Wali Kota Palu Desak Kemenkopolhukam Percepat Bantuan Korban Bencana Alam
Jum'at, 22 Maret 2019 - 15:58 WIB
Wali Kota Palu Desak Kemenkopolhukam Percepat Bantuan Korban Bencana Alam
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Palu Hidayat menghadiri rapat koordinasi khusus penanggulangan bencana alam di Kota Palu, di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Rapat dipimpim deputi sekaligus PLH Sesmenkopolhukam Laksamana Madya Djamaludin dan dihadiri Wali Kota Palu, perwakilan pemerintah Provinsi Sulteng, serta para kepala daerah yang terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah. Turut hadir pula perwakilan yayasan Budha Tzu Chi serta para direktur kementerian dan badan terkait.
Wali Kota Palu dalam rapat menyampaikan beberapa hal penting, yaitu adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat upaya pemerintah Kota Palu bersama yayasan pemberi bantuan yang akan membangun kurang lebih 2.000 bagunan Hunian Tetap bagi para korban bencana alam Kota Palu.
"Sampai saat ini belum adanya kejelasan serta kepastian waktu penyaluran dana stimulan serta dana santunan duka bagi para korban bencana alam oleh kementerian dan badan terkait yang bertanggungjawab dalam menangani pemenuhan hal tersebut diatas. Sementara Pemerintah Kota Palu telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab," kata Hidayat.
Banyak keluhan masyarakat korban bencana tentang fasilitas sanitasi dan listrik yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Belum adanya kejelasan pendistribusian dana jatah hidup oleh kementerian terkait bagi pengungsi.
"Sementara untuk diketahui bahwa telah kurang lebih 5 bulan sejak berakhirnya masa tanggap darurat hingga ke perpanjangan kedua masa transisi, berkaitan dengan pemenuhan Jatah Hidup bagi para pengungsi yang masih berada di Shelter maupun huntara, masih ditanggung Pemerintah Kota Palu, dan kemampuan pembiayaan pemerintah kota palu tersebut hanya tersedia hingga berakhirnya bulan maret 2019 ini, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pada bulan April mendatang masyarakat pengungsi yg berada di shelter dan huntara tidak akan mendapatkan pasokan jatah hidup jika kementerian terkait tidak segera menyiapkan dana kelanjutan bagi penyiapan jatah hidup bagi para pengungsi di wilayah kota palu,"
Itulah kebutuhan utama bagi para pengungsi, apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri. Karena itu Wali Kota Palu mengharapkan serta intervensi Kemenkopolhukam dan kementerian terkait untuk mempercepat proses pemenuhan segala kebutuhan bagi para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
Rapat dipimpim deputi sekaligus PLH Sesmenkopolhukam Laksamana Madya Djamaludin dan dihadiri Wali Kota Palu, perwakilan pemerintah Provinsi Sulteng, serta para kepala daerah yang terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah. Turut hadir pula perwakilan yayasan Budha Tzu Chi serta para direktur kementerian dan badan terkait.
Wali Kota Palu dalam rapat menyampaikan beberapa hal penting, yaitu adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat upaya pemerintah Kota Palu bersama yayasan pemberi bantuan yang akan membangun kurang lebih 2.000 bagunan Hunian Tetap bagi para korban bencana alam Kota Palu.
"Sampai saat ini belum adanya kejelasan serta kepastian waktu penyaluran dana stimulan serta dana santunan duka bagi para korban bencana alam oleh kementerian dan badan terkait yang bertanggungjawab dalam menangani pemenuhan hal tersebut diatas. Sementara Pemerintah Kota Palu telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab," kata Hidayat.
Banyak keluhan masyarakat korban bencana tentang fasilitas sanitasi dan listrik yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Belum adanya kejelasan pendistribusian dana jatah hidup oleh kementerian terkait bagi pengungsi.
"Sementara untuk diketahui bahwa telah kurang lebih 5 bulan sejak berakhirnya masa tanggap darurat hingga ke perpanjangan kedua masa transisi, berkaitan dengan pemenuhan Jatah Hidup bagi para pengungsi yang masih berada di Shelter maupun huntara, masih ditanggung Pemerintah Kota Palu, dan kemampuan pembiayaan pemerintah kota palu tersebut hanya tersedia hingga berakhirnya bulan maret 2019 ini, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pada bulan April mendatang masyarakat pengungsi yg berada di shelter dan huntara tidak akan mendapatkan pasokan jatah hidup jika kementerian terkait tidak segera menyiapkan dana kelanjutan bagi penyiapan jatah hidup bagi para pengungsi di wilayah kota palu,"
Itulah kebutuhan utama bagi para pengungsi, apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri. Karena itu Wali Kota Palu mengharapkan serta intervensi Kemenkopolhukam dan kementerian terkait untuk mempercepat proses pemenuhan segala kebutuhan bagi para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
(akn)
