Anies Pantau Langsung Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi
Kamis, 07 Juni 2018 - 11:50 WIB
Anies Pantau Langsung Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut memantau langsung penyegelan Pulau D Reklamasi pada hari ini. Begitu tiba, Anies sempat berkeliling untuk melihat bentuk dan keadaan yang ada di Pulau D.
"Saya mau keliling dulu lihat-lihat ya," ujar Anies di lokasi penyegelan, Kamis (6/5/2018).
Pasangan dari Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno ini juga mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di pulau reklamasi tersebut. "Saya baru pertama kali nih. Kalian juga kan?" ungkap Anies.
Saat ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan penyegelan bangunan di Pulau D Reklamasi. Mulai ruko, rumah tinggal siap huni, hingga bangunan yang masih dalam pembangunan.
Anggota Satpol PP yang dikerahkan terdiri dari personel wanita dan pria. Tidak hanya Satpol PP, diturutsertakan juga beberapa staf dari Dinas Cipta Karya dan Pertanahan DKI Jakarta.
Penyegelan berlangsung lancar tanpa ada perlawanan. Adapun Penyegelan dilakukan karena Pulau D telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Perda 7/2010, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012.
"Saya mau keliling dulu lihat-lihat ya," ujar Anies di lokasi penyegelan, Kamis (6/5/2018).
Pasangan dari Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno ini juga mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di pulau reklamasi tersebut. "Saya baru pertama kali nih. Kalian juga kan?" ungkap Anies.
Saat ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan penyegelan bangunan di Pulau D Reklamasi. Mulai ruko, rumah tinggal siap huni, hingga bangunan yang masih dalam pembangunan.
Anggota Satpol PP yang dikerahkan terdiri dari personel wanita dan pria. Tidak hanya Satpol PP, diturutsertakan juga beberapa staf dari Dinas Cipta Karya dan Pertanahan DKI Jakarta.
Penyegelan berlangsung lancar tanpa ada perlawanan. Adapun Penyegelan dilakukan karena Pulau D telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Perda 7/2010, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012.
(ysw)
