Ini Kata Transjakarta Soal Pembatasan Kuota Bus Kecil
Kamis, 24 Januari 2019 - 23:08 WIB
Ini Kata Transjakarta Soal Pembatasan Kuota Bus Kecil
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Izzul Waro menuturkan, sebelum mengikuti program Jak Lingko, para operator memang harus berkontrak terlebih dahulu dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) sebagai penyedia jasa layanan angkutan umum. Kemudian, setelah berkontrak, PT Transjakarta sebagai user bisa bekerja sama dengan operator.
"Orang mau beli, pengadaan jual beli barang dan jasa itu kan harus diukur. Berapa, seberapa banyak dan nilai itu yang harus diperkirakan. Salah satunya jumlah armada yang dibutuhkan. Makanya jadi kuota dalam kontrak payung," kata Izzul di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Izzul menyebut, batasan kuota sekitar 1.700 bus kecil di BPBJ sesuai dengan kebutuhan tahun ini yang juga ditandatangani oleh para operator pada September 2018 lalu. Namun, ketika 1.700 itu dibreakdown, dari sembilan operator bus kecil, operator Koperasi Wahana Kalpika (KWK) mendapatkan kuota 1.500, sedangkan delapan operator lainnya hanya sekitar puluhan. Seperti misalnya operator kapaw yang hanya sekitar 47 unit. Padahal, mereka mau mengoperasikanya sekitar 60-80.
Kebutuhan layanan transportasi, lanjut izzul masih sangat cukup besar. Masih banyak masyarakat belum menikmati perjalanannya dengan transportasi umum. Salah satu caranya yaitu, memperbanyak jaringan rute dan jumlah armada.
Dia pun tidak sepakat bila kebutuhan angkutan dihitung dalam satu tahun. Seharusnya, perencanaan dibuat jangka panjang sehingga tidak terburu-buru mengulang proses perencanaan. Tinggal Kontrak payungnya dibesarkan, lalu plafon ditinggikan.
"Masalah pembatasan kuota saat ini kan karena mereka (operaotr) yang belum ikut dan mendengar keuntungan dari pegalaman yang sudah ikut Jak Lingko. Nah, mereka mau mengingkuti tapi terbatas kuota. Kami minta operator sabar dan mempersiapkan semuanya sembari kami usulkan perubahan kuota ke BPBJ," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala BPBJ DKI Jakarta, Blesmiyanda belum merespon batasan kuota pelayanan jasa dan angkutan bus kecil. (Baca juga: Organda Anggap Jak Lingko Terkendala Batasan Kuota Bus Kecil )Sebelumnya, Organisasi Angkutan Daerah (Organda) mempersoalkan pembatasan kuota bus kecil dalam Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta. Pembatasan kuota itu dianggap menjadi kendala DKI untuk mempercepat integrasi Jak Lingko.
"Orang mau beli, pengadaan jual beli barang dan jasa itu kan harus diukur. Berapa, seberapa banyak dan nilai itu yang harus diperkirakan. Salah satunya jumlah armada yang dibutuhkan. Makanya jadi kuota dalam kontrak payung," kata Izzul di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Izzul menyebut, batasan kuota sekitar 1.700 bus kecil di BPBJ sesuai dengan kebutuhan tahun ini yang juga ditandatangani oleh para operator pada September 2018 lalu. Namun, ketika 1.700 itu dibreakdown, dari sembilan operator bus kecil, operator Koperasi Wahana Kalpika (KWK) mendapatkan kuota 1.500, sedangkan delapan operator lainnya hanya sekitar puluhan. Seperti misalnya operator kapaw yang hanya sekitar 47 unit. Padahal, mereka mau mengoperasikanya sekitar 60-80.
Kebutuhan layanan transportasi, lanjut izzul masih sangat cukup besar. Masih banyak masyarakat belum menikmati perjalanannya dengan transportasi umum. Salah satu caranya yaitu, memperbanyak jaringan rute dan jumlah armada.
Dia pun tidak sepakat bila kebutuhan angkutan dihitung dalam satu tahun. Seharusnya, perencanaan dibuat jangka panjang sehingga tidak terburu-buru mengulang proses perencanaan. Tinggal Kontrak payungnya dibesarkan, lalu plafon ditinggikan.
"Masalah pembatasan kuota saat ini kan karena mereka (operaotr) yang belum ikut dan mendengar keuntungan dari pegalaman yang sudah ikut Jak Lingko. Nah, mereka mau mengingkuti tapi terbatas kuota. Kami minta operator sabar dan mempersiapkan semuanya sembari kami usulkan perubahan kuota ke BPBJ," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala BPBJ DKI Jakarta, Blesmiyanda belum merespon batasan kuota pelayanan jasa dan angkutan bus kecil. (Baca juga: Organda Anggap Jak Lingko Terkendala Batasan Kuota Bus Kecil )Sebelumnya, Organisasi Angkutan Daerah (Organda) mempersoalkan pembatasan kuota bus kecil dalam Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta. Pembatasan kuota itu dianggap menjadi kendala DKI untuk mempercepat integrasi Jak Lingko.
(mhd)
