Raden Pandji Soeroso, Pemberani yang Dipercaya Menjadi Gubernur Pertama Jawa Tengah

DALAM catatan sejarah Indonesia, banyak jasa yang telah diberikan Raden Pandji Soeroso, selanjutnya disebut Soeroso. Sejumlah jabatan penting pernah diembannya, salah satunya gubernur pertama Provinsi Jawa Tengah.

Seperti telah dibahas dalam Cerita Pagi beberapa pekan lalu, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden RI Soekarno membentuk Kabinet Pertama yang terdiri dari 16 menteri. Selain itu, diangkat pula delapan gubernur di delapan provinsi. Salah satunya, Soeroso menjadi gubernur Jawa Tengah.

Soeroso lahir di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 3 November 1893. Dari sejumlah literatur, Soeroso disebut sosok yang berpikiran maju dan pemberani.

Pada tahun 1908, di usia 15 tahun, Soeroso sudah masuk Budi Utomo, sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908.

Keberanian Soeroso pun terlihat saat dia sekolah di Kweekschool, salah satu jenjang pendidikan resmi untuk menjadi guru pada zaman Hindia Belanda dengan pengantar Bahasa Belanda. Soeroso dikeluarkan dari Kweekschool di Sidoarjo karena memimpin pemogokan murid-murid seluruh sekolah yang tidak puas dengan beleid direktur sekolah, seorang Belanda, yang menghina bangsa Indonesia.

Kemudian, Soeroso berangkat ke Surabaya untuk belajar jurnalistik. Semangat menentang Belanda semakin berkorbar. Melalui pengetahuan jurnalistiknya ia mulai menulis dan menyerang Pemerintah Kolonial walaupun secara halus.

Pada tahun 1915, Soeroso diangkat menjadi Presiden Sarekat Islam Probolinggo dan Kraksaan, Jawa Timur. Meski masih muda, Soeroso dapat memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya kebanyakan suku Madura. Soeroso bersama anggota pengurus Sarekat Islam menitikberatkan pada gerakan nasional dan perbaikan ekonomi rakyat.

Dua tahun kemudian, Soeroso dipilih menjadi anggota Gemeenteraad Probolinggo. Gementeraad adalah lembaga perwakilan rakyat kota atau semacam DPRD Kota buatan penjajah Belanda.

Dikisahkan, saat menjadi anggota Gementeraad, Soeroso membela nasib pemilik warung di pinggir jalan supaya tidak dibongkar. Perjuangannya berhasil.

Pada tahun 1921, Soeroso menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto. Dia memimpin pemogokan pegawai 12 pabrik gula milik orang Belanda. Aksi pemogokan ini menghasilkan perbaikan nasib para pegawai pabrik tersebut.

Tahun 1924 hingga datangnya pendudukan Jepang pada tahun 1942, Soeroso menjadi anggota Volksraad atau dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda.

Soeroso juga disebut sebagai orang yang pertama kali berpidato dalam Sidang Volksraad yang mengkritik beleid Pemerintah Hindia Belanda dan menolak rencana Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan pajak Landrente pajak tanah di Sumatera Barat.

Saat Indonesia dijajah Jepang, Soeroso tetap melanjutkan perjuangannya membela kaum pribumi. Sejumlah posisi pernah didudukinya, antara lain ketua Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Daerah Malang. Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Soekarno Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mas Mansyur.

Soeroso juga duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta, menjadi ketua Hokokai sebagai pengganti Putera, dan menjadi anggota semacam dewan rakyat yang bernama Tjoeo Sangi-in di Jakarta.

Tahun 1943, Soeroso menjadi syucokan atau pemimpin kekuasaan daerah di Kedu yang berkedudukan di Magelang. Soeroso mengambil kesempatan itu untuk mengumpulkan lurah-lurah desa dari kabupaten-kabupaten untuk membesarkan semangat kebangsaan mereka dan memimpin dinas-dinas pemerintahan.

Agustus 1945, saat dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Iinkai, Soeroso menjadi salah satu anggotanya.

Dan, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pascasidang pleno PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Soeroso dipercaya menjadi gubernur pertama Jawa Tengah.

Sosok yang juga pernah memegang sejumlah jabatan penting seperti anggota DPR mewakili Parindra, Menteri Perburuhan Kabinet Moh Natsir, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, serta Menteri Dalam Negeri ini meninggal dunia 16 Mei 1981. Jenazahnya dimakamkan di Pekuncen, Mojokerto.

Berkat jasa-jasanya, sosok yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri ini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, berdasarkan SK Presiden RI No: 022/TK/Tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986.

Sumber: pahlawancenter.com dan id.wikipedia.org (diolah dari berbagai sumber).