JR Saragih: Camat dan Kades Harus Peduli Pelayanan Kesehatan

SIMALUNGUN - Seluruh camat dan kepala desa di Simalungun dituntut bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya dengan memanfaatkan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pesan itu disampaikan Bupati Simalungun JR Saragih di hadapan camat dan para kepala desa se-Kecamatan Purba pada sosialisasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS yang dirangkaiakan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pasar murah di Kelurahan Tiga Runggu, Kamis (2/3/2017).

JR Saragih mengatakan, pemerintah daerah sudah menjalin kerja sama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, sehingga pelayanan tersebut harus sampai atau dinikmati masyarakat.

"Jangan sampai saya menerima laporan atau informasi masyarakat, ada kepala desa, lurah, dan camat yang tidak peduli terhadap pelayanan kesehatan masyarakatnya melalui program BPJS," ujar JR Saragih.

JR Saragih mengatakan, jangan sampai dana Rp42 miliar yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan gratis melalui program BPJS, tidak memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, camat, lurah, dan kepala desa harus mendukungnya.

Dia mengatakan, Pemkab Simalungun menjadikan pelayanan kesehatan salah satu prioritas program pembangunan daerah, karena dampaknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, tahun ini Pemkab Simalungun menambah kuota untuk pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, yang sebelumnya untuk 30 ribu jiwa menjadi 60 ribu jiwa, dengan sasaran utama masyarakat dalam kategori tidak mampu atau prasejahtera.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun JM Purba mengatakan, untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah pedesaan.

"Tahun ini Bupati JR Saragih menambah 12 puskesmas baru untuk semakin mendekatkan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, dengan sasaran utama yang berdomisili di wilayah pedesaan yang jauh dari ibu kota kecamatan," kata Purba.