Ahok Diminta Selesaikan Konflik Internal dalam Organisasi Birokrasi
Selasa, 26 April 2016 - 05:19 WIB
Ahok Diminta Selesaikan Konflik Internal dalam Organisasi Birokrasi
A
A
A
JAKARTA - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga kemarin sekitar Rp8,03 triliun atau sekitar 13,86% dari total APBD Rp66,37 triliun. Perseteruan Gubernur DKI Jakarta dengan para bawahanya dinilai menggangu penyerapan anggaran, khususnya belanja langsung.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio sambodo mengatakan, prinsip manajemen kepemimpinan pemerintahan itu ada pengelolaan organisasi oleh pemimpinya. Artinya, apabila tuduhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Wali Kota Jakarta Utara Rustam Efendi benar adanya, Gubernur Ahok harus menyelesaikanya secara internal mengingat ada media dan ruang didalam organisasi pemerintahan.
Sehingga, kata dia, penanganan masalah tersebut bisa bermuara saling menerima. "Kalau diselesaikan secara sporadis dan tidak melalui majamen organisasi pemerintahan, pastinya akan berdampak salah satunya penyerapan anggaran yang berujung pada pembangunan," kata Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Politikus PDIP itu menilai bila birokrasi yang dibentuk pascakepempinan Ahok sangat tidak kondusif. Apalagi saat ini kerap berbeda persepsi dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Syaefull Hidayat.
Dia pun meminta agar Ahok dapat segera menyelesaikan masalah-masalah di internalnya dan menyamakan persepsi dengan wakilnya. "Dalam organisasi seketat birokrasi mengeluarkan uneg-uneg di media sosial itu sangat jarang. Ada apa ini? Bagaimana komunikasi Gubernur dengan bawahannya. Wali Kota itu pimpinan wilayah meski tidak berkewenangan bertindak sebelum ada perintah dari gubernur," tegasnya.
Wakil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakartan Michael Rolandi mengatakan, data penyerapan anggaran DKI 2016 sampai dengan posisi sekarang sekitar Rp8,03 triliun. Serapan anggaran tersebut digunakan untuk belanja harian tidak langsung, seperti belanja pegawai, bayar listrik, air dan sebagainya.
"Sejak Februari hingga 22 April 2016, totalnya sudah 13,86%. Kami optimisi bila penyerapan hingga 90% hingga akhir tahun," kata Michael Rolandi di Balai Kota kemarin.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio sambodo mengatakan, prinsip manajemen kepemimpinan pemerintahan itu ada pengelolaan organisasi oleh pemimpinya. Artinya, apabila tuduhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Wali Kota Jakarta Utara Rustam Efendi benar adanya, Gubernur Ahok harus menyelesaikanya secara internal mengingat ada media dan ruang didalam organisasi pemerintahan.
Sehingga, kata dia, penanganan masalah tersebut bisa bermuara saling menerima. "Kalau diselesaikan secara sporadis dan tidak melalui majamen organisasi pemerintahan, pastinya akan berdampak salah satunya penyerapan anggaran yang berujung pada pembangunan," kata Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Politikus PDIP itu menilai bila birokrasi yang dibentuk pascakepempinan Ahok sangat tidak kondusif. Apalagi saat ini kerap berbeda persepsi dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Syaefull Hidayat.
Dia pun meminta agar Ahok dapat segera menyelesaikan masalah-masalah di internalnya dan menyamakan persepsi dengan wakilnya. "Dalam organisasi seketat birokrasi mengeluarkan uneg-uneg di media sosial itu sangat jarang. Ada apa ini? Bagaimana komunikasi Gubernur dengan bawahannya. Wali Kota itu pimpinan wilayah meski tidak berkewenangan bertindak sebelum ada perintah dari gubernur," tegasnya.
Wakil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakartan Michael Rolandi mengatakan, data penyerapan anggaran DKI 2016 sampai dengan posisi sekarang sekitar Rp8,03 triliun. Serapan anggaran tersebut digunakan untuk belanja harian tidak langsung, seperti belanja pegawai, bayar listrik, air dan sebagainya.
"Sejak Februari hingga 22 April 2016, totalnya sudah 13,86%. Kami optimisi bila penyerapan hingga 90% hingga akhir tahun," kata Michael Rolandi di Balai Kota kemarin.
(whb)
