Keterbukaan Informasi Publik sebagai Jembatan Pemerintah dan Masyarakat

PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri membuka secara resmi rapat koordinasi daerah (rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kalteng Tahun 2019.

Rakorda dilaksanakan selama 2 hari, hingga Kamis (1/8/2019) di Swiss Bell Hotel Danum, Jalan Tjilik Riwut, Km. 5.5, Kota Palangkaraya.

Fahrizal berharap dengan tema mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia melalui pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di era revolusi industri 4.0, peran serta dari instansi satu unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai kabupaten/kota untuk dapat mengakomodir setiap aspirasi, kebutuhan serta permasalahan yang ada di masyarakat baik perempuan maupun laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai sektor pembangunan.

"Selain inovasi yang telah disebutkan di atas tentang keterlibatan Duta Anak Kalteng dalam kegiatan Musrenbangda, secara khusus Perangkat Daerah yang membidangi PPPA dan PPKB agar terus meningkatkan peran Keterbukaan Informasi Publik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat di bidang informasi yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak," tambahnya.

Fahrizal menuturkan bahwa pihaknya mendapat laporan tentang keterbukaan informasi publik di perangkat daerah dinas P3APPKB termasuk dalam 15 besar perangkat daerah terbaik di dalam Keterbukaan Informasi Publik.

"Kinerja positif ini harus menjadi modal dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 sekaligus kesempatan dalam meningkatkan upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan program GENRE atau Generasi Berencana dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas," ujarnya.

Melalui pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan generasi berencana niscaya akan terwujud ketahanan keluarga yang solid dan kuat.

Peserta Rakorda berjumlah 85 orang, yang terdiri dari peserta provinsi sebanyak 31 orang yang terdiri dari SOPD/Instansi terkait, dan unit kerja lintas sektor di lingkungan Pemprov Kalteng. Peserta dari Kabupaten/Kota sebanyak 34 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan Sekretaris dari SOPD terkait P3APPKB pada 14 Kabupaten/Kota, serta peserta internal sebanyak 20 orang yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV.

"Saya berharap Rakorda ini dapat menghasilkan komitmen untuk memperkuat kelembagaan PPPA dan PPKB di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peningkatan sumberdaya yang berkualitas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi secara bijak, penyampaian informasi yang transparan dengan penyediaan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan terkait program kegiatan yang telah dicapai selama ini," tuturnya.

Sedangkan untuk narasumber berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, BKKBN Pusat, Diskominfo Prov. Kalteng, Forum PUSPA Kalteng, Dirreskrimun Polda Kalteng, Jurusan Teknik Informatika UPR, Sekretaris dan Kepala Bidang DP3APPKB Prov. Kalteng, Kadis P3APPKB Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan sebagai nominasi KLA 2019, promosi dari Bank Pembangunan Kalteng, Dekranasda Kalteng, dan Telkomsel, serta promosi hasil karya Mahasiswa Teknik Informatika UPR.

"Kepada seluruh peserta, saya minta perhatiannya agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dari awal sampai berakhirnya kegiatan ini dan kiranya dapat berperan aktif menggali informasi dari narasumber sehingga RAKORDAL ini dapat bermanfaat dan tercapai tujuan yang kita inginkan bersama."