Pemkab Simalungun Siapkan Rp157 Miliar untuk Bayar Utang

SIMALUNGUN - Pemkab Simalungun, Sumatera Utara harus menyiapkan anggaran sekitar Rp157 miliar tahun 2018 ini untuk membayar utang kepada pihak ketiga.

Informasi yang diperoleh, utang yang harus dibayarkan Pemkab Simalungun itu merupakan kewajiban jangka pendek sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari, utang kepada rekanan tahun 2017 yang mencapai Rp100 miliar lebih.Kemudian, pembayaran tunggakan rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak tahun 2015 hingga 2017. Dan utang kepada pihak ketiga lainnya yang mencapai Rp57 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun, Dadang Pramono mengatakan, besarnya kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan Pemkab Simalungun tahun 2018 disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan perencanaan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan sejak 2 tahun belakangan ini.

"Hasil temuan BPK itu merupakan dampak tidak seimbangnya pendapatan dengan program pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur," sebut Dadang.

Seharusnya menurut politisi Partai Demokrat itu Pemkab Simalungun merencanakan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah. "Selama ini program pembangunan daerah anggaran yang dibutuhkan selalu lebih besar dari realisasi pendapatan. Sehingga tidak mampu membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan," ujar Dadang.

Dadang berharap ke depan Pemkab Simalungun dalam menyusun program pembanguban daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran atau pendapatan daerah.

Sedangkan Asisten III Setda Pemkab Simalungun yang membidangi keuangan, Sudiahman Saragih mengatakan informasi besaran utang pemerintah daerah yang harus dibayarkan salah.

"Salah itu, saya lagi nyetir mau ke kantor," kata Sudiahman singkat dan tidak menjawab saat diminta menjelaskan data sebenarnya terkait utang Pemkab Simalungun.