Polisi Diminta Hentikan Proses Hukum Terhadap Petahana

Rabu, 03 Januari 2018 - 20:08 WIB
Polisi Diminta Hentikan...
Polisi Diminta Hentikan Proses Hukum Terhadap Petahana
A A A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Polri harus profesional dan menjaga integritas agar tetap independent dan netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018.Untuk menjaga itu semua, Polri kata dia harus menghentikan proses penyidikan sejumlah calon petahana atau incumbent.

Sebab jika penyidikan ini dilanjutkan ada kesan Polri tidak netral dan profesional. Celakanya kalau sudah begitu muncul tuduhan bahwa Polri sudah diperalat untuk mengalahkan incumbent. (Baca: Tahun Politik, Penegak Hukum Diminta Netral)

"Kan sudah ada keputusan Kapolri sebelumnya bahwa menjelang Pilkada penyidikan kasus kepala daerah harus dihentikan dan sampai sekarang surat tersebut belum dicabut," ujar Neta saat dihubungi, Rabu (3/1/2018).

Neta menjelaskan, selain di Maluku, pemanggilan kepada daerah yang hendak bertarung kembali terjadi di Makassar, Papua dan sebagainya. Neta juga mempertanyakan kenapa pemanggilan incumbent baru sekarang dilakukan atau dimunculkan. (Baca juga: Usai Diperiksa Sebagai Saksi, Danny Beri Contoh Kepala Daerah yang Taat Hukum)

"Ini ada apa. Ini akan muncul tuduhan bahwa Polri tidak netral dan profesional. Dan lagi-lagi Polri bisa dituduh sudah diperalat untuk mengalahkan para incumbent yang cukup kuat di daerahya," tegasnya.
(sms)
Berita Terkait
Kinerja 4 BUMD Makassar...
Kinerja 4 BUMD Makassar Belum Optimal, Wali Kota Akan Evaluasi Direksi
Wali Kota Makassar Lantik...
Wali Kota Makassar Lantik Ratusan Pejabat Usai Salat Subuh Berjamaah
Rencana Pembukaan Mal...
Rencana Pembukaan Mal Harus Menerapkan Protokol Kesehatan
OPD Diingatkan Tidak...
OPD Diingatkan Tidak Main-main Tangani COVID-19 di Makassar
Tak Pakai Masker di...
Tak Pakai Masker di Tempat Umum, Warga Makassar Akan Dirapid Test
Aturan Surat Bebas COVID-19...
Aturan Surat Bebas COVID-19 Berlaku Besok, Pj Wali Kota: Pengawasan 24 Jam
Berita Terkini
Ratusan Petani Tembakau...
Ratusan Petani Tembakau Demo, Peringatkan Ancaman PP 28/2024 terhadap Jutaan Pekerja IHT
1 jam yang lalu
P2RPTI Jateng Perkuat...
P2RPTI Jateng Perkuat Pemberantasan Rokok Ilegal dan Sejahterakan Petani Tembakau
1 jam yang lalu
Pramono Yakin Obligasi...
Pramono Yakin Obligasi Daerah Tak Akan Bebani Gubernur Selanjutnya
1 jam yang lalu
Bea Cukai dan BAIS TNI...
Bea Cukai dan BAIS TNI Gagalkan Peredaran Miras Berpita Cukai Palsu Senilai Rp12,55 Miliar di Bali
1 jam yang lalu
Kapolda Metro Jaya Pimpin...
Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab 22 Pejabat Utama dan Kapolres, Ini Daftarnya
2 jam yang lalu
Kementerian Hukum Serahkan...
Kementerian Hukum Serahkan SK Penegasan WNI kepada 7 Warga Keturunan Filipina di Bitung
2 jam yang lalu
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved