Potongan Video Bupati Bandung Barat Dipersoalkan
Jum'at, 04 Januari 2019 - 17:46 WIB
Potongan Video Bupati Bandung Barat Dipersoalkan
A
A
A
BANDUNG BARAT - Potongan video Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang telah memberikan pernyataan tukar suara terkait pilpres dan pileg untuk teritorial kuasanya beredar.
Video ini tepatnya beredar pada 27 Desember 2018. Video ini telah banyak diketahui publik hingga membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa geram. Bagi sebagian masyarakat hal ini menjadi dasar atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Koordinator Forum Pemuda Jawa Barat Peduli Pemilu Bersih (FPJBPPB) Auzan Hasan
menyayangkan atas perilaku itu karene tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang mentaati hukum dan memberikan contoh kepada masyarkat menjelang pesta demokrasi.
Perbuatan yang dilakukan oleh bupati diduga telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Selainitu pasal 42, pasal 80 ayat (3), pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diduga terlangar," kata dia dalam pesannya Jumat (4/1/2019).
Atas dasar itulah pihaknya meminta Polri dan Bawaslu mengusut tuntas dan bersikap tegas atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
"Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar dan Kabupaten Bandung Barat harus merespons cepat atas situasi ini. Berikan sanski apabila memang ada pelanggaran," kata dia.
Video ini tepatnya beredar pada 27 Desember 2018. Video ini telah banyak diketahui publik hingga membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa geram. Bagi sebagian masyarakat hal ini menjadi dasar atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Koordinator Forum Pemuda Jawa Barat Peduli Pemilu Bersih (FPJBPPB) Auzan Hasan
menyayangkan atas perilaku itu karene tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang mentaati hukum dan memberikan contoh kepada masyarkat menjelang pesta demokrasi.
Perbuatan yang dilakukan oleh bupati diduga telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Selainitu pasal 42, pasal 80 ayat (3), pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diduga terlangar," kata dia dalam pesannya Jumat (4/1/2019).
Atas dasar itulah pihaknya meminta Polri dan Bawaslu mengusut tuntas dan bersikap tegas atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
"Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar dan Kabupaten Bandung Barat harus merespons cepat atas situasi ini. Berikan sanski apabila memang ada pelanggaran," kata dia.
(vhs)
