LRT Palembang Terkendala Ganti Rugi Lahan Stasiun yang Belum Dibayar
Sabtu, 03 Februari 2018 - 17:00 WIB
LRT Palembang Terkendala Ganti Rugi Lahan Stasiun yang Belum Dibayar
A
A
A
PALEMBANG - Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Palembang terus dikebut. Secara keseluruhan, progres pembangunannya sendiri kini sudah mencapai 85%. Hanya saja, pembangunan LRT tersebut saat ini sedikit mengalami kendala. Dimana ganti rugi lahan di beberapa titik stasiun yang akan dibangun belum dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
"Ada tujuh akses stasiun yang masih terkendala lahan. Ketujuh akses stasiun tersebut yakni Simpang Polda, Stasiun Telkom, Stasiun Demang Lebar Daun, dan beberapa stasiun lainnya," kata Kepala Proyek LRT Palembang, Masudi Jauhari.
Namun, jika pembebasan lahan tersebut tidak dilakukan, maka stasiun tersebut tetap akan berjalan namun hanya fungsional.
"Artinya, akses untuk naik turunnya penumpang di stasiun hanya akan ada satu karena terkendala lahan tersebut. Idealnya satu stasiun ada dua akses menuju stasiun," tuturnya.
Sementara untuk pengerjaan LRT saat ini meliputi pengerjaan rel, wessel, fasilitas operasi dan finishing stasiun. "Kemungkinan pembangunan fisik ini selesai pada awal Maret mendatang," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel Nasrun Umar saat dikonfirmasi mengatakan, Pemprov Sumsel akan segera menyelesaikan persoalan lahan akses ketujuh stasiun LRT tersebut.
Dia mengaku, Pemprov Sumsel juga akan menyiapkan biaya ganti rugi untuk lahan dengan mengalokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kami masih menghitung dengan melihat NJOP wilayah tersebut," kata Nasrun.
Pengalokasian dari dana APBD tersebut masih diupayakan mengingat masih ada peluang untuk mengajukan Peraturan Gubernur (Pergub) Perubahan APBD.
“Pokoknya tidak ada masalah lagi untuk lahan ini dan kami sudah menurunkan tim untuk mengecek langsung lokasi pembangunan,” tegasnya.
"Ada tujuh akses stasiun yang masih terkendala lahan. Ketujuh akses stasiun tersebut yakni Simpang Polda, Stasiun Telkom, Stasiun Demang Lebar Daun, dan beberapa stasiun lainnya," kata Kepala Proyek LRT Palembang, Masudi Jauhari.
Namun, jika pembebasan lahan tersebut tidak dilakukan, maka stasiun tersebut tetap akan berjalan namun hanya fungsional.
"Artinya, akses untuk naik turunnya penumpang di stasiun hanya akan ada satu karena terkendala lahan tersebut. Idealnya satu stasiun ada dua akses menuju stasiun," tuturnya.
Sementara untuk pengerjaan LRT saat ini meliputi pengerjaan rel, wessel, fasilitas operasi dan finishing stasiun. "Kemungkinan pembangunan fisik ini selesai pada awal Maret mendatang," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel Nasrun Umar saat dikonfirmasi mengatakan, Pemprov Sumsel akan segera menyelesaikan persoalan lahan akses ketujuh stasiun LRT tersebut.
Dia mengaku, Pemprov Sumsel juga akan menyiapkan biaya ganti rugi untuk lahan dengan mengalokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kami masih menghitung dengan melihat NJOP wilayah tersebut," kata Nasrun.
Pengalokasian dari dana APBD tersebut masih diupayakan mengingat masih ada peluang untuk mengajukan Peraturan Gubernur (Pergub) Perubahan APBD.
“Pokoknya tidak ada masalah lagi untuk lahan ini dan kami sudah menurunkan tim untuk mengecek langsung lokasi pembangunan,” tegasnya.
(sms)
