Selesaikan Amdal, Jalur Kereta Rangkasbitung-Labuan Diaktifkan
A
A
A
PANDEGLANG - Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan sepanjang 65 kilometer akan kembali diaktifkan. Pemerintah tengah menyelesaikan analisis dampak lingkungan (amdal) dari Kecamatan Saketi hingga Labuan.
Kepala Dishub Pandeglang Tata Nanzar Riadi mengatakan, pemerintah saat ini sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun yang mencakup seluruh pembangunan reaktivasi rel kereta di Banten.
“Rel kereta api ini ditutup pada 1982, rel ini akan kembali dibuka,” kata Tata Nanzar Riadi belum lama ini.
Menurut Tata, jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan itu akan melintasi tiga stasiun di Pandeglang, yakni Stasiun Saketi, Bojong, dan Picung.
“Untuk Saketi-Bayah akan dilewati tiga stasiun, yakni Saketi, Bojong, dan Picung. Kalau di Pandeglang, dari Kadomas hingga Labuan, tidak ada masalah,” katanya.
Diperkirakan pembangunan stasiun di Pandeglang akan dimulai pada 2018 atau 2019. Reaktivasi ini akan bermanfaat karena akan menjadi alternatif menuju kawasan wisata dan mengurai kemacetan jalur wisata di Pandeglang.
“Kemungkinan pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan rel ganda di jalur Rangkasbitung- Serang, kemudian baru Pandeglang,” kata Tata.
Namun, dalam reaktivasi jalur kereta api itu, sebanyak 2.000 kepala keluarga (KK) harus direlokasi. Selain itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah juga harus itu direlokasi.
“Tapi, itu nanti dipikirkan oleh Bappeda. Masyarakat juga tidak minta ganti rugi kok, tidak ada masalah. Mereka sudah siap dan mengucapkan terima kasih karena sudah 31 tahun diizinkan tinggal di sana (tanah milik KAI),” kata Tata.
Tidak hanya itu, reaktivasi jalur Kereta Api Saketi-Bayah ditarget empat tahun. Apabila proses berjalan lancar, Kementerian Perhubungan menargetkan moda transportasi andalan pada masa penjajahan Belanda tersebut kembali aktif pada 2021.
Berdasarkan hasil survei investigasi dan rancangan dasar reaktivasi jalur Kereta Api Saketi-Bayah, di jalur tersebut akan didirikan 15 stasiun pemberhentian KA.
Adapun wilayah yang terlewati dengan panjang 86 km melewati Kabupaten Pandeglang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Saketi dan Bojong dengan enam desa. Sedangkan Kabupaten Lebak melintasi beberapa kecamatan, seperti Banjarsari, Cihara, Malingping, dan Panggarangan. Kemudian luas lahan yang dibutuhkan sepanjang koridor untuk Kabupaten Pandeglang dengan lebar 50 meter adalah seluas 93,34 hektare.
Sementara untuk Kabupaten Lebak dengan lebar 50 meter seluas 967,47 hektare. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian, dan Multi Moda Dishub Provinsi Banten Dani Hendra didampingi stafnya Yulius Anwar mengatakan, jika proses reaktivasi sudah masuk pada RTRW di Bappeda.
Pemprov memfasilitasi dan mendorong agar rencana tersebut bisa cepat terlaksana. “Ada beberapa memang bangunan yang sudah dibangun di atas tanah kereta api. Misalnya, pasar, masjid, sekolah, jalan beton, dan aspek sosial. Tapi memang harus diakui sebagian besar masyarakat menunggu dan berharap reaktivasi ini berjalan,” ujar Dani.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar terakhir seperti apa pemetaan kepentingan empat tahun ke depan, termasuk peran daerah seperti apa pembangunannya.
“Apa sih peran-peran daerah dalam proses pembangunan (reaktivasi) tersebut. Itu asetnya belum hilang milik pemerintah. Itu tidak mengubah RTRW yang ada, karena memang sudah masuk sebelumnya,” kata Hudaya. (Teguh Mahardika)
Kepala Dishub Pandeglang Tata Nanzar Riadi mengatakan, pemerintah saat ini sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun yang mencakup seluruh pembangunan reaktivasi rel kereta di Banten.
“Rel kereta api ini ditutup pada 1982, rel ini akan kembali dibuka,” kata Tata Nanzar Riadi belum lama ini.
Menurut Tata, jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan itu akan melintasi tiga stasiun di Pandeglang, yakni Stasiun Saketi, Bojong, dan Picung.
“Untuk Saketi-Bayah akan dilewati tiga stasiun, yakni Saketi, Bojong, dan Picung. Kalau di Pandeglang, dari Kadomas hingga Labuan, tidak ada masalah,” katanya.
Diperkirakan pembangunan stasiun di Pandeglang akan dimulai pada 2018 atau 2019. Reaktivasi ini akan bermanfaat karena akan menjadi alternatif menuju kawasan wisata dan mengurai kemacetan jalur wisata di Pandeglang.
“Kemungkinan pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan rel ganda di jalur Rangkasbitung- Serang, kemudian baru Pandeglang,” kata Tata.
Namun, dalam reaktivasi jalur kereta api itu, sebanyak 2.000 kepala keluarga (KK) harus direlokasi. Selain itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah juga harus itu direlokasi.
“Tapi, itu nanti dipikirkan oleh Bappeda. Masyarakat juga tidak minta ganti rugi kok, tidak ada masalah. Mereka sudah siap dan mengucapkan terima kasih karena sudah 31 tahun diizinkan tinggal di sana (tanah milik KAI),” kata Tata.
Tidak hanya itu, reaktivasi jalur Kereta Api Saketi-Bayah ditarget empat tahun. Apabila proses berjalan lancar, Kementerian Perhubungan menargetkan moda transportasi andalan pada masa penjajahan Belanda tersebut kembali aktif pada 2021.
Berdasarkan hasil survei investigasi dan rancangan dasar reaktivasi jalur Kereta Api Saketi-Bayah, di jalur tersebut akan didirikan 15 stasiun pemberhentian KA.
Adapun wilayah yang terlewati dengan panjang 86 km melewati Kabupaten Pandeglang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Saketi dan Bojong dengan enam desa. Sedangkan Kabupaten Lebak melintasi beberapa kecamatan, seperti Banjarsari, Cihara, Malingping, dan Panggarangan. Kemudian luas lahan yang dibutuhkan sepanjang koridor untuk Kabupaten Pandeglang dengan lebar 50 meter adalah seluas 93,34 hektare.
Sementara untuk Kabupaten Lebak dengan lebar 50 meter seluas 967,47 hektare. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian, dan Multi Moda Dishub Provinsi Banten Dani Hendra didampingi stafnya Yulius Anwar mengatakan, jika proses reaktivasi sudah masuk pada RTRW di Bappeda.
Pemprov memfasilitasi dan mendorong agar rencana tersebut bisa cepat terlaksana. “Ada beberapa memang bangunan yang sudah dibangun di atas tanah kereta api. Misalnya, pasar, masjid, sekolah, jalan beton, dan aspek sosial. Tapi memang harus diakui sebagian besar masyarakat menunggu dan berharap reaktivasi ini berjalan,” ujar Dani.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar terakhir seperti apa pemetaan kepentingan empat tahun ke depan, termasuk peran daerah seperti apa pembangunannya.
“Apa sih peran-peran daerah dalam proses pembangunan (reaktivasi) tersebut. Itu asetnya belum hilang milik pemerintah. Itu tidak mengubah RTRW yang ada, karena memang sudah masuk sebelumnya,” kata Hudaya. (Teguh Mahardika)
(nfl)