Soal Pencari Suaka, Sekda DKI Sebut Masih Dibahas Kemenlu
Rabu, 10 Juli 2019 - 21:01 WIB
Soal Pencari Suaka, Sekda DKI Sebut Masih Dibahas Kemenlu
A
A
A
JAKARTA - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, bahwa rencana relokasi para pencari suaka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat belum bisa diputuskan hari ini. Pasalnya, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi Kementrian Luar Negeri dengan United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) atau Komisioner tertinggi PBB untuk pengungsi.
"Kemenlu akan rapat dengan UNHCR, kita tunggu seperti apa. Kita minta, ini nanti yang melakukan pertimbangannya adalah Kemenlu dan UNHCR. Kalau kita adalah persoalan alasan kemanusiaannya dan kepentingan umum trotoar itu. Nanti skemanya (ditentukan) setelah kita dapat masukan dari Kemenlu dan UNCHR," terang Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Dia menambahkan, Kementrian Luar Negeri akan menggelar rapat bersama dengan UNHCR. Nantinya bahan pertemuan tersebut menjadi acuan relokasi para pencari suaka itu.
"Nanti kalau memang UNHCR kesulitan dalam mencari tempat, ya UNHCR harus bikin surat ke Pemprov DKI, kan ini bukan persoalan sederhana," kata Saefullah.
Dia menjelaskan, persoalan relokasi pencari tidak mudah. Karena dalam merelokasi pencari suaka dipertimbangkan masalah politik negara asal. (Baca juga: DPRD Minta Satpol PP Tertibkan Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih )
"Ini bukan persoalan warga DKI. Kalau warga DKI, itu begitu kejadian juga kita respons. Kalau bencana, tiga jam langsung kita kasih makan dan dikasih tenda. Itu standart kita. Tapi ini kan kita enggak tahu, ada aspek politiknya yang harus dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dengan instansi vertikal terkait lainnya. Jadi kita sedang menunggu ini, menunggu dari Kementerian Luar Negeri sama UNHCR diskusinya seperti apa nanti apa yang Pemprov bisa lakukan, kita lakukan," bebernya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi didampingi dengan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengumumkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan para pencari suaka yang bermukim di trotoar Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat hari ini, ke Gedung Islamic Center, Jakarta Utara.
Selain dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum, relokasi tersebut diusulkan karena alasan kemanusiaan.
"Kemenlu akan rapat dengan UNHCR, kita tunggu seperti apa. Kita minta, ini nanti yang melakukan pertimbangannya adalah Kemenlu dan UNHCR. Kalau kita adalah persoalan alasan kemanusiaannya dan kepentingan umum trotoar itu. Nanti skemanya (ditentukan) setelah kita dapat masukan dari Kemenlu dan UNCHR," terang Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Dia menambahkan, Kementrian Luar Negeri akan menggelar rapat bersama dengan UNHCR. Nantinya bahan pertemuan tersebut menjadi acuan relokasi para pencari suaka itu.
"Nanti kalau memang UNHCR kesulitan dalam mencari tempat, ya UNHCR harus bikin surat ke Pemprov DKI, kan ini bukan persoalan sederhana," kata Saefullah.
Dia menjelaskan, persoalan relokasi pencari tidak mudah. Karena dalam merelokasi pencari suaka dipertimbangkan masalah politik negara asal. (Baca juga: DPRD Minta Satpol PP Tertibkan Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih )
"Ini bukan persoalan warga DKI. Kalau warga DKI, itu begitu kejadian juga kita respons. Kalau bencana, tiga jam langsung kita kasih makan dan dikasih tenda. Itu standart kita. Tapi ini kan kita enggak tahu, ada aspek politiknya yang harus dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dengan instansi vertikal terkait lainnya. Jadi kita sedang menunggu ini, menunggu dari Kementerian Luar Negeri sama UNHCR diskusinya seperti apa nanti apa yang Pemprov bisa lakukan, kita lakukan," bebernya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi didampingi dengan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengumumkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan para pencari suaka yang bermukim di trotoar Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat hari ini, ke Gedung Islamic Center, Jakarta Utara.
Selain dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum, relokasi tersebut diusulkan karena alasan kemanusiaan.
(mhd)
