Ingin Diakui Unesco, Danau Toba Harus Bebas Keramba
Jum'at, 19 Juli 2019 - 13:35 WIB
Ingin Diakui Unesco, Danau Toba Harus Bebas Keramba
A
A
A
MEDAN - Keramba Jaring Apung (KJA) masih menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan di Danau Toba , Sumatera Utara. Jika menginginkan sertifikasi Unesco Global Geopark (UGG) yang selama ini diidamkan, danau terbesar di Asia Tenggara itu harus zero keramba.
Menteri Pariwisata Arief Yahya kembali menyinggung soal KJA. Dia ingin Danau Toba menjadi daerah zero keramba. Salah satunya sertifikasi Unesco Global Geopark ini juga mendorong zero keramba.
"Saat ini, pemerintah sedang giatnya memperjuangkan Danau Toba masuk dalam UGG. Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari wisatawan mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju," terangnya di Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (19/7/2019).
Arief mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun, kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu."Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaimana menghilangkan enceng gondok. Kalau tidak berani mengadakan event di Tondano se umur-umur, Tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikatnya," ujarnya.
Menurut Arief, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya kembali menyinggung soal KJA. Dia ingin Danau Toba menjadi daerah zero keramba. Salah satunya sertifikasi Unesco Global Geopark ini juga mendorong zero keramba.
"Saat ini, pemerintah sedang giatnya memperjuangkan Danau Toba masuk dalam UGG. Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari wisatawan mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju," terangnya di Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (19/7/2019).
Arief mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun, kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu."Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaimana menghilangkan enceng gondok. Kalau tidak berani mengadakan event di Tondano se umur-umur, Tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikatnya," ujarnya.
Menurut Arief, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.
(rhs)
