Polri Duga Kerusuhan di Papua Sengaja Diciptakan
Polri Duga Kerusuhan di Papua Sengaja Diciptakan
A
A
A
JAKARTA - Polri menduga kericuhan di Wamena Jayawijaya dan Jayapura Papua yang terjadi hari ini sengaja diciptakan oleh oknum. Situasi di Bumi Cenderawasih yang saat ini aman dan tertib pasca insiden ucapan rasial di Surabaya, dibuat kembali memanas dan terkait dengan Sidang Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat, yang sedang berlangsung.
"Untuk kejadian Papua, kita harus melihatnya secara luas. Bahwa sedang ada Sidang Umum PBB di New York tanggal 23 sampai 27 September ini," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019).
Dedi menuturkan, kelompok yang selama membuat onar dengan menjual isu kemerdekaan di Papua, ingin mencuri perhatian para peserta Sidang Umum PBB. Mereka hendak memanfaatkan momentum tersebut.
"Kaitannya dengan situasi terkini di Papua, diduga kelompok-kelompok yang mendalangi kerusuhan di Papua memanfaatkan momen untuk mencari perhatian karena sedang ada Sidang Umum PBB," terang Dedi.
Untuk diketahui, rangkaian Sidang Majelis Umum ke-74 PBB (United Nations General Assembly-UNGA) sebenarnya sudah dimulai pada 17 September 2019. Senin 23 September 2019 adalah hari pertama High Level Week dimana pemimpin berbagai negara berkumpul di Markas PBB di New York.
Para pemimpin negara akan menyampaikan pernyataan masing-masing dalam General Debate yang dimulai pada Selasa 24 September 2019. Pernyataan tiap pemimpin negara disampaikan bergantian hingga Jumat 27 September 2019.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa pekan lalu, Benny Wenda, mengikuti sidang tersebut. Benny yang selalu mengklaim dirinya mewakili rakyat Papua, membawa agenda referendum.
"Desain ini tidak luput dari peran BW. Tokoh KNPB (Komite Nasional Papua Barat)" ucap Dedi sebelumnya.
Untuk diketahui, Benny Wenda sendiri merupakan orang asli Papua yang saat ini menjadi warga negara Swiss. Sepak terjang Benny Wenda sempat disorot Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo.
"Beliau mungkin sekarang, dari media dikatakan beliau WN Swiss sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua karena tanah Papua bagian dari NKRI," ujar Abisai di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2019.
"Untuk kejadian Papua, kita harus melihatnya secara luas. Bahwa sedang ada Sidang Umum PBB di New York tanggal 23 sampai 27 September ini," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019).
Dedi menuturkan, kelompok yang selama membuat onar dengan menjual isu kemerdekaan di Papua, ingin mencuri perhatian para peserta Sidang Umum PBB. Mereka hendak memanfaatkan momentum tersebut.
"Kaitannya dengan situasi terkini di Papua, diduga kelompok-kelompok yang mendalangi kerusuhan di Papua memanfaatkan momen untuk mencari perhatian karena sedang ada Sidang Umum PBB," terang Dedi.
Untuk diketahui, rangkaian Sidang Majelis Umum ke-74 PBB (United Nations General Assembly-UNGA) sebenarnya sudah dimulai pada 17 September 2019. Senin 23 September 2019 adalah hari pertama High Level Week dimana pemimpin berbagai negara berkumpul di Markas PBB di New York.
Para pemimpin negara akan menyampaikan pernyataan masing-masing dalam General Debate yang dimulai pada Selasa 24 September 2019. Pernyataan tiap pemimpin negara disampaikan bergantian hingga Jumat 27 September 2019.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa pekan lalu, Benny Wenda, mengikuti sidang tersebut. Benny yang selalu mengklaim dirinya mewakili rakyat Papua, membawa agenda referendum.
"Desain ini tidak luput dari peran BW. Tokoh KNPB (Komite Nasional Papua Barat)" ucap Dedi sebelumnya.
Untuk diketahui, Benny Wenda sendiri merupakan orang asli Papua yang saat ini menjadi warga negara Swiss. Sepak terjang Benny Wenda sempat disorot Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo.
"Beliau mungkin sekarang, dari media dikatakan beliau WN Swiss sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua karena tanah Papua bagian dari NKRI," ujar Abisai di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2019.
(mhd)
Explore More