Tangkal Money Politics dan Kampanye Hitam, Bawaslu Gandeng Polda Jabar

BANDUNG - Sebagian besar kalangan di Jawa Barat mengkhawatirkan ada pihak tertentu melakukan praktik money politics (politik uang), black campaign (kampanye hitam), menggunakan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) selama Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018 berlangsung.
Untuk menangkal aksi yang dapat memecah belah masyarakat itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Polda Jawa Barat (Jabar). Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, untuk menangkal kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam, dan isu SARA yang dikhawatirkan akan marak selama Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018, Polda Jabar bersama Mabes Polri membentuk Satgas Terpusat.

Selain itu, Polda Jabar meningkatkan patroli siber atau cyber patrol di dunia maya. Pihak-pihak yang melakukan politik uang, black campaign, isu SARA, hate speech,dan hoax, kata Agung, dengan tujuan menjatuhkan lawan politik akan dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Masyarakat ingin pilkada menjadi pesta demokrasi yang aman dan damai, menyenangkan. Jika pilkada berjalan baik, insya Allah akan baik pula hasilnya. Jadi pilkada bukan ajang saling menjatuhkan dengan cara-cara tidak beretika melalui black campaigne dan isu SARA,” kata Irjen Pol Agung di Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda (Dago), Kota Bandung, Kamis (11/1/2018).

Agung menjelaskan, biasanya (kampanye hitam dan SARA), marak di media sosial. “Kami akan tingkatkan cyber patrol. Kalau kedapatan, pelakunya bisa dijerat UU ITE," kata Agung.

Saat ini, ujar Agung, cyber patrol telah bekerja memantau aktivitas masyarakat di, media sosial. Selama pilkada serentak dan Pilgub Jabar 2018 berlangsung, Polda Jabar di-back up oleh tim dari Mabes Polri untuk melakukan cyber patrol.

Kapolda Jabar menuturkan, pihaknya juga akan menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkanberita bohong, ujaran kebecian, dan black campaign di media sosial.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, sejak jauh-jauh hari,pihaknya telah mengimbau semua pihak, terutama peserta pilkada serentak untuk tidak menggunakan isu SARA yang sensitif selama pesta demokeasi berlangsung.

"Seharusnya hal-hal itu (SARA) gak perlu disinggung, itu daerah privat. Kalau dia orang Sunda, Padang, Jawa, kan tidak salah. Karena Indonesia ini negara dari Sabang sampai Merauke, suku dan agamanya berbeda-beda," kata Harminus.

Menurut Harminus, beragam suku bangsa adalah kekayaan Indonesia. Dalam kerangka ini, para peserta pilkada sebaiknya berpolitik dengan program, visi, dan misi. Semua orang anti-SARA. Peserta pilkada wajib tidak menggunakan politik identitas, SARA, dan uang.

Apabila ada peserta pilkada yang menggunakan isu SARA,tutur Herminus,tentu akan dikenakan sanksi pidana dan dijerat dengan Undang-undang Pemilu. "Media harus netral, jangan ikut memanas-manasi. Ini (isu SARA) kalo emang dimuat (di media massa) akan menimbulkan dampak luas, karena itu media harus mengontrol dan memfilter isu-isu SARA," tutur Harminus.