Bertemu Jokowi, Bupati Anas: Presiden Terus Dorong UMKM Perdesaan
A
A
A
BANYUWANGI - Sejumlah bupati diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11/2018). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal penting kepada para kepala daerah, mulai pengembangan UMKM perdesaan, dana desa, pelayanan publik, hingga ekonomi negara yang tumbuh stabil.
”Beberapa pesan tersebut ditekankan Presiden kepada para bupati,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews. Anas dalam kesempatan itu mendampingi Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming.
Anas mengatakan, Presiden menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perdesaan. Hal tersebut telah dilakukan melalui beragam skema, mulai stimulus lewat dana desa, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur perdesaan, hingga peningkatan kinerja pertanian.
”Dana desa dalam empat tahun ini Rp187 triliun. Pak Jokowi melakukan terobosan dengan mendorong semua pelaksanaan program dana desa itu sumbernya dari desa sendiri, sehingga uang berputar di desa tanpa tersedot ke kota. Itu dengan sendirinya juga menggerakkan UMKM desa karena permintaan barang pasti meningkat,” ujar Anas yang juga bupati Banyuwangi.
Presiden Jokowi, sambung Anas, juga terus menggerakkan UMKM berbasis pertanian dengan mendorong tumbuhnya usaha olahan sektor pertanian. Berbagai kementerian telah mengintervensi program tersebut.
”Bahkan, untuk menyiapkan SDM-nya, Pak Jokowi ingin ada SMK dengan jurusan spesifik berbasis pertanian di desa, misalnya jurusan kopi. Para bupati menilai Pak Jokowi sangat jeli melihat peluang tersebut, karena begitu komoditas pertanian itu disentuh dari hulu ke hilir, penyerapan tenaga kerja pasti sangat banyak,” paparnya.
Berkat kerja-kerja itulah, sambung Anas, penurunan kemiskinan di desa lebih signifikan dibanding kota, meski memang secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di desa masih lebih besar daripada kota.
”Pak Jokowi juga ingin dana desa yang pada 2019 sebesar Rp70 triliun bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kewirausahaan. Jadi kekuatan ekonomi kreatif perdesaan berbasis pertanian dan berbagai potensi lain bakal lebih dahsyat, apalagi nanti dikolaborasikan dengan ekonomi digital yang digerakkan anak-anak muda,” jelasnya.
”Sehingga para bupati, diminta ikut menyiapkan itu, bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi perdesaan yang relevan dengan tren revolusi industri 4.0,” imbuh Anas.
UMKM perdesaan, lanjut Anas, bisa terus berkembang, apalagi pemerintah telah memangkas pajak UMKM menjadi 0,5%.
Anas menambahkan, para bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendukung inovasi daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
”Teman-teman bupati merasa nyaman karena inovasi-inovasi daerah didukung, bahkan seperti Banyuwangi mendapat insentif dana pembangunan daerah karena terus melakukan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
”Para bupati tadi juga menyampaikan manfaat pembangunan infrastruktur yang digarap pusat, seperti bupati dari Bengkulu dan Barito yang senang karena kini aksesnya mudah, sehingga ekonomi lokal bergerak,” pungkasnya.
”Beberapa pesan tersebut ditekankan Presiden kepada para bupati,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews. Anas dalam kesempatan itu mendampingi Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming.
Anas mengatakan, Presiden menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perdesaan. Hal tersebut telah dilakukan melalui beragam skema, mulai stimulus lewat dana desa, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur perdesaan, hingga peningkatan kinerja pertanian.
”Dana desa dalam empat tahun ini Rp187 triliun. Pak Jokowi melakukan terobosan dengan mendorong semua pelaksanaan program dana desa itu sumbernya dari desa sendiri, sehingga uang berputar di desa tanpa tersedot ke kota. Itu dengan sendirinya juga menggerakkan UMKM desa karena permintaan barang pasti meningkat,” ujar Anas yang juga bupati Banyuwangi.
Presiden Jokowi, sambung Anas, juga terus menggerakkan UMKM berbasis pertanian dengan mendorong tumbuhnya usaha olahan sektor pertanian. Berbagai kementerian telah mengintervensi program tersebut.
”Bahkan, untuk menyiapkan SDM-nya, Pak Jokowi ingin ada SMK dengan jurusan spesifik berbasis pertanian di desa, misalnya jurusan kopi. Para bupati menilai Pak Jokowi sangat jeli melihat peluang tersebut, karena begitu komoditas pertanian itu disentuh dari hulu ke hilir, penyerapan tenaga kerja pasti sangat banyak,” paparnya.
Berkat kerja-kerja itulah, sambung Anas, penurunan kemiskinan di desa lebih signifikan dibanding kota, meski memang secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di desa masih lebih besar daripada kota.
”Pak Jokowi juga ingin dana desa yang pada 2019 sebesar Rp70 triliun bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kewirausahaan. Jadi kekuatan ekonomi kreatif perdesaan berbasis pertanian dan berbagai potensi lain bakal lebih dahsyat, apalagi nanti dikolaborasikan dengan ekonomi digital yang digerakkan anak-anak muda,” jelasnya.
”Sehingga para bupati, diminta ikut menyiapkan itu, bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi perdesaan yang relevan dengan tren revolusi industri 4.0,” imbuh Anas.
UMKM perdesaan, lanjut Anas, bisa terus berkembang, apalagi pemerintah telah memangkas pajak UMKM menjadi 0,5%.
Anas menambahkan, para bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendukung inovasi daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
”Teman-teman bupati merasa nyaman karena inovasi-inovasi daerah didukung, bahkan seperti Banyuwangi mendapat insentif dana pembangunan daerah karena terus melakukan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
”Para bupati tadi juga menyampaikan manfaat pembangunan infrastruktur yang digarap pusat, seperti bupati dari Bengkulu dan Barito yang senang karena kini aksesnya mudah, sehingga ekonomi lokal bergerak,” pungkasnya.
(sms)