Penerimaan Pajak Reklame Jeblok, Pemkot Bekasi Salahkan Proyek Pembangunan
Kamis, 07 Desember 2017 - 13:38 WIB
Penerimaan Pajak Reklame Jeblok, Pemkot Bekasi Salahkan Proyek Pembangunan
A
A
A
BEKASI - Penerimaan pajak reklame Pemkot Bekasi tahun 2017 nampaknya sulit untuk memenuhi target sebesar Rp86 miliar. Mengenai jebloknya penerimaan pajak dari sektor reklame ini, Pemkot Bekasi beralasan karena ada proyek nasional sehingga ada beberapa titik reklame yang dibongkar.
Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dzikron mengatakan, merosotnya angka pencapain target ini adalah bukan yang pertama.
Tahun 2016 lalu, pencapaian target PAD untuk sektor reklame juga melompong. Dari target yang seharusnya diserap sebesar Rp60 miliar dan hanya mampu diserap Rp40 miliar.
Bahkan, Pemerintah Kota Bekasi berdalih dari 8.600 titik reklame hanya 6.186 titik yang membayar pajak. Sisanya lebih memilih menunggak.
Melihat hal itu, pemerintah melakukan pendataan ulang tiang sudah dilakukan. Dan mereka yang terbukti tidak mengurus pajak akan diberikan sanksi tegas.
Namun tindakan tegas berupa pemotongan tiang ataupun penurunan reklame secara paksa sudah dilakukan secara rutin hingga melakukan penyegelan. Tetapi, hal tersebut tidak pernah efektif dan membuat jera pengusaha reklame. ”Jika 14 hari tidak mengurus izin perpanjangan kita tebang tiang reklamenya,” katanya.
Selain karena faktor adanya lemahnya pembayaran pajak, kata dia, pengaruh pembebasan lahan di sejumlah area kawasan komersil juga menjadi masalah. Misalkan, banyak reklame yang seharusnya meraih PAD, tetapi lokasi itu ditertibkan demi kepentingan proyek pembangunan.
”Seperti di bahu jalan ruas tol Jakarta Cikampek yang sekarang sedang ada pengerjaan proyek nasional. Banyak reklame yang dibongkar,” ungkapnya. Sehingga, lanjut dia, hal tersebut sangat berimbas pada menurunya capaian target reklame dari sektor PAD.
Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dzikron mengatakan, merosotnya angka pencapain target ini adalah bukan yang pertama.
Tahun 2016 lalu, pencapaian target PAD untuk sektor reklame juga melompong. Dari target yang seharusnya diserap sebesar Rp60 miliar dan hanya mampu diserap Rp40 miliar.
Bahkan, Pemerintah Kota Bekasi berdalih dari 8.600 titik reklame hanya 6.186 titik yang membayar pajak. Sisanya lebih memilih menunggak.
Melihat hal itu, pemerintah melakukan pendataan ulang tiang sudah dilakukan. Dan mereka yang terbukti tidak mengurus pajak akan diberikan sanksi tegas.
Namun tindakan tegas berupa pemotongan tiang ataupun penurunan reklame secara paksa sudah dilakukan secara rutin hingga melakukan penyegelan. Tetapi, hal tersebut tidak pernah efektif dan membuat jera pengusaha reklame. ”Jika 14 hari tidak mengurus izin perpanjangan kita tebang tiang reklamenya,” katanya.
Selain karena faktor adanya lemahnya pembayaran pajak, kata dia, pengaruh pembebasan lahan di sejumlah area kawasan komersil juga menjadi masalah. Misalkan, banyak reklame yang seharusnya meraih PAD, tetapi lokasi itu ditertibkan demi kepentingan proyek pembangunan.
”Seperti di bahu jalan ruas tol Jakarta Cikampek yang sekarang sedang ada pengerjaan proyek nasional. Banyak reklame yang dibongkar,” ungkapnya. Sehingga, lanjut dia, hal tersebut sangat berimbas pada menurunya capaian target reklame dari sektor PAD.
(ysw)
