Debat Perdana Pilkada Yogyakarta, Dua Petahana Saling Serang
Sabtu, 21 Januari 2017 - 01:21 WIB
Debat Perdana Pilkada Yogyakarta, Dua Petahana Saling Serang
A
A
A
YOGYAKARTA - Dua calon wali kota Yogyakarta, Imam Priyono dan Haryadi Suyuti, yang sama-sama berstatus petahana saling serang dalam debat publik Pilkada Kota Yogyakarta 2017, Jumat (20/1/2017).
Dalam debat yang dimoderatori alumnus UGM sekaligus aktivis antikorupsi Wasingatun Zakiyah, kedua pasangan pasangan calon, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, dimintai komitmennya untuk menegakkan integritas birokrat yang antikorupsi.
Sesuai tema yang diangkat, kedua paslon juga diberi ruang saling menanyakan kinerja pemerintahan periode 2011-2016 serta langkah konkret mewujudkan visi misi sebagai calon pemimpin Kota Yogyakarta lima tahun ke depan.
Paslon nomor urut 1, Imam-Fadli memiliki visi membuat Kota Yogyakarta yang lebih nyaman, aman, dan berbudaya. Tujuh misi juga ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya membuat Kartu Jogja Sehat, Kartu Jogja Cerdas, memperkuat ekonomi berbasis kreatif, revitalisasi budaya, tata kelola pemerintah, perlindungan terhadap semua kaum gender, dan meningkatkan birokrasi yang bersih.
Paslon nomor urut 2, Haryadi-Suyuti menawarkan program gerakan masyarakat dengan visi memajukan dan meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan menjadi pusat pelayanan jasa yang berpijak pada nilai keistimewaan.
Misi yang diusung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, perkuat moral dan etika, perkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan fasilitas publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam sesi tanya jawab, Imam-Fadli menyinggung antisipasi praktik korupsi yang terindikasi dimulai sejak tahap perencanaan anggaran. Imam juga mempertanyakan keterlibatan swasta dalam perencanaan anggaran maupun penyusunan rancangan peraturan daerah.
Terlebih, misi Haryadi-Heroe yang akan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang rentan peran swasta mengintervensi kebijakan pemerintah. "Saya berhusnuzan saja, tidak ada orang yang berangkat kerja hari ini saya mau korupsi apa. Untuk penyusunan raperda itu bersama-sama dengan legislatif dan masyarakat, penyusunan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat," timpal Haryadi.
Sementara, paslon nomor urut 2 Haryadi-Heroe mempertanyakan Kartu Jogja Cerdas dan Kartu Jogja Pintar yang diluncurkan oleh Imam-Fadli serupa dengan jaminan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah, hingga cara mengantisipasi korupsi yang melibatkan pihak lain di luar sistem birokrasi.
"Kenyataan di lapangan selama saya jabat wakil wali kota, banyak sekali warga miskin di Kota Yogyakarta yang tak miliki jaminan pendidikan dan kesehatan. Kartu ini kita bagikan untuk warga miskin yang belum terjangkau dan memang akan kita sinkronkan dengan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat," jawab Imam.
Sementara, dalam mengantisipasi korupsi di luar sistem birokrasi, Fadli menjawab perampingan Organisasi Perangkat Daerah bisa mempermudah pengawasan.
Mendengar jawaban Imam soal Kartu Jogja Cerdas dan Kartu Jogja Pintar, Heroe menjawab seluruh warga yang memiliki E-KTP otomatis telah terdata sebagai penerima hak beragam jaminan sosial dan telah dianggarkan oleh pemerintah.
Dalam debat yang dimoderatori alumnus UGM sekaligus aktivis antikorupsi Wasingatun Zakiyah, kedua pasangan pasangan calon, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, dimintai komitmennya untuk menegakkan integritas birokrat yang antikorupsi.
Sesuai tema yang diangkat, kedua paslon juga diberi ruang saling menanyakan kinerja pemerintahan periode 2011-2016 serta langkah konkret mewujudkan visi misi sebagai calon pemimpin Kota Yogyakarta lima tahun ke depan.
Paslon nomor urut 1, Imam-Fadli memiliki visi membuat Kota Yogyakarta yang lebih nyaman, aman, dan berbudaya. Tujuh misi juga ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya membuat Kartu Jogja Sehat, Kartu Jogja Cerdas, memperkuat ekonomi berbasis kreatif, revitalisasi budaya, tata kelola pemerintah, perlindungan terhadap semua kaum gender, dan meningkatkan birokrasi yang bersih.
Paslon nomor urut 2, Haryadi-Suyuti menawarkan program gerakan masyarakat dengan visi memajukan dan meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan menjadi pusat pelayanan jasa yang berpijak pada nilai keistimewaan.
Misi yang diusung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, perkuat moral dan etika, perkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan fasilitas publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam sesi tanya jawab, Imam-Fadli menyinggung antisipasi praktik korupsi yang terindikasi dimulai sejak tahap perencanaan anggaran. Imam juga mempertanyakan keterlibatan swasta dalam perencanaan anggaran maupun penyusunan rancangan peraturan daerah.
Terlebih, misi Haryadi-Heroe yang akan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang rentan peran swasta mengintervensi kebijakan pemerintah. "Saya berhusnuzan saja, tidak ada orang yang berangkat kerja hari ini saya mau korupsi apa. Untuk penyusunan raperda itu bersama-sama dengan legislatif dan masyarakat, penyusunan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat," timpal Haryadi.
Sementara, paslon nomor urut 2 Haryadi-Heroe mempertanyakan Kartu Jogja Cerdas dan Kartu Jogja Pintar yang diluncurkan oleh Imam-Fadli serupa dengan jaminan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah, hingga cara mengantisipasi korupsi yang melibatkan pihak lain di luar sistem birokrasi.
"Kenyataan di lapangan selama saya jabat wakil wali kota, banyak sekali warga miskin di Kota Yogyakarta yang tak miliki jaminan pendidikan dan kesehatan. Kartu ini kita bagikan untuk warga miskin yang belum terjangkau dan memang akan kita sinkronkan dengan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat," jawab Imam.
Sementara, dalam mengantisipasi korupsi di luar sistem birokrasi, Fadli menjawab perampingan Organisasi Perangkat Daerah bisa mempermudah pengawasan.
Mendengar jawaban Imam soal Kartu Jogja Cerdas dan Kartu Jogja Pintar, Heroe menjawab seluruh warga yang memiliki E-KTP otomatis telah terdata sebagai penerima hak beragam jaminan sosial dan telah dianggarkan oleh pemerintah.
(zik)
