Bupati Jayapura Terus Dorong Pembangunan Masyarakat Adat

JAYAPURA - Masyarakat adat tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sebuah bangsa di mana pun di dunia. Itulah pesan inti yang disampaikan Bupati Jayapura, Matius Awoitauw, dalam pertemuan Global Climate Summit, yang berlangsung pada 12-14 September 2018 di San Fransisco Amerika Serikat.

Bupati Matius yang menjadi salah satu pembicara kunci dalam sesi bertema "Indigenous Peoples Working Together with Indigenous Local Government, in Papua Indonesia” bersama organisasi koalisi masyarakat adat sejumlah negara, menyebutkan bahwa program pembangunan nasional harus seiring dengan pembangunan kampung adat dan tata layanan kepada masyarakat adat.

Seminggu yang lalu Pemkab Jayapura juga meluncurkan gugus tugas untuk mempercepat kerja-kerja pemetaan wilayah adat menuju pengakuan dan perlindungan hak adat serta pembangunan ekonomi adat di tingkat kampung.

Ini merupakan langkah berani dalam mewujudkan amanat otonomi Khusus Papua yang sejalan dengan target pembangunan nasional, mengingat Papua merupakan wilayah yang kuat masyarakat adat.

"Pekerjaan pemetaan wilayah adat sendiri dimulai sekitar 20 tahun yang lalu dengan fokus pada kepastian tenurial hak dan tempat-tempat penting masyarakat adat. Secara sosial, masyarkat adat di Papua telah hidup dengan tata aturan dan pola pemanfaatan sumber daya alam yang baik," kata Bupati Matius.

Wilayah dan masyarakat adat berpotensi besar untuk dieksplorasi. Pemerintah perlu membantu mereka supaya mampu mengelola dengan benar sehingga mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya alam yang dimiliki.

Beberapa masyarakat adat telah berhasil membangun ekonomi berbasis wisata, salah satu contoh yang sangat kuat adalah Wisata Burung Chendrawasih di Jayapura yang dikelola oleh masyarakat adat.

Benja Mambai, Direktur WWF Region Papua, membenarkan apa yang dikatakan Bupati Matius. “Apabila kita berkunjung ke wilayah kelola masyarakat adat ini, digaransi akan melihat minimal 5 jenis Burung Chendrawasih yang diproteksi dalam secara baik oleh Masyarakat Adat”.

Kabupaten Jayapura saat ini terus mendorong dan menjadi pilot project pembangunan tata pemerintahan kampung berbasis adat. Ruka Sombolinggi, Sekrataris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa inisiatif program kerja yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura adalah langkah penting untuk membangun masyarakat adat.

"Ini perlu didukung dan diperkuat untuk menyediakan ruang belajar bagi Wilayah-wilayah kabupaten lain di Papua,”.

AMAN sendiri telah memutuskan untuk menyelenggarakan Kongres AMAN pada 2022 di Kabupaten Jayapura, sehingga kerja-kerja bersama akan terus dirangkai untuk memberikan manfaat kepada masyarakat adat.