Anggota DPRD DKI Bantah Terima Alphard dan Umrah

Kamis, 07 April 2016 - 13:46 WIB
Anggota DPRD DKI Bantah...
Anggota DPRD DKI Bantah Terima Alphard dan Umrah
A A A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta membantah isu telah menerima sejumlah fasilitas berpergian dan mobil mewah terkait Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R2ZWP3).

Anggota DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin membantah jika isu yang menyebut dirinya dan belasan anggota DPRD menerima dana dalam bentuk perjalanan umrah, Amerika Serikat, dan mobil alphard.

"Saya enggak punya Alphard, enggak punya cita-cita beli Alphard ya," ujar Selamat Nurdin, Kamis (7/4/2016). Salah satu anggota fraksi PKS itu menyebut soal umrah pun menggunakan duit sendiri pada tahun 2014 setelah pelantikan menjadi anggota Dewan.

"Ya namanya juga isu. Kita enggak boleh emosional lah. Karena segala sesuatu mungkin terjadi ya. Bisa jadi saksi, karena kan saya dulu Ketua Pansus Zonasi. Kalau saya jadi saksi kita akan memenuhi dengan baik lah. Karena kita kan enggak tahu nantinya bakal seperti apa. Kita akan akomodatif dan ceritakan apa yang kita tahu," tukasnya.

Hal yang sama juga ditampik oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Sani, panggilan akrab pria tersebut meminta kepada semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak mendasar.

"Karena enggak jelas sumbernya, kemudian isu tidak mendasar. Sementara proses hukum kan sedang berjalan, kita hormati saja," tukasnya.

Sani juga tidak pernah menerima dana dengan bentuk umrah maupun mobil Alphard seperti yang diisukan. "Saya pernah umrah tapi enggak akhir tahun. Tapi enggak ada kaitannya dengan dana dari sana. Saya enggak menerima apapun apalagi diberitakan mobil Alphard. Mobilnya juga enggak ada," tukas Sani.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengakui menerima satu unit mobil Toyota Alphard dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi.

Sanusi merupakan salah satu tersangka yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan suap dalam pembahasan RaperdaRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R2ZWP3) di DKI Jakarta, dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis (KS) Pantai di Jakarta Utara (Pantura).(Baca: Politikus Nasdem Ini Pernah Terima Alphard dari Sanusi)
(whb)
Berita Terkait
Richard Ohee: Perlu...
Richard Ohee: Perlu Strategi Khusus untuk Tangani Kasus Korupsi di Papua
Kejari Kabupaten Bekasi...
Kejari Kabupaten Bekasi Selamatkan Uang Negara Rp1,1 Miliar
Korupsi Proyek Jalan...
Korupsi Proyek Jalan Rantau Alai-SP Kilip Rp1,2 M, PPK dan Kontraktor Dijebloskan ke Penjara
Usut Dugaan Korupsi,...
Usut Dugaan Korupsi, Tim Kejari Geledah Kantor KPU Kapuas
Mantan Bupati Inhil...
Mantan Bupati Inhil Ditetapkan Tersangka Korupsi Penyertaan Modal BUMD
Kejati Malut Tetapkan...
Kejati Malut Tetapkan Empat Tersangka Kasus Pengadaan Kapal Nautikan
Berita Terkini
Petugas Bea Cukai Pekanbaru...
Petugas Bea Cukai Pekanbaru Gugur saat Jalankan Tugas Pengawasan di Perairan Siak
1 jam yang lalu
Kejati Jakarta Tetapkan...
Kejati Jakarta Tetapkan Tersangka Baru Perkara Proyek Fiktif di Kementerian PU, Negara Rugi Rp16 Miliar
2 jam yang lalu
Tak Hanya Hukum Oknum...
Tak Hanya Hukum Oknum Polisi, Selly DPR Minta Usut Tuntas Penganiayaan Perempuan Cirebon
3 jam yang lalu
Komitmen Perkuat UMKM...
Komitmen Perkuat UMKM dan Lapangan Kerja, Bupati Rudy Susmanto Raih Penghargaan Nasional!
3 jam yang lalu
Praperadilan Roy Suryo...
Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Polda Metro: Tak Serta Merta Penyidikan Jadi Tidak Sah
4 jam yang lalu
Bea Cukai Priok Musnahkan...
Bea Cukai Priok Musnahkan BDN dan BTD, Selesaikan Masalah Kontainer Longstay
4 jam yang lalu
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved