BKN Tetapkan Pengelolaan Kepegawaian Banyuwangi Terbaik Se-Indonesia
Kamis, 11 Mei 2017 - 14:57 WIB
BKN Tetapkan Pengelolaan Kepegawaian Banyuwangi Terbaik Se-Indonesia
A
A
A
BANYUWANGI - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan kepegawaian. Penghargaan diserahkan Kepala BKN Bima Haria ke Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat di Jakarta.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi dari BKN ini menjadi pelecut bagi daerahnya untuk terus berbenah, termasuk dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pembenahan sistem kepegawaian yang baik.
”ASN ini kunci pelayanan. Kalau pengelolaan kepegawaian tidak baik, hampir bisa dipastikan pelayanan publik juga berjalan kurang baik. Oleh karena itu, yang dibangun di Banyuwangi adalah super team, bukan super man. Kita membangun sistem, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga kelak semua geraknya tidak tergantung siapa kepala daerahnya karena sudah tersistem. Tentu ada kekurangan dalam sistem itu, dan terus kami perbaiki,” ujar Anas.
Anas mengapresiasi, seluruh ASN di Banyuwangi yang terus berusaha melakukan perubahan, terutama dari sistem manual menuju sistem online. Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasai (TI).
Salah satunya adalah Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi database induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, diklat, dan sebagainya.
"Karena jumlah PNS terbatas, kami memakai database berbasis TI, sehingga kami mudah mencari data PNS untuk mendukung kinerja daerah,” kata Anas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menerangkan, ada sembilan indikator penilaian pengelolaan kepegawaian. Di antaranya perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan pensiun, pelayanan kenaikan pangkat, implementasi Computer Assisted Test (CAT), dan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Selain itu, ada penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja, dan komitmen pengawasan dan pengendalian.
”Semuanya saling dukung pada penerapan e-government. Dalam konteks Banyuwangi, ini bahkan secara bertahap dilakukan sampai tingkat desa lewat program Smart Kampung. Seleksi penilaian ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” kata Djajat.
Djajat menambahkan, keunggulan Banyuwangi lainnya adalah telah menerapkan E-Kinerja. “Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih, demikian pula sebaliknya. Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis," jelas Djajat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sih Wahyudi mengatakan, Banyuwangi juga menerapkan sejumlah inovasi, seperti e-presensi, e-document, e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), e–Personal, e-CAT, Anjungan Layanan Mandiri Pegawai dan SMS Gateway.
“Itu semua untuk mengefektifkan pelayanan kepegawaian, sehingga bisa menjadi stimulan bagi peningkatan pelayanan publik,” jelas dia.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi dari BKN ini menjadi pelecut bagi daerahnya untuk terus berbenah, termasuk dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pembenahan sistem kepegawaian yang baik.
”ASN ini kunci pelayanan. Kalau pengelolaan kepegawaian tidak baik, hampir bisa dipastikan pelayanan publik juga berjalan kurang baik. Oleh karena itu, yang dibangun di Banyuwangi adalah super team, bukan super man. Kita membangun sistem, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga kelak semua geraknya tidak tergantung siapa kepala daerahnya karena sudah tersistem. Tentu ada kekurangan dalam sistem itu, dan terus kami perbaiki,” ujar Anas.
Anas mengapresiasi, seluruh ASN di Banyuwangi yang terus berusaha melakukan perubahan, terutama dari sistem manual menuju sistem online. Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasai (TI).
Salah satunya adalah Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi database induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, diklat, dan sebagainya.
"Karena jumlah PNS terbatas, kami memakai database berbasis TI, sehingga kami mudah mencari data PNS untuk mendukung kinerja daerah,” kata Anas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menerangkan, ada sembilan indikator penilaian pengelolaan kepegawaian. Di antaranya perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan pensiun, pelayanan kenaikan pangkat, implementasi Computer Assisted Test (CAT), dan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Selain itu, ada penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja, dan komitmen pengawasan dan pengendalian.
”Semuanya saling dukung pada penerapan e-government. Dalam konteks Banyuwangi, ini bahkan secara bertahap dilakukan sampai tingkat desa lewat program Smart Kampung. Seleksi penilaian ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” kata Djajat.
Djajat menambahkan, keunggulan Banyuwangi lainnya adalah telah menerapkan E-Kinerja. “Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih, demikian pula sebaliknya. Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis," jelas Djajat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sih Wahyudi mengatakan, Banyuwangi juga menerapkan sejumlah inovasi, seperti e-presensi, e-document, e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), e–Personal, e-CAT, Anjungan Layanan Mandiri Pegawai dan SMS Gateway.
“Itu semua untuk mengefektifkan pelayanan kepegawaian, sehingga bisa menjadi stimulan bagi peningkatan pelayanan publik,” jelas dia.
(sms)
