DPRD Minta Reklame yang Habis Masa Sewanya Jadi Aset DKI
Minggu, 03 Desember 2017 - 15:01 WIB
DPRD Minta Reklame yang Habis Masa Sewanya Jadi Aset DKI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Pemerintah Provinisi DKI melakukan pemantauan terhadap billboard atau papan reklame yang rawan roboh. Hal itu terutama mesti dilakukan ketika memasuki musim hujan dan angin kencang.
"Terus karena musim hujan dipantau dari pemda kan ada data nih yang ini umurnya sudah sekian, yang itu sekian. Dilihat konstruksinya karena dibangun perizinnya bukan karena aset dan pajak," katanya ketika dihubungi, Minggu (3/12/2017).
Ia melanjutkan, peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pendirian papan reklame perlu dilakukan pengajian ulang. (Baca: Tower BTS Roboh, Timpa Tiga Rumah Warga Cipayung )
"Pasti ada ada masalah. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) kemarin ngeluarin pergub soal titik reklame ada 'white area'. Kemudian itu enggak boleh dipasang reklame. Itu harus dikaji lagi, pasalnya kalau terlalu ketat juga pendapatannya kan hilang. Karena reklame itu tempat pemda, harus bayar. Pemda dapat, kemudian (iklan) ditayangkan juga dapat itu, jadi dapat dua pendapatan," ungkapnya.
Jadi menurutnya, jika izin pemasangan papan reklame sudah habis seharusnya Pemprov DKI tidak asal potong, melainkan melelang kembali kepada perusahaan iklan.
"Kalau sudah habis masanya, jadi tidak bisa main potong saja. Itu kan sudah jadi asetnya Pemprov, tinggal disewakan saja. Itu jadi pendapatan. Kalau sudah habis bisa dilelang lagi, siapa yang mau pasang. Pasang iklan di situ. Kalau pasang iklan yang urus bukan pemda, tapi pengusaha iklan,” tuturnya.
Seperti diketahui, sebuah tower BTS di Jalan Bandar Jati Nomor 23, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, roboh pada Sabtu 25 November 2017. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tower roboh menimpa tiga bangunan rumah di lokasi tersebut.
"Terus karena musim hujan dipantau dari pemda kan ada data nih yang ini umurnya sudah sekian, yang itu sekian. Dilihat konstruksinya karena dibangun perizinnya bukan karena aset dan pajak," katanya ketika dihubungi, Minggu (3/12/2017).
Ia melanjutkan, peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pendirian papan reklame perlu dilakukan pengajian ulang. (Baca: Tower BTS Roboh, Timpa Tiga Rumah Warga Cipayung )
"Pasti ada ada masalah. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) kemarin ngeluarin pergub soal titik reklame ada 'white area'. Kemudian itu enggak boleh dipasang reklame. Itu harus dikaji lagi, pasalnya kalau terlalu ketat juga pendapatannya kan hilang. Karena reklame itu tempat pemda, harus bayar. Pemda dapat, kemudian (iklan) ditayangkan juga dapat itu, jadi dapat dua pendapatan," ungkapnya.
Jadi menurutnya, jika izin pemasangan papan reklame sudah habis seharusnya Pemprov DKI tidak asal potong, melainkan melelang kembali kepada perusahaan iklan.
"Kalau sudah habis masanya, jadi tidak bisa main potong saja. Itu kan sudah jadi asetnya Pemprov, tinggal disewakan saja. Itu jadi pendapatan. Kalau sudah habis bisa dilelang lagi, siapa yang mau pasang. Pasang iklan di situ. Kalau pasang iklan yang urus bukan pemda, tapi pengusaha iklan,” tuturnya.
Seperti diketahui, sebuah tower BTS di Jalan Bandar Jati Nomor 23, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, roboh pada Sabtu 25 November 2017. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tower roboh menimpa tiga bangunan rumah di lokasi tersebut.
(ysw)
