Djarot Tinjau Bendungan Sei Wampu
Djarot Tinjau Bendungan Sei Wampu
A
A
A
LANGKAT - Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengharapkan percepatan proses pembangunan Bendungan Sei Wampu di Kabupaten Langkat, Sumut.
Harapan itu disampaikan Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Bendungan Sei Wampu, Jumat (4/5/2018) bersama Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono. Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk memaksimalkan proses percepatan pembangunan dan pemanfaatan bendungan Sei Wampu, perlu sinergi antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Utamanya dalam hal pengawasan agar jangan sampai areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain, seperti lahan sawit atau perumahan. "Kalau sampai lahan persawahan dialihfungsi, inikan tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya bendungan. Tidak sejalan dengan tujuan swasembada pangan," ujar Djarot Saiful Hidayat didampingi Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono saat meninjau pembangunan Bendungan Sei Wampu.
Djarot yang mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 ini meminta agar petani tidak mengalih fungsi lahan persawahan miliknya maka perlu ada intervensi, baik reward maupun punishment.
Membuat sebuah regulasi dalam peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sesuka hati. Namun, di balik itu, pemerintah juga harus siap memberikan jaminan harga dan memberi reward semacam membebaskan PBB bagi petani yang tetap mempertahankan lahan persawahannya.
Persoalan selama ini, sambung Djarot, kenapa kehidupan petani padi banyak yang tidak sejahtera, hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir gunakan melakukan pendampingan seperti dalam budidaya, hingga paska panen.
"Pemerintah harus memberikan jaminan harga, sehingga petani tetap mempertahankan lahan persawahannya," ujarnya.
Untuk diketahui, proyek pembangunan bendungan Sei Wampu dikerjakan oleh dua KSO, yakni PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya. Enginering PT Adhi Karya, Bambang menjelaskan Bendungan Sei Wampu senilai Rp270 miliar. Progresnya sampai tanggal 25 April 2018, 45 persen.
Target sampai akhir 2018 selesai 75 persen. Pembangunan bendungan Sei Wampu didanai APBN secara multiyears. Sisanya masuk tahun anggaran 2019. "Itu masih bendungan, belum termasuk jaringan irigasi," terang Bambang.
PPK Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut, Juhendra Sirait menjelaskan bendungan ini didesain dengan memanfaatkan sungai Sei Wampu, untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 11.000 hektare (ha) di Kabupaten Langkat. Terutama mengairi lahan persawahan yang mengandalkan tadah hujan.
Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.000 ha. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.000 ha. "Seluruhnya di Kabupaten Langkat," terangnya.
Dia menyebutkan luas lahan persawahan yang selama ini mengandalkan tadah hujan itu kurang lebih 11.000 sampai 12.000 ha, tapi yang produktif lebih kurang 5.000 ha.
Harapan itu disampaikan Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Bendungan Sei Wampu, Jumat (4/5/2018) bersama Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono. Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk memaksimalkan proses percepatan pembangunan dan pemanfaatan bendungan Sei Wampu, perlu sinergi antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Utamanya dalam hal pengawasan agar jangan sampai areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain, seperti lahan sawit atau perumahan. "Kalau sampai lahan persawahan dialihfungsi, inikan tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya bendungan. Tidak sejalan dengan tujuan swasembada pangan," ujar Djarot Saiful Hidayat didampingi Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono saat meninjau pembangunan Bendungan Sei Wampu.
Djarot yang mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 ini meminta agar petani tidak mengalih fungsi lahan persawahan miliknya maka perlu ada intervensi, baik reward maupun punishment.
Membuat sebuah regulasi dalam peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sesuka hati. Namun, di balik itu, pemerintah juga harus siap memberikan jaminan harga dan memberi reward semacam membebaskan PBB bagi petani yang tetap mempertahankan lahan persawahannya.
Persoalan selama ini, sambung Djarot, kenapa kehidupan petani padi banyak yang tidak sejahtera, hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir gunakan melakukan pendampingan seperti dalam budidaya, hingga paska panen.
"Pemerintah harus memberikan jaminan harga, sehingga petani tetap mempertahankan lahan persawahannya," ujarnya.
Untuk diketahui, proyek pembangunan bendungan Sei Wampu dikerjakan oleh dua KSO, yakni PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya. Enginering PT Adhi Karya, Bambang menjelaskan Bendungan Sei Wampu senilai Rp270 miliar. Progresnya sampai tanggal 25 April 2018, 45 persen.
Target sampai akhir 2018 selesai 75 persen. Pembangunan bendungan Sei Wampu didanai APBN secara multiyears. Sisanya masuk tahun anggaran 2019. "Itu masih bendungan, belum termasuk jaringan irigasi," terang Bambang.
PPK Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut, Juhendra Sirait menjelaskan bendungan ini didesain dengan memanfaatkan sungai Sei Wampu, untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 11.000 hektare (ha) di Kabupaten Langkat. Terutama mengairi lahan persawahan yang mengandalkan tadah hujan.
Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.000 ha. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.000 ha. "Seluruhnya di Kabupaten Langkat," terangnya.
Dia menyebutkan luas lahan persawahan yang selama ini mengandalkan tadah hujan itu kurang lebih 11.000 sampai 12.000 ha, tapi yang produktif lebih kurang 5.000 ha.
(rhs)
Explore More