presiden untuk Kalbar bebas asap dan api bisa kita wujudkan," tutur Pangdam XII/Tpr dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (26/9/2019).
Selanjutnya peran akademisi, diharapkan dapat diperoleh metode atau teknologi untuk menemukan bibit-bibit jenis padi baru yang bisa digunakan atau ditanam di lahan gambut atau garapan baru. Sehingga nantinya akan menjadi produk unggulan dari masyarakat setempat.
Bisnis atau perusahaan, dalam membuka lahan perusahaan tidak boleh lagi membuka lahan dengan cara manual mereka harus menggunakan metode mekanisasi pertanian.
Lanjutnya menjelaskan, untuk Comunity atau komponen masyarakat. Peran tokoh adat, tokoh masyarakat juga diperlukan dalam penanggulangan karhutla. Pencegahan Karhutla dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Pangdam terhadap budaya, di Kalimantan ini ada budaya Huma Betang ternyata ini adalah kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Budaya membuka lahan dalam huma betang semuanya terkonsep dan terkordinir.
"Ini kita perlu kita gali lagi, Ini bisa menjadi prototype yang akan kita bangun, huma betang ini tugasnya untuk kalau ada masyarakat yang akan membuka lahan harus menghubungi huma betang, mungkin di tingkat kelurahan dan tentunya harus difasilitasi sarana dan prasarana sehingga tentunya dengan sendirinya mereka akan secara mandiri melaksanakan pembukaan lahan secara terkoordinir," terang Pangdam XII/Tpr.
Sehingga, kata dia, tidak menimbulkan dampak kerusakan di alam inilah nilai budaya yang harus diangkat sehingga diharapkan bisa mengingatkan kembali kepada leluhur bahwa masyarakat asli orang Kalimantan punya budaya yang luhur dalam membuka lahan.
Terakhir adalah peran dari Media, perannya sangat penting dengan program yang dipublikasikan diharapkan masyarakat akan lebih cepat dalam mentransformasi dari gerakan upaya pencegahan karhutla yang akan dilaksanakan.
"Media tentunya sebagai penyeimbang dan katalisator serta informator, kita harapkan media-media ini kita maksimalkan peran sertanya untuk mendukung program-program pemerintah yang ada," pungkas Pangdam XII/Tpr.
Rapat koordinasi dibuka oleh Gubernur, H Sutarmidji, yang dihadiri Kepala BRG RI, Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Kapolda Kalbar, Danlantamal XII/Pontianak, Danlanud Supadio, Sekda Provinsi Kalbar, Kajati Kalbar, Kapengti Kalbar, para Bupati/Wali Kota se-Kalbar serta seluruh stake holder terkait.
Adapun tema kali ini, Koordinasi Penanggulangan Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Bersama Stake Holder Pada Lahan Gambut serta Mensinergikan Kinerja Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad saat menjadi narasumber menyampaikan, untuk upaya pencegahan dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan di wilayah Kalbar diperlukan adanya kolaborasi dan sinergi dari goverment, akademisi, bisnis, comunity dan media (GABCM).
Dengan mengkolaborasi kearifan nilai-nilai luhur yang ada di Kalimantan Barat dengan mengedepankan peran Pemerintah, Akademisi, Perusahaan, Tokoh masyarakat dan peran media diharapkan kemakmuran rakyat di Kalbar akan tercapai.
Dijelaskan Pangdam XII/Tpr, peran Government atau Pemerintah, saat ini pemerintah mempunyai anggaran di BPBD, BRG, TNI-Polri dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, anggaran ini perlu disatukan dalam satu wadah sehingga semua dana yang ada itu dapat menjadi kekuatan untuk menanggulangi karhutla tahun depan.
"Istilahnya kita serbu atau keroyok ramai - ramai sehingga harapan gubernur dan presiden untuk Kalbar bebas asap dan api bisa kita wujudkan," tutur Pangdam XII/Tpr dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (26/9/2019).
Selanjutnya peran akademisi, diharapkan dapat diperoleh metode atau teknologi untuk menemukan bibit-bibit jenis padi baru yang bisa digunakan atau ditanam di lahan gambut atau garapan baru. Sehingga nantinya akan menjadi produk unggulan dari masyarakat setempat.
Bisnis atau perusahaan, dalam membuka lahan perusahaan tidak boleh lagi membuka lahan dengan cara manual mereka harus menggunakan metode mekanisasi pertanian.
Lanjutnya menjelaskan, untuk Comunity atau komponen masyarakat. Peran tokoh adat, tokoh masyarakat juga diperlukan dalam penanggulangan karhutla. Pencegahan Karhutla dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Pangdam terhadap budaya, di Kalimantan ini ada budaya Huma Betang ternyata ini adalah kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Budaya membuka lahan dalam huma betang semuanya terkonsep dan terkordinir.
"Ini kita perlu kita gali lagi, Ini bisa menjadi prototype yang akan kita bangun, huma betang ini tugasnya untuk kalau ada masyarakat yang akan membuka lahan harus menghubungi huma betang, mungkin di tingkat kelurahan dan tentunya harus difasilitasi sarana dan prasarana sehingga tentunya dengan sendirinya mereka akan secara mandiri melaksanakan pembukaan lahan secara terkoordinir," terang Pangdam XII/Tpr.
Sehingga, kata dia, tidak menimbulkan dampak kerusakan di alam inilah nilai budaya yang harus diangkat sehingga diharapkan bisa mengingatkan kembali kepada leluhur bahwa masyarakat asli orang Kalimantan punya budaya yang luhur dalam membuka lahan.
Terakhir adalah peran dari Media, perannya sangat penting dengan program yang dipublikasikan diharapkan masyarakat akan lebih cepat dalam mentransformasi dari gerakan upaya pencegahan karhutla yang akan dilaksanakan.
"Media tentunya sebagai penyeimbang dan katalisator serta informator, kita harapkan media-media ini kita maksimalkan peran sertanya untuk mendukung program-program pemerintah yang ada," pungkas Pangdam XII/Tpr.
(sms)
