Menkes Jamin Ketersediaan Serum Antidifteri
Kamis, 14 Desember 2017 - 22:31 WIB
Menkes Jamin Ketersediaan Serum Antidifteri
A
A
A
BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek menjamin ketersediaan serum antidifteri tercukupi di Indonesia. Pemerintah telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PT Bio Farma untuk memenuhi kebutuhan serum antidifteri tersebut.
"Jadi ADS ada dari Bio Farma tapi import. Kami sudah koordinasi dan mereka menyediakan. Bio Farma oke kok dan akan memberikan," kata Menkes Nila saat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Kamis (14/12/2017).
Dia menyebutkan, pemerintah akan membantu pemerintah daerah khususnya dinkes untuk memenuhi kekurangan serum antidifteri yang terjadi di wilayah. Sebab, pemerintah pusat tidak mengetahui kebutuhan atau daerah yang mengalami kekurangan pasokan serum antidifteri.
"Surat pengajuannya tidak ke pusat, tapi ke kadinskes. Nanti mereka yang menyediakan. Kami akan bantu dinkes yang memerlukan sesuai dengan laporan," ungkapnya.
Menkes menegaskan penyakit difteri yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bukan wabah. Penyakit difteri masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB). Nila mengatakan, pemerintah telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan imunisasi melalui Outbreak Response Immunization (ORI).
"Begini, kalau KLB itu kan kalau ada satu kasus saja (laporan dari satu wilayah) itu disebut KLB, itu early warning jadi bukan wabah. Ini saya luruskan. Kita tahu ada satu kasus langsung sergap, jadi kita sudah lakukan ORI," ungkap Nila.
Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan antidifteri serum (ADS) bagi pasien. ADS merupakan obat atau antibodi yang paling efektif pada pasien yang positif difteri. "Jadi serum itu kalau sudah sakit kita harus memberikan anti difteri serum, antibodi. Tapi kalau sudah sakit tapi takut berisiko, kita lakukan imunisasi atau vaksin," kata Nila.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, hingga Desember 2017, penyakit difteri terjadi sebanyak 153 kasus. Dari jumlah tersebut 14 pasien di antaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Berdasarkan data, kata dia, kasus difteri terjadi di Kabupaten Purwakarta, Karawang, bekasi, Garut, dan Kota Bekasi serta Depok. Menurut dia, jika melihat peta penyebaran penyakit difteri terjadi di wilayah utara-barat yang sebagian besar daerah industri.
"Kami juga sedang menyelidiki apakah kawasan industri menjadi faktor merebaknya penyakit ini. Sebab, jika melihat peta penyebarannya terjadi di wilayah utara-barat," kata Dodo.
Dia mengungkapkan, kasus penyakit difteri pada 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada 2016lalu. Rendahnya warga yang mendapatkan imunisasi ADS juga diduga menjadi salah satu mudahnya pasien terjangkit.
"Dari kasus yang muncul hampir 2/3 nya memang tidak pernah mendapatkan imunisasi ADS. Khusus daerah yang banyak kasus kami langsung lakukan ORI," ungkap dia.
"Jadi ADS ada dari Bio Farma tapi import. Kami sudah koordinasi dan mereka menyediakan. Bio Farma oke kok dan akan memberikan," kata Menkes Nila saat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Kamis (14/12/2017).
Dia menyebutkan, pemerintah akan membantu pemerintah daerah khususnya dinkes untuk memenuhi kekurangan serum antidifteri yang terjadi di wilayah. Sebab, pemerintah pusat tidak mengetahui kebutuhan atau daerah yang mengalami kekurangan pasokan serum antidifteri.
"Surat pengajuannya tidak ke pusat, tapi ke kadinskes. Nanti mereka yang menyediakan. Kami akan bantu dinkes yang memerlukan sesuai dengan laporan," ungkapnya.
Menkes menegaskan penyakit difteri yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bukan wabah. Penyakit difteri masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB). Nila mengatakan, pemerintah telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan imunisasi melalui Outbreak Response Immunization (ORI).
"Begini, kalau KLB itu kan kalau ada satu kasus saja (laporan dari satu wilayah) itu disebut KLB, itu early warning jadi bukan wabah. Ini saya luruskan. Kita tahu ada satu kasus langsung sergap, jadi kita sudah lakukan ORI," ungkap Nila.
Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan antidifteri serum (ADS) bagi pasien. ADS merupakan obat atau antibodi yang paling efektif pada pasien yang positif difteri. "Jadi serum itu kalau sudah sakit kita harus memberikan anti difteri serum, antibodi. Tapi kalau sudah sakit tapi takut berisiko, kita lakukan imunisasi atau vaksin," kata Nila.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, hingga Desember 2017, penyakit difteri terjadi sebanyak 153 kasus. Dari jumlah tersebut 14 pasien di antaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Berdasarkan data, kata dia, kasus difteri terjadi di Kabupaten Purwakarta, Karawang, bekasi, Garut, dan Kota Bekasi serta Depok. Menurut dia, jika melihat peta penyebaran penyakit difteri terjadi di wilayah utara-barat yang sebagian besar daerah industri.
"Kami juga sedang menyelidiki apakah kawasan industri menjadi faktor merebaknya penyakit ini. Sebab, jika melihat peta penyebarannya terjadi di wilayah utara-barat," kata Dodo.
Dia mengungkapkan, kasus penyakit difteri pada 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada 2016lalu. Rendahnya warga yang mendapatkan imunisasi ADS juga diduga menjadi salah satu mudahnya pasien terjangkit.
"Dari kasus yang muncul hampir 2/3 nya memang tidak pernah mendapatkan imunisasi ADS. Khusus daerah yang banyak kasus kami langsung lakukan ORI," ungkap dia.
(poe)
